Open House Jeprut

Oleh Asep Salahudin 

Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM, Tasikmalaya 

OPEN house, halal bi halal atau silaturahmi intinya sama adalah upaya mengokohkan tali persaudaraan. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan selepas lebaran. Acara seperti ini bagus sebagai siasat saling memahami untuk pada gilirannya bisa berempatik dan dapat menghargai satu sama lain.

Open house bukan hanya memiliki pijakan religius namun juga sudah menjadi bagian dari upacara kultural leluhur kita. Sekeras apa pun permusuhan dan ketegangan selalu ada jalan keluar untuk mengurainya. Pemecahan masalah lewat kebersamaan dan bekerjasama jauh lebih mudah ketimbang dicarikan jalan keluarnya secara sendiri-sendiri. Maka tidak heran kalau sila keempat Pancasila itu berbicara tentang musyawarah mufakat dalam terang hikmah kebijaksanaan. Bahkan Bung Karno menyebut Pancasila itu intinya ekasila: gotong royong. Bhineka Tunggal Ika yang dianggit dari narasi silamnya Empu Tantular abad 14 juga berbicara dalam roh yang sama.

Konteks Islam

Pada abad 18, di Mesir, rumah-rumah bangsawan Mamluk setelah dikuasai Kesultanan Turki Ustmani selalu menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Para Elite Mamluk itu membuka lebar-lebar pintu rumahnya untuk menampung keluh kesah massa sekaligus mempercakapkan tindakan para politikus Turki Ustmani dan merancang kemungkinan jalan politik ke depannya.

Suara-suara rakyat itu kemudian ada yang disalurkan langsung kepada penguasa sah dan sisanya dijadikan sebagai bahan pemikiran bersama mencari solusi dalam membangun kanal-kanal politik yang bisa mempercepat hadirnya kesejahteraan publik tanpa harus terus tergantung kepada penguasa.

Memunculkan potensi dan menggali motivasi dari pribadi masing-masing warga jauh lebih baik ketimbang terus menerus tergantung kepada negara, tidak henti menggantungkan hidup pada subsidi dan belaskasih penguasa.

Dalam tradisi kenabian kebiasaan open house itu lebih mengaggumkan. Nabi menampilkan dirinya tidak sebagai “penguasa” tapi lebih sebagai pelayan umat. Rumahnya tidak dibangun di atas hamparan istana yang megah, tapi menyatu dengan masjid dan setiap saat dapat ditemui para sahabat dan rakyatnya dari berbagai golongan tanpa birokrasi berbelit-belit. Bahkan bukan massa yang seringkali menyapa tapi justru Nabi yang acapkali bertanya terlebih dahulu tentang berbagai kabar termasuk langsung menjenguk si sakit ketika disampaikan berita bahwa seorang Yahudi yang sering mencaci Nabi dan melempari dengan kerikil terbaring di rumah sakit.

Dalam konteks kerajaan-karajaan Nusantara salah satu kelebihan para kyai dibandingkan raja-raja adalah kedekatannya dengan rakyat yang seringkali menimbulkan iri para raja. Maka ketika para kyai menyerukan jihad terhadap kaum kolonial, suaranya didengar dan massa dengan cepat berhimpun secara solid.

Istana negara

Kalau hari ini kelompok bersebarangan dengan pemerintah GNPF-MUI, diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara tidak perlu ditanggapi berlebihan. Biasa saja. Apalagi seandainya mereka datang dengan maksud lurus duduk bersama hendak mencari solusi berbagai masalah baik yang berhubungan dengan kebangsaan atau pun keumatan.

Peristiwa Pilkada DKI Jakarta yang telah menguras energi bangsa dengan memainkan politik identitas dan telah memecah belah rakyat dalam dua kelompok saling berhadapan, ke depan harus sudah dipikirkan untuk dihentikan. Cara-cara kampanye pilgub Jakarta semestinya dijadikan yang pertama dan terakhir kali. Bagaimanapun sentimen partisan suku, agama dan ras ketika dijadikan amunisi untuk meraih tampuk kekuasaan sangat mudah membangkitkan amarah dan tidak menutup kemungkinan berujung pada konflik berdarah-darah. Musim semi Arab yang telah merontokkan negara-negara Timur Tengah salah satu pemicunya adalah ketidaksangupan rakyat dan para penguasa mengelola sentimen-sentimen picik seperti itu.

Motif politik

Tentu saja siapa pun paham, dan setiap orang bisa menafsirkan kedatangan GNPF-MUI dari berbagai perspektif. Termasuk juga menafsirkan langkah politik Presiden Joko Widodo yang bersedia menerima kelompok itu bersama-sama dengan wapres HM Jusuf Kalla.

Istana itu lambang kekuasaan tertinggi, maka wajar orang menghubungkan tidak hanya pada panggung depan bahwa kedatangan semua kelompok masyarakat itu sebagai bagian membangun kohesi sosial, tapi juga panggung belakang bisa diinterpretasikan sebagai satu cara menghitung (merangkul) kekuatan lawan untuk kepentingan Pilpres 2019. Jokowi, meminjam istilah seniman Mas Nanu Muda, menggunakan strategi politik Jeprut. “Akibat tarik menarik yang kuat, layang-layang lawan dikenyedkeun benangnya, sehingga layang-layang beserta benangnya putus lepas dari induknya, bersamaan dengan itu maka putuslah benang atau tali tersebut, dan terbanglah melayang-layang tak tahu arahnya ke mana terbangnya serta di mana nyangkutnya”. Atau dalam ungkapan pelukis Tisna Sanjaya mungkin semacam politik yang selalu, “Lebur dan rileks dalam menghadapi persoalan kehidupan. Mewadahi ragam kemungkinan”.

Seandainya GNPF-MUI menyebut pertemuan itu, seperti disampaikan Bachtiar Natsir di Youtube setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi, sebagai pertemuan-pertemuan untuk menunjukkan kehebatan GNPF-MUI yang ditandai dengan “keberhasilan” menjebloskan Ahok ke penjara bahkan juga mengatakan bahwa GNPF tidak pernah meminta bertemu Jokowi dan pernyataan-pernyataan “panas” lainnya, karena sejak awal langkah mereka sama sekali tidak melambangkan harakah keagamaan layaknya Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, Mathlaul Anwar tapi lebih kepada gerakan politik non partai yang menumpang isu agama untuk kepentingan pragmatisme politik sesaat.

Tentu tema yang diusung adalah aspirasi umat. Umat yang mana? Tidak perlu dijawab namanya juga hanya atas nama. Agama sebagai pasar yang riuh. Berlimpah semangat menggiring orang arak-arakan tapi tak punya kehendak menata aspek penghayatan dan sikap lapang. Wallahu’alam. 

Sumber: Tribun Jabar, 4 Juli 201