Kejutan Politik

Oleh Ansel Deri

Wartawan, tinggal di Jakarta

YUSUF Bilyarta (YB) Mangunwijaya, tak hanya seorang pastor, arsitek, sastrawan, dan penulis. Romo Mangun, begitu imam Praja Keuskupan Agung Semarang itu akrab disapa, juga seorang aktivis sosial politik. Namun, aktivitas di bidang sosial politik tidak dalam artian mencari kekuasaan (melalui partai politik) dan mempertahankan dengan cara-cara: demokratis, bersih, cerdas, santun, beretika-bermoral, dan humanis.

Bersama rekan Robertus Cahyo Adji (wartawan kelahiran Condongcatur, Sleman, Yogyakarta), saya sempat menelusuri dan berdiskusi dengan sejumlah warga di sepanjang bantaran Kali Code di jantung Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu. Selain Code, Kedungombo adalah dua “mega proyek” sosial politik fenomenal Romo Mangun dan kawan-kawannya melawan kebijakan pemerintah yang menempatkan rakyat pada posisi tak berdaya dengan borgol kekuasaan. Di Code saya leluasa melihat dari dekat wajah masyarakat kecil sentuhan Romo Mangun. Sentuhan di bidang sosial politik yang akhirnya berbuah Aga Khan Award for Architecture, sebuah penghargaan di bidang arsitektur karena membela warga pinggiran Code.

Romo Mangun berjuang bagi masyarakat Code dan Kedungombo yang mau digusur demi proyek pemerintah. Dalam skop yang lebih luas, ia juga banyak menyumbang diskursus federalisme, reformasi Indonesia, kontroversi pemberian hadiah Nobel Uskup Dioses Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB, Partai Rakyat Demokrat (PRD), dan lain-lain.

Bidang sosial politik Romo Mangun inilah yang menginspirasi banyak politisi di semua tingkatan dalam mengemban tugas dan fungsi sosial politiknya tanpa membeda-bedakan. Tapi, saat ini praktik politik segelintir para politisi mengalami disorientasi. Banyak politisi tak menampilkan hati nurani sebagai bagian integral aktivitas perpolitikannya. Hal yang menjadi perjuangan sosial politik Romo Mangun.

Termasuk segelintir klerus dan para politisi Katolik di pentas politik nasional. Baik melalui tugas-tugas sebagai pelayan Sabda maupun awam di bidang sosial politik maupun lembaga legislatif. Sebut saja Mgr Albertus Sogijapranoto, SJ, Mgr Leo Soekoto, SJ, Mgr Gabriel Wilhelmus Manek, SVD, Ignatius Joseph Kasimo, Frans Seda, Kanis Pari, Harry Tjan Silalahi, Sofjan Wanandi, Cosmas Batubara, Beng Mang Reng Say, dan lain-lain. Tak mengherankan kalangan pengamat memprediksi bahwa tahun 2013 bakal terjadi kejutan politik.

Kejutan politik

Seperti disebutkan di atas, tahun 2013 diprediksi terjadi banyak kejutan. Suhu politik bakal kian panas, tak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional. Hal ini beralasan. Pada 2014, rakyat Indonesia akan berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk ambil bagian dalam dua pesta demokrasi, yaitu Pemilu Legislatif (DPR/DPRD) dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

Direktur Eksekutif Pol-Track Institute, Hanta Yudha di Jakarta, Kamis, 3 Januari 2013, memprediksi bahwa akan terjadi sejumlah kejutan. Beberapa kasus hukum yang saat ini tengah bergulir di tangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berpotensi menciptakan dampak politik tahun 2013. Bukan tidak mungkin, berpotensi terjadi saling bongkar skandal para elite politik.

Isu korupsi politik akan semakin memanas. Elite politik yang akan berkompetisi akan dibuka skandal-skandalnya. Buka-bukaan skandal ini juga untuk fund rising dana politik. Karena itu tak akan terhindarkan bahwa tahun 2013 ada kejutan-kejutan politik. Ia memprediksi, partai-partai politik bisa saling menyandera lantaran semua partai di parlemen tersangkut kasus-kasus korupsi.

Tak hanya itu. Mega skandal dana talangan Bank Century bernilai Rp 6,7 triliun dan Pusat Olahraga Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, berpotensi menyerempet dan membuat partai politik saling menyandera. Dua kasus besar tersebut, di mata peneliti dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego, berimplikasi politis dalam upaya penanganannya. Karena itu, kekonsistenan partai diuji komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

Tak hanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih subur dalam praktek pemerintahan dan politik nasional hingga lokal yang menuntut politisi, terutama para wakil rakyat lebih sensitif dan care. Namun, masih banyak lagi karut-marut bangsa yang pernah disuarakan Romo Mangun. Misalnya, jeritan kemiskinan, krisis kebangsaan, meningkatnya radikalisme agama, ketidakpedulian negara terhadap warga, penggusuran warga demi proyek pembangunan serta bentuk-bentuk dehumanisasi lain (Bdk. Peziarahan Panjang Humanisme Mangunwijaya; Penerbit Buku Kompas, Juli tahun 2009).

Para politisi diajak berpolitik dengan hati nurani ala Romo Mangun. Ia (Romo Mangun) menampilkan hati nurani sebagai bagian integral. Politik harus menggunakan hati nurani dan hati nurani sendiri juga harus dipolitikkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas dan demi keadilan bagi seluruh lapisan. Para politisi diajak untuk menjadikan politik adalah politik akal sehat.

Isi politik akal sehat adalah, pertama, ia adalah politik yang mau mengatasi problem bangsa ini dengan program nyata, bukan dengar retorika atau kharisma; atau nasihat paranormal. Kedua, ia adalah politik yang mau menerima kritik dan bukan menyimpannya di dalam hati sebagai dendam. Ketiga, ia adalah politik yang tidak menghalangi kelompok lain memasuki arena politik, hanya karena takut tersaingi sehingga harus membentengi diri.

Keempat, ia adalah politik yang anti KKN tanpa syarat dan karena itu rasa malu harus mendahului kursi dan jabatan politik. Dalam impian Sjahrir dan (mungkin) juga segelintir politisi dan wakil rakyat masa kini, politik akal sehat mengalami disorientasi. Reformasi mati muda. Mati oleh lupa diri kekuasaan, mati oleh lilitan korupsi yang menjadi-jadi. Mati oleh kemunafikan para elit (Bdk. Membangun Indonesia Baru karya Dr Sjahrir; Penerbit Perhimpunan Indonesia Baru, Jakarta edisi ketiga tahun 2003 halaman 94).

Garis politik

Bila persoalan korupsi, kemiskinan, penggusuran atau bentuk dehumanisasi lain masih ditemui di tengah kemunafikan elit politik, lalu di mana tempat rakyat? Suka tidak suka, bisa dipastikan dalam benak  oportunisme politik belakangan, rakyat sepertinya hanya statistik yang dilaporkan para pejabat dan politisi dengan gampang setelah diberondong pers.

Rakyat, meminjam Sjahrir, ibarat karpet yang dipamerkan sekaligus diinjak. Rakyat, yang suaranya dikejar-kejar setiap Pemilu, adalah rakyat yang suaranya diabaikan ketika memprotes bumi dan lautnya dikeruk seenaknya. Rakyat, yang duitnya bernilai miliaran rupiah dikuras para wakilnya sekadar membiayai plesiran politik tanpa hasil nyata, adalah rakyat yang tak pernah dikunjungi para wakilnya.

Padahal, tatkala mereka hadir dan menyambangi rakyat di kampung-kampung, senyum dan tawa selalu hadir menghiasi perjumpaan mereka. Setelah di penghujung jabatannya, ia tentu kembali menghadap sang tuan (rakyat) dan berpura-pura tersenyum dan bakal berlagak seperti Sinterklas untuk “membagi-bagi rejeki”. Itulah wajah politik politisi kita. Memalukan dan menyesakkan dada.

Mereka, para politisi –termasuk segelintir wakil rakyat– keluar dari garis politik. Garis politik dimaksud yakni menjalankan politik yang cerdas, bersih, dan santun. Padahal, garis politik  meminjam pendapat pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Eddy Kristyanto dalam Sakramen Politik (2008), itu strategis dan menjadi garansi pelembagaan demokrasi. Ini sekaligus menegaskan arti sesungguhnya dari politik.

Politik perlu dipahami bukan dalam artian sempit (stricto sensu), melainkan dalam arti luas, (largo sensu). Bukan pula pada tingkat verbal dan kognitif, melainkan lebih-lebih pada kemungkinan yang diciptakan masing-masing pribadi dalam kebersamaan untuk menjadi semakin manusiawi (human), seraya hidup dalam suatu lingkungan yang ramah (hospitable) terhadap sesama, di mana keadilan, bela rasa penuh cinta (compassion), dan pemeliharaan hidup diutamakan.

Sumber: Flores Pos, 8 Februari 2013