Pilkada Rasional Jakarta

Oleh Eduardus Lemanto 

RWG for An ASEAN Human Rights Mechanism

MASYARAKAT Jakarta umumnya memasuki reasoning public; publik yang menalar. Seiring dengan itu, pilihan politik mereka pun condong rasional: memilih karena mereka paham, khas "masyarakat memahami" (understanding society). Pilihan mereka bebas dan independen. Selain itu, tidak ditentukan citra politik yang dibangun, baik oleh media maupun partai-partai politik.

Artinya, politik tradisional yang bercirikan believing society; "masyarakat yang percaya saja", kehilangan panggung. Karena itu, panggung Pilkada DKI mendatang hampir pasti diisi kompetisi mutu calon-calon ketimbang bangunan citra, kemasan parpol-parpol atau media-media yang mencoba menggelinding opini publik.

Faktor penentunya adalah metamorfosis politik masyarakat dari partisipasi tak langsung ke partisipasi langsung. Jika dalam partisipasi tidak langsung, peran parpol sangat menentukan, maka dalam partisipasi langsung masyarakat terlibat penuh di dalamnya, baik lewat pengamatan perseorangan di lapangan maupun via proses filterisasi informasi yang lebih matang.

Nasionalis vs agamis?

Setelah pendaftaran paket Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) ke KPU oleh Nasdem-Golkar-Hanura-PDI-P, berkembang formasi yang tampak seperti dikotomi paket nasionalis versus agamis. Nasionalis diwakili parpol-parpol pengusung Ahok-Djarot. Sisanya, poros Gerindra-PKS dan poros PAN-PPP-PKB-Demokrat —yang sebelumnya berniat membentuk koalisi kekeluargaan— adalah agamis. Betulkah demikian?

Dikotomi atau model oposisional semacam itu ketinggalan zaman kala arus politik akar rumput telah diperkuat masyarakat Jakarta yang tengah bermetamorfosis menjadi civilized society; masyarakat beradab atau terdidik. Artinya, opsi politiknya tidak lagi ditentukan model oposisional tradisional semacam itu, tetapi ditentukan oleh pilihan-pilihan yang independen dan rasional.

Konsekuensinya, parpol-parpol yang bermain pada dan dengan strategi tradisional tersebut akan terlempar dari arena persaingan. Strategi model itu sudah kehilangan tempat bermain dalam politik Jakarta yang dominan diisi masyarakat rasional dan yang ditandai oleh lahir dan menguatnya masyarakat sipil (civil society).

Sifat masyarakat sipil yang bebas, majemuk, dan berpartisipasi aktif dalam mengokohkan landasan demokrasi (Thomas Meyer; Demokrasi: 2009), memungkinkan terjadinya proses penguatan demokrasi yang bermutu.

Dari situ dapat disimak bahwa formasi politik Pilkada DKI Jakarta mendatang, baik head to head maupun tiga pasangan, anatomi persaingannya tidak lagi ditentukan politik pemisahan dan politik perpecahan versi strategi kuno parpol-parpol karena masyarakat di akar rumput akan lebih condong memilih kualitas figur ketimbang jajakan-jajakan politis partai.

Karakter politik masyarakat Jakarta tidak bisa dibelah menjadi masyarakat oposisional versi politik tradisional, seperti nasionalis-agamis. Hal ini mengingat kematangan dan kejelian masyarakat mengamati, meminjam tesis Laswell dalam Psychopathology and Politics, bahwa kegiatan politik (baca: parpol) kerap merupakan produk dari alasan-alasan pribadi yang mengatasnamakan kegiatan umum dan dirasionalisasikan menurut jasa umum (Roderick Martin; Sosiologi Kekuasaan, 1993).

Artinya, pola pikir dan pilihan politis masyarakat Jakarta tidak bisa lagi digiring ke gaya politik kuno bermuatan perilaku politik destruktif (destructive political behavior) seperti isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) serta semacamnya. Opsi politiknya mulai lebih dominan ditentukan pilihan rasional, independen, ketimbang terikat pada pilihan parpol mana pun. Itulah ciri khas publik yang bernalar, yang menjadi faktor penentu utama pilihan politik dalam Pilkada DKI mendatang.

Atmosfer ini menantang semua pasangan calon dan semua parpol pendukung untuk meningkatkan mutu politik yang diperlihatkan kepada publik. Mereka ditantang oleh faktor penentu, yakni kemajuan dan keterampilan politik masyarakat sipil yang secara konsisten dan berpartisipasi penuh dalam memengaruhi parpol-parpol yang ada.

Nah, ini menjadi bahan pertimbangan penting menjelang perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang kian memanas. Oleh karena itu, strategi-strategi politik yang melibatkan isu SARA akan terlempar dengan sendirinya dari panggung kompetisi. Strategi itu hanya akan menyerupai pasar politik murahan. Ia terkesan ramai dan heboh, tetapi sesungguhnya tidak dibeli, selain ditinggalkan pemilih. Ini sebuah tantangan sekaligus peluang bagi calon-calon dan parpol pengusung masing-masing.

Menuju kota yang sehat

Pilkada DKI mendatang adalah taruhan; menuju kota yang sehat atau yang sakit, yang melibatkan para calon, masyarakat pemilih, dan parpol-parpol pengusung. Perhelatan dalam Pilkada DKI hanya akan menjadi kota sehat jika para calon, parpol-parpol, dan masyarakat memiliki kesehatan nalar dan mental.

Disebut kota sehat jika dipimpin, kata Platon, oleh ho sophos; orang bijaksana (Franz Magnis-Suseno; 13 Tokoh Etika, 1997), yang menjalankan dan mengindahkan kaidah-kaidah hidup bermutu. Ia menjadi bermutu jika tidak rakus dan menjunjung tinggi bonum commune; keselamatan semua.

Namun, kota yang sehat juga ditentukan pilihan masyarakat. Pilihan rasional, independen, dan bermutu akan menentukan kualitas Pilkada DKI Jakarta yang sudah di depan mata. Pilihan bermutu berfondasi pada akal sehat. Ia terbebas dari isu SARA dan sejumlah kepentingan kelompok sempit.

Akhirnya, parpol hanya akan berperan besar, berpengaruh, efektif, dan efisien jika mampu menyingkirkan strategi- strategi kuno dan tradisional yang bertendensi destruktif dan memecah belah. Politik DKI Jakarta tengah menuju civilized politics —politik yang beradab, dan janganlah kita membuatnya tidak beradab. 

Sumber: Kompas 15 Oktober 2016