Menunggu Paitua Jokowi Buang Suara

Oleh Ansel Deri

Staf Anggota DPR RI

PERISTIWA tragis Jl Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur, 17 Agustus lalu, menyulut amarah sebagian besar masyarakat, baik di Papua maupun Papua Barat. Papua menjadi seksi di mata publik Tanah Air. Masyarakat tanah Melanesia itu seperti berselubung amarah. Merasa tersinggung karena harkat dan martabatnya direndahkan dengan sarkastis: anjing, babi, atau monyet. Gelombang demonstrasi sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat terjadi sporadis tak hanya di beberapa kota di tanah Papua, tapi juga kota-kota lain di Indonesia.

Peristiwa itu bermula sehari sebelum peringatan HUT ke-74 RI pada 16 Agustus 2019. Asrama mahasiswa Papua di Kalasan dikepung massa sejumlah ormas. Kehadiran massa itu ditengarai dilatari adanya penistaan simbol negara yang diduga dilakukan mahasiswa asal Papua. Akibatnya, asrama porak-poranda akibat aksi massa setelah baku hantam massa dengan mahasiswa.

Lain Kalasan, lain Rajabali. Sejumlah mahasiswa yang terhimpun dalam Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi damai di Balai Kota Malang pada 15 Agustus. Aksi tersebut, demikian Wali Kota Sutiaji, mengecam penandatanganan New York Agreement antara Indonesia dan Belanda yang terjadi 15 Agustus 1962. Namun, aksi dihadang sekelompok warga di kawasan Rajabali yang berbuntut bentrok.

Aksi di dua kota berbeda itu memantik perhatian Presiden Jokowi. Paitua (bapak tua, sapaan akrab dalam bahasa lokal Papua) Jokowi merasa iba kemudian buang suara, angkat bicara. Melalui lini masa, paitua menyapa pace (bapak) dan mace (ibu) serta basodara (saudara dan saudari) di tanah Papua. Ia mengaku memahami mereka tersinggung. Dari hati paitua buang suara. Sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air, paling baik ialah saling memaafkan. Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Demikian kata Jokowi. Apakah sebatas itu Jokowi buang suara?

Merebus batu

Perlakuan rasial dan diskriminatif atas sebagian mahasiswa asal Papua ialah bukti nyata lemahnya pemahaman sebagian anak bangsa atas negeri yang beraneka ragam suku, agama, adat-istiadat, dan asal-usul yang berdiam di honai (rumah) besar bernama Indonesia.

Peristiwa Kalasan dan Rajabali menunjukkan perjuangan warga Papua setara warga negara lainnya, terutama hak-hak asasi manusia kerap menjelma jadi perilaku rasial dan diskriminatif. Bagi mahasiswa asal Papua, mengharapkan keadilan dari negara, mengutip tokoh Papua Thaha al Hamid, seperti 'merebus batu'. Kita semua anak bangsa bisa memaklumi mengapa masyarakat Papua ganas (marah) setelah aksi rasial seperti di atas.

Dalam Heboh Papua (2010), Amiruddin al Rahab menyebut perjuangan untuk meraih hak, khususnya hak asasi manusia di Papua telah menjelma menjadi perjuangan politik. Ada dua faktor yang yang mendorong gejala itu terjadi. Pertama, terlalu lamanya pemerintah mengabaikan rasa adil di Papua sehingga persoalan kian bertumpuk. Kedua, Papua kian berjarak dengan daerah lain akibat terlalu rendahnya solidaritas rakyat dan daerah lain terhadap penderitaan orang Papua.

Jalinan dari kedua faktor itu membuat rakyat di Papua seakan-akan belum menjadi bagian dari Indonesia secara nyata. Bahkan dapat dikatakan, rakyat di Papua seakan-akan dibiarkan berjuang sendirian untuk meraih hak konsitusional. Maka itu, membicarakan pemenuhan hak asasi di Papua, berarti kita memeriksa keseriusan pemangku kekuasaan di satu sisi dan di sisi lain melihat tingkat solidaritas rakyat Indonesia dari daerah lain terhadap Papua.

Bahkan jauh sebelumnya, dalam Otonomi Khusus Papua telah Gagal (2012), Socratez Yoman mengingatkan agar perlu mengubah kebijakan dan proses pembangunan yang selama ini diwarnai pendekatan keamanan (security approach) menjadi pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan (humanity and prosperity approach) yang berpijak pada kearifan lokal.

Kebijakan otonomi khusus bagi Papua ialah solusi bijaksana, tepat, dan bermartabat. Karena itu, dibutuhkan pemikiran jernih dan rasional untuk mengurai permasalahan krusial, struktural, dan sistemis dalam pelaksanaan otonomi khusus (Otsus). Butuh inovasi politik, bukan kebijakan politik yang usang, tapi dipaksakan. Dalam kaitan dengan peristiwa Kalasan dan Rajabali yang membuat tak hanya heboh di seluruh tanah Papua dan Indonesia, hemat saya paitua Jokowi perlu juga buang suara lebih jauh agar masyarakat Papua merasa disapa sebagai sesama saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang hidup, yang menetap, di honai besar bernama Indonesia. Apa saja langkah itu?

Menyapa rakyat

Publik tahu bahwa Presiden Jokowi mengasihi masyarakat dan tanah Papua. Ia, misalnya, setia memantau perkembangan terkini, terutama terkait dengan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat buntut peristiwa rasial Kalasan dan Rajabali. Bahkan, Presiden Jokowi juga menyampaikan niat menyambangi Papua saat memantau tambak garam di Kampung Nunkurus, Kupang Timur, NTT, pada 21 Agustus lalu. Mengapa kunjungan itu penting, ada beberapa catatan.

Pertama, Jokowi perlu ke Jayapura, kemudian bertemu langsung pemerintah dan seluruh elemen di sana. Paitua cukup bawa badan kemudian buang suara, bicara dari hati ke hati menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat, termasuk Gubernur Enembe dan jajarannya, DPRP dan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural, pimpinan gereja lokal, tokoh masyarakat, pemuda, lembaga adat, dan lain-lain.

Kedua, Papua ialah pulau raksasa di timur Indonesia dengan kekayaan alam luar biasa besar. Ia tak hanya menjadi sumber kehidupan dan keberlangsungan manusia di seantero jagat, tapi juga salah satu penopang pundi-pundi ekonomi Indonesia dengan perusahaan tambang raksasa, Freeport Indonesia. Karena itu, dalam memajukan Indonesia, terutama tanah Papua, pemerintah dan masyarakat serta seluruh elemen harus bahu-membahu ambil bagian dalam memajukan negeri. Masyarakat Papua mesti sungguh dilibatkan. Tak hanya itu, Papua terdiri atas aneka ragam suku, bahasa, dan adat-istiadat, yang mendiami gunung, lembah, bukit, ngarai, sungai, pantai, dan setiap lekuk pulau besar itu.

Ketiga, orang Papua ialah tipikal manusia yang sangat menjunjung tinggi keberagaman suku, agama, adat-istiadat, ras, dan asal-usul di mana pun mereka berada. Niat Jokowi bertemu langsung masyarakat boleh jadi sekaligus menyegarkan memori kehadiran Jokowi dan Ibu Negara saat berada di Kampung Yoka, Papua, 5 Juni 2014. Bahwa antara Iriana, istri paitua Jokowi, ada tali-temali kepapuaan, persaudaraan. Kata Jokowi, Iriana diambil dari nama Irian. Kakek Iriana pernah mengajar di sana, lantas saat lahir diberilah nama itu. "Namanya Iriana. Irian. Kenapa namanya Iriana? Karena kakeknya dulu ialah guru di sini, Irian. Kemudian pulang saat istri saya lahir, lalu ngasi nama cucunya Iriana. Iriana saja namanya," begitu kata Jokowi.

Lepas dari itu, bila paitua Jokowi hadir di tengah masyarakat mendengar langsung isi hati pace deng mace dorang, niscaya mampu menghapus luka hati yang telanjur terkoyak akibat peristiwa rasial seperti yang terjadi di Kalasan dan Rajabali. Masyarakat Papua tentu merasa disapa sebagai sesama manusia dan warga bangsa setara dengan saudara dan saudarinya di seluruh Indonesia. Dari sana, masyarakat Papua juga akan menghormati setiap pemimpin sebagai pengayom, pelindung masyarakat, dan masyarakat tetap merasa nyaman berada di mana pun di wilayah kedaulatan negeri ini.

Hal itu juga menjadi sumber kekuatan bagi pemerintah memaksimalkan potensi yang dimiliki Papua untuk ikut memajukan Tanah Air dalam bingkai NKRI. Masyarakat tanah Papua ialah tipikal manusia beradat, bukan masyarakat tak tahu adat. Momen pertemuan ini tentu juga akan membahagiakan mereka. Bukan tidak mungkin paitua Jokowi dianggap dan diangkat sebagai anak adat, dia yang punya tugas tambahan merawat nilai-nilai adat, etika, tata krama, sopan santun warisan leluhurnya. Sambil menunggu paitua Jokowi buang suara, terima kasih dalam dialek Papua pantas disampaikan kepada paitua: wa... wa... wa...!

Sumber: Media Indonesia, 6 September 2019