Sidang Paripurna Ricuh Lagi, Politisi PPP Marah dan Membalikkan Meja

Sidang paripurna pemilihan alat kelengkapan Dewan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2014) sore, berlangsung ricuh. Sidang ditutup tanpa hasil, dan berujung insiden pembalikan meja oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar.

Sejak sidang baru dimulai, PPP menjadi partai yang paling banyak melakukan interupsi. PPP dari kelompok Romahumuziy memprotes komposisi pimpinan Fraksi PPP di bawah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Komposisi pimpinan fraksi dari kelompok Suryadharma tiba-tiba muncul bersama komposisi fraksi dari Koalisi Merah Putih untuk diajukan sebagai paket dalam alat kelengkapan Dewan. Hingga saat ini, PPP dari kelompok Romahurmuziy merasa belum mengajukan komposisi fraksi ke DPR.

Di tengah perdebatan dan interupsi yang alot, Hasrul mencoba maju ke depan meja pimpinan sidang untuk menunjukkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat itu menunjukkan keputusan yang menetapkan PPP versi Romahurmuziy sebagai PPP yang sah secara hukum.

Tak diketahui apa yang dibicarakan Hasrul dengan pimpinan sidang. Namun, setelah itu, dia kembali ke mejanya dengan wajah kecewa. Selanjutnya, pimpinan sidang langsung bertanya kepada setiap fraksi di Koalisi Indonesia Hebat yang hingga saat ini belum menyerahkan komposisi pimpinan fraksi. Setiap fraksi kompak tak menanggapinya, dan mengalihkan pertanyaan pimpinan dengan mengungkit kembali masalah internal PPP.

Karena tak ada jawaban jelas, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto selaku pimpinan sidang akhirnya menutup sidang. Tak ada pemberitahuan kapan sidang akan kembali dilanjutkan.

Sesaat setelah sidang dihentikan, Hasrul langsung membalikkan meja di depannya. Hal itu menimbulkan suara cukup keras sehingga seisi ruangan melihat ke arah sumber suara. Beberapa anggota DPR menanggapinya dengan mengeluarkan celetukan-celetukan. 

Sumber: Kompas.com, 28 Oktober 2014 

Ket foto: Ketua Fraksi PPP di DPR RI Hasrul Azwar menggulingkan meja di sidang paripurna pemilihan alat kelengkapan DPR, Selasa (28/10/2014).