Headlines News :
Home » » Mengubah Haluan Negara Identik Mendirikan Negara Baru

Mengubah Haluan Negara Identik Mendirikan Negara Baru

Written By Ansel Deri on Tuesday, June 06, 2017 | 2:38 AM

ANTROPOLOG budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregor Neonbasu SVD, PhD mengatakan mengubah haluan negara Pancasila, identik dengan mendirikan sebuah negara baru.

"Bagi saya, kalau keinginan untuk mengubah haluan negara itu berarti identik dengan mendirikan negara baru, dan ini tidak boleh dibiarkan oleh negara," kata Pater Gregor dalam percakapannya dengan Antara di Kupang, Senin.

Dia mengemukakan pandangan itu menjawab pertanyaan seputar hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang sikap warga negara terhadap keutuhan NKRI dan Pancasila.

Hasil survei itu menyebutkan bahwa 99 persen masyarakat mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia. Bahkan, 62,5 persen di antara mereka mengaku sangat bangga.

Kebanggaan tersebut berbanding lurus dengan loyalitas kepada negara. Itu ditunjukkan dengan angka 84,5 persen responden yang siap berkorban demi menjaga keutuhan NKRI.

"Ada kesediaan untuk mempertahankan negara. Hampir 9 dari 10 persen penduduk kita bersedia," kata Saiful Mujadi di kantor SMRC, Jakarta, Minggu (4/6).

Meski demikian, kata Pater Gregor, bukan berarti ancaman itu tidak ada, sebab ada juga masyarakat yang menghendaki perubahan dasar negara.

"Ade responden juga menghendaki perubahan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara Islam. Artinya, dari sembilan persen tersebut ada sekitar 20 jutaan yang menginginkan perubahan negara. Jumlah ini lebih banyak dari penduduk Singapura," ujarnya.

Menurut rohaniawan Katolik itu, pemerintah tidak boleh memandang enteng dengan melihat angka sembilan persen sebagai angka yang kecil.

Namun, pemerintah harus menindak tegas terhadap siapa pun atau kelompok manapun yang menghendaki perubahan dasar negara, yakni Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara Islam.

Dia mengatakan, keinginan untuk mengubah haluan negara sesunggnya disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan politik yang kian tidak menentu.

Mengenai upaya, dia mengatakan, Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk menghidupkan kembali pendidikan moral Pancasila melalui pendidikan formal, serta melakukan penataran serta kursus yang berkaitan dengan makna dan nilai-nilai Pancasila. 
Sumber: Antaranews.com, 5 Juni 2017 
Ket foto: Gregor Neonbasu
SEBARKAN ARTIKEL INI :

0 komentar:

Silahkan berkomentar

Tuliskan apa pendapatmu...!

 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger