Rancang Bangun APBD Jadi Tantangan Kepala Daerah yang Baru!

Oleh Herman Hayong

Direktur Perencanaan Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan

DI tengah hingar bingarnya momentum demokrasi yang kita sebut Pemilukada Langsung dengan berbagai tag line yang menghipnotis serta program-program para pasangan calon yang mempesona, saya hampir tidak menemukan sama sekali korelasi yang bisa mengangkat sedikit harapan antara jargon serta visi-misi sampai program-program dengan kondisi ril di daerah yang tercermin dalam APBD. Seolah-olah kita sedang bermimpi memakai baju bermerek Jack Niclaus dengan harga selangit demi sebuah gengsi tetapi lupa dengan ukuran baju yang pas untuk kita kenakan.

Intervensi gagasan yang sudah coba dilakukan oleh beberapa orang melalui diskusi di media sosial pun kerap mendapat reaksi ‘miris’ dari para tim sukses dan pendukung loyal, padahal semua yang dilakukan adalah bagian dari bentuk kepedulian anak-anak muda yang hidup diluar daerah yang berharap bahwa momentum ini akan sedikit melahirkan asa perubahan di kampung halamannya. Diskusi di media sosial masih dirasakan seperti diskusi di ruang maya padahal kita tengah berada di dunia nyata dalam kehidupan virtual sehingga tidak ada respon positif yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pasangan calon. Hal ini kerena orang kebanyakan masih terpukau pada tagline serta visi misi yang indah dan menggoda ketimbang berusaha memungut gagasan yang tercecer tersebut untuk kemudian dapat dijadikan kebijakan dalam menstimulus gerak perekonomian masyarakat.

Di lain pihak hal yang cukup penting untuk diketahui oleh para pasangan calon maupun tim sukses adalah realitas annggaran di daerah. Maka sambil terus menghidupkan diskusi-diskusi di setiap media dan forum sebagai bentuk intervensi gagasan maka kiranya perlu juga adanya pemahaman yang lebih membumi tentang postur APBD sehingga gagasan-gagasan yang tercecer itu kemudian dapat terinventarisir untuk diintervensi melalui belanja pada postur APBD maupun melalui ruang legislasi di DPRD.

APBD adalah instrumen utama Pemda dalam menstimulus pembangunan daerah. Di dalam APBD akan tergambar kebijakan fiskal pemerintah dimana kebijakan fiskal tersebut pada intinya berfungsi untuk: pertama fungsi alokasi, dimana melalaui kebijakan fiskal pemerintah melakukan alokasi faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang barang publik; kedua, fungsi distribusi, menunjukan bahwa pemerintah melakukan pemerataan distribusi pendapatan secara adil; ketiga fungsi stabilisasi, untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Jika hari ini Struktur APBD kita sekitar 30 -40 % saja untuk belanja modal maka para tim sukses dan pasangan calon harus berani mengubah secara bertahap struktur APBD menjadi semakin besar porsi belanja modalnya. Dari 30, 40, 50% dst meningkat secara bertahap. Ketika kita bicara soal APBD maka kita tidak sekedar mengutak-atik sisi belanja (government spending} yang berujung pada rebutan proyek-proyek namun hal yang lebih penting adalah bagaimana agar belanja pada APBD dapat mendorong penguatan kapasitas fiskal Nah, bagaimana caranya? Mari kita sisir satu persatu apa saja yang menimbulkan beban pada APBD yang mengakibatkan besarnya belanja rutin/belanja pegawai.

Nomenklatur anggaran mana saja yang perlu dihapus (penghematan) karena tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi? Sehingga anggaran tersebut bisa dialihkan ke sektor lainnya yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penerimaan daerah serta peningkatan fiscal capacity. Kita dihadapkan pada kebutuhan fiskal/fiscal needs yang besar namun pada saat bersamaan kapasitas fiskal/fiscal capacity kita sangat kecil. Sehingga dengan menaikan belanja modal secara bertahap untuk mendukung program yang terseleksi maka akan sangat mungkin kita dapat melakukan lompatan kecil secara bertahap menuju lompatan jauh yang memungkinkan sisi penerimaan PAD yang semakin besar dan berdampak langsung pada tersedianya ruang fiskal sekaligus menjaga keseimbangan primer yang positif.

Untuk situasi di daerah NTT pada umumnya saat ini menurut hemat saya ada beberapa konsen pada belanja modal yang harus lebih serius dilakukan yaitu menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi) dan yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan dan kesehatan yang merupakan investasi utama dan terpenting dari sebuah proses pembangunan. Karena pendekatan pertumbuhan ekonomi dengan rumus apapun subyek utamanya adalah manusia/masyarakat.

Semoga para pasangan calon dan para tim sukses mulai lebih menukik dalam menyusun semua programnya sehingga lebih realistis dan terukur yang pada gilirannya dapat terealisasi, sehingga sedapat mungkin kita nanti kita tidak mendapat label “pemimpi” dan “Sang Pengingkar Janji”. 

Sumber: floreskita.com, 27 September 2016