Bupati Sunur Tebar Janji Lagi: Bangun Rumah Sakit Penyangga di Puor

BUPATI Lembata Eliaser Yentji Sunur yang masa jabatannya tinggal satu tahun lagi kini sudah mulai menebar janji kepada masyarakat. Ia berjanji akan membangun Rumah Sakit penyangga atau rumah sakit pratama di Puor Kecamatan Wulandoni pada tahun 2016 nanti di saat masa jabatannya berakhir. Sementara itu, rumah sakit penyangga yang sudah dibangun di Kedang hingga kini mubazir bahkan pemilik tanah mengancam untuk memalang gedung rumah sakit tersebut karena pemerintah belum membayar ganti rugi tanah mereka.

Bupati Yance Sunur menebar janji kepada masyarakat Puor beberapa waktu lalu saat mendampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Pius Lustri Lanang melakukan reses di Puor Kecamatan Wulandoni. Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur yang hengkang dari PDI Perjuangan setelah tidak terpilih sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Lembata dan masuk ke Partai Gerindra yang digadang-gadang akan bergandengan dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lembata Yohanes Vianey K. Burin sebagai calon wakil bupati, mulai menebar janji di Puor kampung halaman Yohanes Vinaey K Burin.

Hadiah dari Pius Lustri Lanang

Yohanes Vianey K. Burin, kepada Floes Pos, Senin (11/5), menjelaskan bahwa saat bupati mendampingi anggota DPR RI Pius Lustri Lanang, bupati  dan Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustri Lanang, beliau sempat mengatakan bahwa pada tahun 2016 mendatang akan dibangun rumah sakit pratama di Puor. Dana untuk membangun gedung termasuk rumah dokter dan alat kesehatan dan sarana lainnya sebesar Rp30 miliar.

Lokasi rumah sakit tersebut di Puor dan masyarakat, kata Vian Burin, sudah menyiapkan tanah tiga hektare. Ketika ditanya, apakah masyarakat dengan suka rela memberi tanah tersebut atau pemerintah harus ganti rugi tanah tersebut, Vian mengatakan. dirinya tidak tahu.

Ketika ditanya bahwa banyak janji-janji yang dibuat oleh Bupati Yance saat kampanye pemilukada tahun 2011 lalu, misalnya, Lembata di akhir masa jabatannya akan “terang-benderang (listrik) dan bersembur air (air minum bersih)”, namun fakta lain dan di akhir masa jabatannya dan mau pemilikada 2017, bupati berjanji lagi untuk membangun rumah sakit penyangga di Puor untuk merebut simpati masyarakat, Vian mengatakan, membangun rumah sakit penyangga di Puor bukan janji untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Puor, Kecamatan Wulandoni dan Nagawutung tapi itu merupakan hadiah dari anggota DPR Pusat Pius Lustri Lanang kepada masyarakat Lembata yang pada pemilu legislatif lalu memilihnya.

“Tidak ada kaitannya dengan suksesi pemilihan kepala daerah nanti, tapi ini buah dari sebuah proses masyarakat Lembata memilih Pius Lustri Lanang pada pemilu legsilatif yang lalu,” ujarnya.

Janji Politik Jelang Pemilukada

Sementara itu, Bernadus Sesa Manuk mengatakan, rencana membangun rumah sakit penyangga di Puor itu sudah lama. Namun sampai sekarang belum juga terwujud.  Menariknya, justru bupati menebar janji di Puor di kampung halaman Yohanes Vianey K. Burin yang diisukan menjadi calon wakil bupati dari Yance Sunur pada pemilukada mendatang. Janji ini justru dibuat Bupati Yance Sunur di masa akhir jabatannya yang tinggal satu tahun lagi.

“Bagi saya, ini hanya janji politik untuk pemilikuada mendatang. Saya berharap masyarakat pantai Selatan jangan terpengaruh dengan janji seperti ini, tapi saya yakin masyarakat pantai selatan tidak terpengaruh dengan janji-janji seperti itu,” katanya.

Menurut Sesa Manuk, masyarakat bukan melihat janjinya tapi apa yang telah dilakukan oleh pemimpin terhadap masyarakat Lembata selama ini. Salah satu tim pemenang Yance Sunur pada pemilukada tahun 2012, Bernadus Sesa Manuk mengatakan, banyak janji yang dilakukan selama ini, namun faktanya jauh dari harapan. Yang terjadi justru banyak proyek bermasalah yang tidak bisa dimanfaatkan.

Misalnya, proyek multiyears yang bernilai puluhan miliar, proyek air minum Weilain yang menelan dana Rp20 miliar, namun sampai sekarang belum dimanfaatkan oleh masyarakat, malah berujung pada proses hukum yang saat ini sedang diselidiki Kejaksaan Negeri Lewoleba. Pembangunan rumah sakit penyangga di Kedang yang sudah diresmikan namun mubazir karena belum dimanfaatkan bahkan masyarakat pemilik tanah di Kedang mengancam untuk memalang gedung rumah sakit yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu.

Rumah Sakit Mubazir

Sementara itu, pembangunan gedung rumah sakit penyangga di Desa Dolu, Kecamatan Omesuri hingga kini belum dimanfaatkan atau mubazir dipertanyakan oleh  DPRD Lembata. Wakil Ketua I DPRD Lembata Yohanes de Rosari dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jumat (8/5) mengatakan, dirinya sangat sedih melihat gedung RS penyangga di Kedang. Dari segi estetika, pembangunan rumah sakit di Kedang itu memprihatinkan.

“Saya jadi tanda tanya, pekerjaan rumah sakit itu tidak memenuhi estetika. Bangunan rumah sakit dengan dana Rp4, 6 miliar seharusnya megah tapi yang terjadi kasihan, memprihatinkan,” katanya.

Masyarakat Kedang, kata de Rosari, melihat di Omesuri itu ada dua puskesmas: satu puskesmas lama dan satu rumah sakit penyangga itu sendiri. Hoat, demikian sapaan akrab wakil ketua I ini, menjelaskan bahwa hingga saat ini, rumah sakit penyangga yang sudah diresmikan oleh bupati itu belum dimanfaatkan.

“Saya melihat ada tempat tidur dalam rumah sakit tersebut, namun tidak ada satu pun petugas di sana,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Lembata Petrus Toda Atawolo mengaku bahwa hingga saat ini rumah sakit tersebut belum bisa difungsikan. Menurut Sekda, persoalan utama adalah masalah tenaga kesehatan dan air. Menyangkut pekerjaan fisik yang disoroti oleh wakil ketua I, Sekda mengatakan, itu bukan porsinya untuk menjelaskannya.

Ancam Palang

Sementara itu, salah satu pemilik tanah di Desa Dolu, Kecamatan Omesuri, Adi Leunada yang dihubungi Flores Pos melalui telepon, Sabtu (9/5) mengatakan, dirinya sangat kecewa dan menyesal dengan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur. Ia kecewa karena bangun rumah sakit penyangga di lokasinya tanpa memberitahu kepada dirinya sebagai pemilik tanah.

“Tidak ada pendekatan terhadap saya. Saat pengukuran tanah, saya ada di kebun sedang tanam jagung,” katanya.

Ketika ditanya mengapa saat pengukuran atau pembangunan gedung rumah sakit dirinya tidak melakukan protes atau keberatan, Adi Leunadal mengatakan, dirinya tidak protes saat itu karena takut. Ada polisi dan petugas lainnya.

Leunada mengatakan, kalau pemerintah tidak memberikan ganti rugi, maka dirinya akan tutup atau segel rumah sakit tersebut. “Tidak ada ganti rugi ya saya tutup atau palang itu rumah sakit itu,” ujarnya tegas.

Menurutnya, bangunan rumah sakit penyangga senilai Rp4,6 miliar itu dibangun di atas tanah miliknya dan tiga orang lainnya. Namun menurutnya, tanah milinya yang paling luas dibandingkan dengan tiga orang lainnya itu.

Ia mengatakan, bupati sudah meresmikan rumah sakit tersebut, namun sampai sekarang belum dimanfaatkan. Saat bupati meresmikan, dirinya sebagai pemilik tanah dan juga kepala desa Dolu  tidak ikut. “Kami datang tapi bupati sudah resmikan,” ujarnya.

Ketika ditanya mengapa rumah sakit tersebut sudah diresmikan tapi belum difungsikan, Leunada menjelaskan, hal tersebut disebabkan karena pemerintah belum membayar uang ganti rugi tanah. Kalau pemerintah memfungsikan rumah sakit tersebut, maka terlebih dahulu harus membayar uang ganti rugi tanahnya. “Kalau tidak bayar, saya tutup rumah sakit itu,” tegasnya lagi.

Leunadal tidak tahu mengapa bupati Yance Sunur membangun rumah sakit tersebut tidak memberitahukan kepada dirinya sebagai pemilik tanah. “Mengapa di rumah sakit tersebut tidak ada air? Bupati main janji janji bahwa air akan dialirkan ke rumah sakit tapi sampai sekarang air tidak ada termasuk bupati janji proyek air minum Weilain senilai Rp20 miliar juga tak kunjung datang. Bupati janji-janji kami, tapi sampai sekarang air tidak kunjung datang.”

Sumber: Flores Pos, 13 Mei 2015 

Ket foto: Bupati Eliaser Yentji Sunur & Vian Burin