Politik Berkomunikasi Surya Paloh

Oleh Fitriana MS

Praktisi Komunikasi

KETUA Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh telah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelum menjabat Menteri Pertahanan. Surya Paloh juga telah bersilaturahim dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dan tidak tertutup kemungkinan, Surya Paloh bertemu dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga Partai Demokrat.

Sehingga, ada yang mempertanyakan, kenapa Partai NasDem yang dikenal sebagai 'die harder' Presiden Joko Widodo itu 'mendadak' demen main sama 'geng sebelah'? Bukankah Partai NasDem sudah mendapat jatah tiga kursi di kabinet?

Maaf, saya gunakan tanda kutip dalam kata mendadak. Itu karena dalam hemat saya, Surya Paloh bukanlah politisi karbitan. Semua langkah Surya pasti sudah dihitung masak dan matang.

Saya mungkin sok yakin. Saya memang tidak kenal secara pribadi dengan Surya Paloh. Saya juga mungkin  tidak dikenal Surya Paloh. Tapi, saya ingin mengatakan, tidak perlu saling kenal untuk bisa paham. Demikian pula sebaliknya, buat apa saling kenal kalau tidak membuat saling paham?

Karena itu, izinkan pandangan saya berikut dilihat sebagai pengamatan orang awam. Bukan orang saling kenal yang biasanya penuh puja puji.

Dalam pengamatan saya, Pemilu 2019 menjadi ajang kontestasi dengan suhu lumayan panas. Padahal suhu panas rentan membuat pecah, putus, apapun yang ada di atasnya.

Dalam konteks pemilu, saya meyakini  banyak bagian dari masyarakat terpecah. Kamu di sana, saya di sini. Kamu orangnya si 'itu' dan saya orangnya si 'ini'.

Pandangan itu memang sudah mencuat, jauh hari ketika mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersandung pasal penistaan agama. Mereka yang marah kemudian berkumpul, bersatu, dan bergerak.

Mereka yang membela Ahok pun tak kalah. Mereka juga berkumpul, bersatu, dan bergerak.

Puncaknya ada Gerakan 212, dan ada juga Gerakan Seribu Lilin untuk Ahok. Seperti apapun bentuk gerakan, tapi kedua sisi sama-sama bergerak.

Pemilu berlalu, pandangan si 'itu' dan si 'ini' ternyata tidak menjadi reda. Sampai Presiden terpilih diumumkan pun, si 'ini' dan si 'itu' masih berkubu-kubu. Salah bicara sedikit, langsung aksi dan reaksi.

Kehidupan seperti api dalam sekam, gelas beling yang fragile, atau tinggal menunggu waktu api menyala ke permukaan dan gelasnya pecah.

Lalu, dalam kondisi seperti itu, dalam hemat saya, sudah sepantasnya ada yang mengambil peran menggandeng si 'ini' dan si 'itu'.

Siapa yang sepantasnya turun tangan mendinginkan suasana? Semua pantas. Semua yang merasa punya tanggung jawab soal sila ketiga Pancasila, pantas-pantas saja mengambil peran itu. Jadi bukan soal nomor satu atau nomor dua. Tapi satu ditambah dua sama dengan tiga alias persatuan Indonesia.

Apa segenting itu? Memang kita tidak dalam situasi perang. Tetapi, mengutip Johan Galtung —ahli studi perdamaian dari Norwegia— ada definisi lain dalam memaknai perdamaian yaitu lewat konsep positive peace.

Galtung mendefinisikan konsep ini sebagai "integrasi seluruh unsur peradaban manusia". Dalam tataran ini, Galtung memandang perdamaian tidak hanya sebatas menghilangkan kekerasan, tetapi juga mengubah relasi antarmanusia sehingga setiap individu dapat memaksimalkan potensi dirinya tanpa mendapatkan tekanan apa pun.

Surya Paloh tampaknya paham tentang situasi ini. Apalagi dalam konteks Surya Paloh sebagai salah satu 'raja media' dan kini menjadi pimpinan partai politik, Surya Paloh punya kekuatan itu.

Surya pun seperti 'pasang badan' untuk konsep positive peace sebagaimana digagas Galtung. Bagaimana tidak? Keputusannya bertemu Prabowo dan PKS bukan tidak mungkin membawa implikasi dimaki, dicaci, bahkan ditinggal pendukungnya.

Tapi Surya Paloh mengambil peran itu. Merangkul semua, berbicara dengan semua, bukan hanya dengan yang satu suara. Tidak menjadi soal apakah 'saya' koalisi atau 'mereka' oposisi. Semua 'kita'.

Komunikasi politik ialah politik yang berkomunikasi. Bukan politik yang 'diam-diaman', bahkan enggan bersalaman. Komunikasi politik berperan mencairkan suasana. Bukan sekadar bagi-bagi kursi dengan sesama koalisi, melainkan juga  "mengintegrasikan seluruh komponen bangsa". 

Sumber: Media Indonesia, 1 November 2019