Dirut PT Flobamor: Kami Pakai Sistem Carter

Direktur Utama (Dirut) PT Flobamor Agus Ismail, mengatakan, perusahaan itu belum meneken  kontrak kerja sama pelayaran ke Wakatobi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata.

"Kami belum melakukan kontrak kerja sama pelayaran ke Wakatobi dengan Pemkab Lembata. Karena masih melakukan uji coba pelayaran, maka sistem yang dipakai adalah carter atau order," jelas Ismail ketika ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Senin (29/10/2012).

Ismail mengatakan, pada prinsipnya PT Flobamor wellcome kepada Pemkab Lembata untuk membuka pelayaran ke Wakatobi, Ibukota Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara.

Asalkan, lanjutnya, tidak mengesampingkan rute yang selama ini dilayari KMP  Ile Boleng. Bila pelayaran 'penugasan', kata Ismail, tak diperhatikan, maka PT Flobamor bisa didenda oleh pemerintah pusat karena kontrak kerja sama sudah mengisyaratkan demikian.

Karena itu, demikian Ismail, koordinasi dengan Pemkab Lembata selalu mereka lakukan atau berdasarkan biaya yang disiapkan. Jika sudah ada biaya, kata Ismail, maka Pemkab Lembata mengorder ke  PT Flobamor untuk menentukan jadwal pelayaran ke Wakatobi.

Ia menegaskan, sampai saat ini  belum ada jadwal  pelayaran paten  ke Wakatobi. Soal 'ribut gaduh' tentang pelayaran ke daerah-daerah terisolasi, seperti ke selatan Pulau Timor atau ke Naikliu di  timur laut Pulau Timor, Ismail mengatakan, bukan kewenangannya.

Ismail mempersilakan para bupati mengajukan usul kepada Dinas Perhubungan NTT (untuk membuka rute pelayaran ke daerahnya, Red) yang akan meneruskan kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan data dan pertimbangan-pertimbangan, demikian Ismail, pusat akan menentukan daerah-daerah rintisan.  Namun, lanjutnya, itu membutuhkan waktu lama. Prosesnya cukup panjang. "Kami ini bisnis murni. Kalau ada uang kami jalan. Sebab, kalau menghitung sisi lainnya, siapa yang membayar bila terjadi kerugian?" tandas Ismail.

Ia mengatakan, penumpang 10 persen saja (dari kapasitas muat kapal, Red) sudah bagus. Karena tidak bisa mengharapkan jalur-jalur subsidi yang selama ini dilayari kapal feri.

Di NTT, jelas Ismail, jalur subsidi jauh lebih banyak ketimbang jalur komersial. Beberapa jalur komersial, yakni Rote, Larantuka dan Kalabahi. Sisanya, jalur subsidi. Ismail mengatakan, kalau subsidi artinya swasta tak akan berani mengambil trayek karena gambaran 'gemuk dan kurus' pelayaran itu sudah mereka ketahui. Karena itu, pemerintah pusat memberi subsidi agar daerah itu  tak disebut terisolasi lagi.

Sejauh yang diketahui, beberapa pemkab di NTT sudah melakukan subsidi khusus untuk penerbangan. Sedangkan pelayaran belum. Jika pemkab melakukan subsidi, kata Ismail, maka  masyarakat  terbantu karena  lalulintas dari dan ke suatu daerah akan lebih ramai.

"Mereka dapat mengangkut hasil bumi yang banyak. Ekonominya akan bergeliat," ujarnya.' Apakah sudah ada sosialisasi kepada pemkab-pemkab di NTT untuk mensubsidi pelayaran feri ke wilayahnya, Ismail mengatakan, para bupati sudah mengetahuinya.

Jangan Cari Untung

Anggota DPRD NTT Hugo Rehi Kalembu, mengatakan pemberian KM Ile Boleng oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Propinsi NTT bertujuan membuka isolasi wilayah di NTT, jangan hanya mencari keuntungan dengan membuka pelayaran ke wilayah lain di luar NTT.

Ketika dimintai tanggapannya terkait pembukaan rute baru KMP Ile Boleng dari Lewoleba, Kabupaten Lembata ke  Wakatobi di Propinsi Sulawesi Tenggara, pada Minggu (21/102012), Hugo menegaskan, KMP Ile Boleng bisa melayani rute baru tersebut jika kapal di NTT cukup dan wilayah-wilayah terisolasi sudah terhubung semua.

Menurut Hugo, KMP Ile Boleng yang berlayar ke Wakatobi tidak bisa berlakukan subsidi dalam operasionalnya. Untuk itu, tegas Hugo, harus ada izin dari Kementerian Perhubungan. "Dulu KMP Pulau Sabu nganggur karena rutenya tidak bisa diubah," kata Hugo, Senin (29/10/2012),

Hugo menegaskan, keberadaan kapal itu (KMP Ile Boleng) harus lebih mengutamakan menghubungkan daerah-daerah terpencil di wilayah NTT. Ia mengaku mengetahui rute baru Lewoleba-Wakatobi yang dilayani KMP Ile Boleng, setelah membaca berita di media massa, bukan langsung dari instansi yang berwenang.

Sumber: Pos Kupang, 30 Oktober 2012

Ket foto: KMP Ile Boleng