Menang dan Kalah dalam Politik

Oleh Dorodjatun Kuntjoro-Jakti 

Mantan Dubes RI untuk AS; 

Mantan Menko Perekonomian

SAYA tak akan pernah lupa pada kejadian mendadak di Gedung Putih, Washington DC, pada pertemuan terakhir antara Presiden Bill Clinton dan Presiden Abdurrahman Wahid. Sesudah pertemuan ketiga itu, Gus Dur dilengserkan MPR. Tak lama kemudian, sebelum balik ke Indonesia (karena tugas sebagai duta besar telah selesai), saya sempat mengantar presiden keempat RI ini ke pemeriksaan kesehatan rutin di Johns Hopkins Hospital, Baltimore. Mengagetkan. Tak seperti biasa, Clinton mengantar Gus Dur sampai ke pintu mobil KBRI. Seperti biasa saya mendampingi Gus Dur di sebelah kiri beliau; Clinton mendampingi rapat beliau di sebelah kanan dan masih sempat mengobrol kecil. Di pintu mobil Clinton menjabat tangan Gus Dur dengan erat dan menyampaikan pesan: "Mr President, I wish Indonesia a great success. A successful Indonesia will help to characterize the 21st century. Indonesia is now world's third largest democracy. Indonesia is the fourth largest population. Indonesia has the largest Moslem population in the world. Mr President, if Indonesia can show to the world that Islam and democracy are compatible, you show the way."

Saya bangga mendapat peluang sebagai Menko Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati Soekarnoputri untuk turut mempersiapkan Pemilu Presiden 2004 yang merupakan langkah awal perjalanan demokrasi terbuka di Indonesia. Tidak sekadar menyiapkan dana serta logistik yang luar biasa besar dan kerumitannya, tetapi juga mengisi kekosongan di tingkat menko dan beberapa menteri. Maklum, hampir separuh kabinet terjun dalam pemilu itu, bahkan sebagian sebagai calon presiden/wakil presiden.

Sambil saya merampungkan program IMF warisan Presiden Soeharto (yang terdiri atas seki- tar 130 kegiatan besar), bersama Menkeu Boediono dan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Indonesia telah berhasil melaksanakan Pemilu 2004 yang langsung dan terbuka itu dengan tertib dan damai. Saya membawa satu bus para duta besar negara sahabat keliling Jakarta hampir sepanjang hari. Mereka kagum atas partisipasi rakyat yang bersemangat tanpa ketegangan apa pun. Hasil kegiatan pemilu ini diolah dengan komputer di kantor pusat KPU dan di auditorium besar Hotel Borobudur. Termasuk kegiatan hitung cepat yang berlangsung mulus dan diikuti ribuan wartawan sejumlah media dalam dan luar negeri.

Dengan kesertaan para pemilih dan rakyat Indonesia yang pada umumnya bersemangat dan ikhlas ini, saya menyaksikan hal serupa pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Saya menyaksikan bagaimana harapan Clinton kepada Gus Dur terbukti di tengah gabungan reformasi/desentralisasi/demokratisasi di negara yang kita cintai ini.

Sumbangan pikiran

Sambil merenung dan menganalisis, saya punya beberapa sumbangan pikiran yang —dengan ucapan maaf— ingin disampaikan kepada yang menang atau yang kalah dalam pergulatan politik beberapa bulan terakhir ini.

Betul bahwa politik adalah penentu "siapa yang dapat apa". Itu sebabnya tak jarang yang menang dengan gampang bersikap "yang menang dapat semua dan apa saja pada setiap saat". Namun, jangan juga dilupakan, politik mencerminkan kepiawaian, bahkan seni, buat mencari kompromi. Atau, tak ada yang tak mungkin dalam politik. Sejarah kita mencatat, bagaimana para pendiri RI kuat di dalam kemauan berkompromi saat membahas Mukadimah dan batang tubuh UUD 1945 beserta pasal-pasal penjelasannya serta konflik fisik PRRI–Permesta dan pemerintah pusat yang diakhiri dengan kompromi pada tingkat militer di bawah pimpinan Jenderal AH Nasution.

Karena politik melibatkan berbagai aktor, mulai dari calo-calo politik di bagian paling bawah, lalu kelompok lobi yang berkerumun di seputar politisi, untuk memengaruhi para negarawan di bagian teratas, yang menonjol adalah kepentingan jangka pendek. Makin demokratis suatu sistem politik, makin menonjol peran kepentingan jangka pendek di dalam pergulatan politik. Situasi seperti ini pernah kita lihat dalam praktik dagang sapi yang mencuat pada era Demokrasi Parlementer 1950-1957. Sejak Pemilu 2004, praktik itu berkecamuk kembali di hampir semua lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kepentingan politik jangka pendek ini bertebaran di dalam sistem politik, mulai dari yang bersifat oportunisme, lalu yang bersifat pragmatisme, dan sedikit saja yang tak bersifat transaksional —yang ditujukan untuk merumuskan macam kebijakan bagi kelangsungan kehidupan bangsa-negara. Itulah yang dicoba kekang Presiden Soekarno dengan sistem Demokrasi Terpimpinnya dengan didekritkannya "kembali ke UUD 1945" pada 1959. Sejak saat itu sampai dengan saat Reformasi, GBHN digunakan mengendalikan dan meredam politik dagang sapi itu. Tak heran, politik kemudian sering diwarnai rujukan yang paling rendah nilainya karena tarikan kepentingan jangka pendek itu. Maklum, yang menentukan keberhasilan bertahan di dalam posisi sebagai pemenang adalah keberhasilan memuaskan beragam kepentingan jangka pendek pendukungnya dan peserta koalisi. Pihak yang kalah pun akan melakukan oposisi dengan serangan bersifat kepentingan jangka pendek.

Karena itulah, sekali koalisi politik mau ditarik keluar dari oportunisme atau pragmatisme, koalisi itu terancam keutuhannya. Ini terjadi saat pihak tertentu di koalisi ingin memanfaatkan koalisi buat mengejar kepentingan berjangka lama atau yang bersifat mendasar, bahkan yang bersifat ideologis. Pemerintah Orde Baru selalu mengingatkan akan bahaya besar dari terseretnya kepentingan yang bersifat SARA itu. Ini sebenarnya telah diletakkan landasannya dalam perumusan Pancasila dan Mukadimah UUD 1945.

Politik selalu muncul sebagai peristiwa pisau bermata dua. Yang menang selalu harus siap buat kalah; yang kalah selalu harus pandai memanfaatkan peluang terbuka. Apalagi, kalau sistem kepartaian masih diwarnai sifat "aliran politik" dan/atau dikuasai oligarki para elite politik, koalisi sulit bertahan lama dalam keadaan utuh seperti yang ada pada awal perjalanannya. Tipu muslihat, bahkan tindakan menggunting dalam lipatan atau menohok kawan seiring, merupakan hal biasa dalam politik. Itulah sumber dari kesan bahwa politik itu kotor. Bagaimanapun kukuhnya koalisi, selalu terbuka peristiwa bajing loncat atau desersi.

Oleh karena itu, kemenangan saat ini bukan jaminan buat kemenangan di mana-mana, di dalam kehidupan politik, apalagi pada saat pemilu berikutnya. Ini berlaku selama periode antarpemilu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Patut diingat: melontarkan janji sewaktu kampanye tak akan mudah dipenuhi pada saat menang, apalagi pada bulan-bulan awal. Perlu selalu waspada bahwa antusiasme dan kekecewaan mudah berganti posisi seperti membalik telapak tangan. Politik adalah kuda liar yang sulit ditunggangi.

Itu terjadi karena politik memerlukan aneka sumber untuk keberhasilan dalam memenuhi janji-janji tadi. Sumber politik bukan sekadar dana, tenaga, waktu, atau kapasitas organisasi, melainkan juga dukungan informasi, opini publik, loyalitas para pemilih. Yang menang atau yang kalah tak bisa selalu yakin bahwa semua sumber itu akan selalu ada dan pada saat diperlukan. Isu yang bermunculan dari dalam dan luar akan berpengaruh kepada perilaku sumber tersebut sebagai pemangku kepentingan. Di tengah globalisasi: sumber dana yang diperlukan suatu ekonomi bisa segera masuk, tetapi juga bisa segera keluar. Di tengah demokrasi: opini publik bisa berubah cepat.

Yang terpenting

Yang terakhir dan terpenting, sikap pemenang yang ikut garis the winner takes all rasanya tak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Rezim demi rezim sejak kemerdekaan menunjukkan bagaimana sikap itu merupakan sumber keruntuhan. Saat rezim itu krisis dan jatuh, pada saat itulah rakyat Indonesia biasanya akan balik bersatu ke garis budaya politik musyawarah-mufakat. Demikian dari masa ke masa, seperti sebuah dalil tentang bandul jam penunjuk perubahan waktu yang terus saja bergoyang ke kiri ke kanan. Saat Proklamasi 1945 didengungkan, saat itu persatuan yang utuh dari rakyat Indonesia muncul. Ini juga terjadi saat Konfrontasi Irian Barat dan krisis dahsyat Gestapu. Terakhir, saat Indonesia diserang krisis multidimensi 1997-2001.

Saya kira pelajaran sejarah politik Indonesia di atas menunjukkan keperluan kita semua untuk selalu ingat pesan: kekuasaan, seperti apa pun wujudnya, selain memiliki sumber awal, juga pasti ada sumber akhirnya yang merongrong eksistensinya. Maka, jangan tahu apa itu kekuasaan sesudah kekuasaan itu lewat. (Seperti juga: jangan tahu muda saat sesudah tua, atau tahu sehat saat sakit). Harus selalu ingat pada saat menang dan saat kalah bahwa sebetulnya kita berhadapan muka ke muka dengan nasib, destiny, yang penuh rahasia. Sejarah selalu berjalan ke depan.

Demokrasi memerlukan keadaban, yang buat bangsa Indonesia adalah hidup secara musyawarah-mufakat dan dengan jiwa gotong royong. Landasan perjuangan bangsa ini telah disimpulkan Sumpah Pemuda 1928. Reformasi, demokratisasi, desentralisasi sejak 1998 sudah berhasil selamat menjalani Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014. Sayang kalau negara-bangsa yang mau berubah dan yang bersemangat ini justru berhadapan dengan aktor politik yang tak mau berubah, malah mau kembali ke masa lalu demi kekuasaan berlandaskan rujukan bernilai rendah. Semoga generasi milenium yang berpuluh juta terjun sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2014 belajar dari masa lalu NKRI yang kaya pengalaman itu.

Sumber: Kompas, 8 November 2014