Asa Papua di Tangan Presiden Baru

Hajatan politik pilpres tinggal menghitung hari. Presiden baru menjadi asa bagi masa depan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan bermartabat. Siapa kandidat yang sanggup merebut hati rakyat di pulau kepala burung itu?

DUA pasangan calon presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, seperti magnet. Dua pasangan ini mampu menghipnotis ribuan pasang mata saat deklarasi di dua tempat berbeda dan ditayangkan langsung televisi. Deklarasi duet Jokowi-JK berlangsung Senin, 19/5 di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat.

Pasangan ini dideklarasikan bersama sejumlah partai pengusung seperti PDI-P, NasDem, PKB, dan Hanura. Deklarasi juga dihadiri ketua umum partai pengusung seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, dan Wiranto. Belakangan, Sutiyoso, Ketua Umum PKPI juga bergabung. Paket ini didukung gabungan suara PDI-P 18,95%, PKB 9,04%, NasDem 6,72%, dan Hanura 5,62%, dan PKPI 0,91% atau sebesar 40,88%.

Sedangkan Prabowo-Hatta memilih melakukan deklarasi sekitar pukul 14.00 WIB Senin, 19/5 di bekas rumah Bung Karno di Jalan Cipinang Cempedak 1 Nomor 29, Jakarta Timur. Pasangan ini didukung koalisi "tenda besar" seperti Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, Golkar, dan PBB. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta didukung perolehan suara Gerindra 11,81%, PAN 7,59%, PPP 6,53 %, PKS 6,79%, Golkar 14,75%, dan PBB 1,46% atau sebesar 48,93%.

Baik pasangan Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta gencar melakukan safari politik di berbatai wilayah di Indonesia meraih simpati dan dukungan. Tanah Papua juga tak ketinggalan mereka sambangi. Jauh dari itu, pulau nun di timur Indonesia itu masih butuh sentuhan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Kemiskinan masing telanjang di mana-mana. Dengan demikian, besar harapannya agar bila terpilih paling kurang masyarakat dan daerah itu mendapat perhatian.

Tatkala ‘blusukan’ di Pasar Youtefa, Jayapura, Sabtu (5/4), ribuan warga begitu antusias melihat dari dekat sosok Jokowi. Ribuan warga berebutan sekadar bersalaman atau foto bersama bareng Gubernur DKI itu. Meski tak pernah bertemu langsung dengan bekas Walikota Solo itu, ada harapan dititip di pundak Jokowi. Pedagang Pasar Youtefa, Maria Wadi Griapon (50), misalnya. Mengaku berjualan tomat di pasar itu sejak 1980, ia tak pernah mendapat bantuan pemerintah. "Maunya diberi kios supaya berkembang," ujar Griapon.

"Jokowi telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang mencintai rakyat sejak jadi Walikota Solo hingga Gubernur DKI. Caranya memperbesar APBD untuk rakyat melalui bantuan pendidikan dengan Kartu Pintar atau kesehatan dengan Jakarta Sehat. Dengan blusukan ia akan memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat, termasuk yang tinggal di seluruh Tanah Papua," ujar Ansel Alaman, analis politik Universitas Atma Jaya Jakarta.

Selain itu, hal penting bagi rakyat di seantero tanah Papua yakni menghargai budaya dan lingkungan hidup (tata ruang), mengembangkan usaha-usaha kecil dan menengah. Termasuk melakukan pembaruan desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan pembangunan infrastruktur desa, penguatan ekonomi desa melalui bantuan komitmen APBN, pembangunan jalan, rumah sosial, dan lain-lain.

"Di atas semua itu dilakukan ‘revolusi mental’ atau karakter bangsa, mengembalikan kerukunan dan kemajemukan dalam ideologi negara Pancasila," lanjut Ansel, pengajar Character Building yang juga lulusan Program Pascasarjana UGM Yogyakarta.

Sedangkan capres Prabowo, diakuinya, belum pernah memimpin pemerintahan tetapi lama bertugas di militer. Dalam konteks Papua, Prabowo pernah terjun ke daerah itu menegakkan DOM untuk melawan anggota masyarakat yang dituding kelompok gerakan separatis OPM. “Prabowo tipikal orang yang tegas dan berwibawa tetapi belum terbukti memimpin pemerintahan,” jelas Ansel Alaman.

Apa komentar Jokowi atas animo masyarakat terkait kehadirannya di Papua? "Saya datang ke Papua karena matahari terbit di Papua. Saya yakin, persoalan-persoalan di Papua akan bisa diselesaikan dengan hati. Jadi memang harus disiapkan sumber daya manusia supaya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik itu dapat terwujud," ujar Jokowi.

Bagi warga Jayapura, Kiro Saga (40), suara warga Papua menentukan keterpilihan Jokowi menjadi presiden. Bila mampu menaklukkan suara di Papua, ia yakin Jokowi memenangi suara di Indonesia. "Persoalan di provinsi ini paling banyak dan rumit dari daerah lain. Ada gangguan gerakan separatis, ada kontrak kerja pemerintah dengan Freeport, kemiskinan, dan lain-lain. Kalau Jokowi mampu menjanjikan pembenahan bagi kami dan kami percaya, ah itu sudah, Indonesia langsung pilih dia," kata Saga, lulusan Universitas Cenderawasih.

Jimmy Demianus Idjie, tokoh pemuda dan deklalator "Gerakan Papua Optimistis" dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (16/3) mengemukakan, para pemuda di tanah Papua bertekad memenangkan Jokowi-JK. Karena itu, para pemuda perlu merapatkan barisan menyongsong perubahan dan pembaruan melalui kepemimpinan nasional yang mampu memahami setiap denyut nadi anak-anak Papua.

"Karakter kepemimpinan seperti itu ada pada diri Jokowi. Kalau Jokowi bisa menangani persoalan di ibukota ke arah penyelesaian melalui cara-cara damai dan dialog, kami yakin Jokowi juga mampu menjalin dialog dengan semua elemen masyarakat Papua," ujar Jimmy.

Tak hanya itu. Gaya dan karakter Jokowi dirindukan masyarakat Papua. Dia tegas tetapi juga mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. "Itu bisa dilihat saat menyelesaikan persoalan di Solo dan Tanang Abang serta penyelesaian waduk di Jakarta," kata Jimmy lebih lanjut.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti menilai, Jokowi menggunakan pendekatan blusukan dan mengutamakan dialog dengan rakyat sehingga lebih mendengarkan suara rakyat. Sedangkan JK teruji untuk menyelesaikan sejumlah konflik seperti Maluku, Poso, dan Aceh. “Kepemimpinan Jokowi-JK potensial untuk bersedia menyelesaikan konflik Papua melalui dialog damai,” ujar Poengki Indarti kepada Majalah LANI di Jakarta, Selasa (28/5).

Sementara Prabowo dinilai memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat terkait kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998 dan kasus kekerasan aparat militer ketika menyisir warga sipil di Mapnduma untuk mencari kelompok OPM.

“Besar kemungkinan kepemimpinannya dipenuhi kekerasan dan pelanggaran HAM. Prabowo sebagai jenderal militer. Ia akan memerintah dengan paradigma militeristik sehingga akan menguatkan  trauma rakyat  Papua. Sementara desakan dialog damai, Prabowo bukan orang yang dialogis. Ia juga tidak pernah teruji melakukan pendekatan dialog sehingga tidak akan mungkin ia mau menyelenggarakan dialog damai,” katanya.

Poengki juga mengingatkan soal penyediaan lahan dan lapangan kerja untuk enam juta penduduk. Daerah yang paling mungkin dieksploitasi, jelasnya, adalah Papua dan Papua Barat. Hal ini diakui akan semakin memiskinkan dan meminggirkan rakyat Papua. “Hatta Radjasa selama menjabat menteri tidak menunjukkan perhatiannya terhadap Papua, kecuali dalam posisinya sebagai Menteri Perekonomian. Maka fokusnya adalah MP3EI dengan salah satu daerahnya adalah Papua. Dan sudah pasti eksploitasi terhadap kekayaan Papua akan makin marak dilakukan,” tandas Poengki.

Kepala Suku Jayawijaya Martinus Ubahorok Doga menambahkan, selama ini masyarakat di wilayahnya hanya melihat wajah Jokowi melalui televisi. Setelah dari dekat, ternyata Jokowi sangat sederhana. Masyarakat di kampung-kampung di Jayawijaya, gembira duet Jokowi-JK.

“Kami orang kampung suka sosok seperti Jokowi. Orangnya sederhana. Omongnya bikin kitorang (membuat kita) gampang mengerti. Saat ini kitorang rindu sosok seperti Jokowi. Jadi kalau Jokowi sama JK, itu baru betul. Kitorang pasti pilih dorang (mereka),” kata Martinus Ubahorok Doga kepada kontributor Majalah LANI di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (19/5 2014).

Tak Harus Militer

Publik tahu, Jokowi capres sipil sedangkan Prabowo memiliki latar belakang militer. Prabowo pernah mengemban berbagai jabatan strategis di TNI Angkatan Darat. Ia pernah menjabat Komandan Kopassus. Mereka akan berjuang merebut simpati rakyat pada pilpres 9 Juli mendatang.

"Jangan memperlebar jurang antara TNI dan sipil. Siapa pun anak bangsa yang mampu, baik sipil maupun TNI akan saya dukung," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Jumat (23/5).

Menurutnya, pemimpin tak harus dari kalangan militer. Sebab, menurut dia, tak ada bedanya antara TNI dan sipil: semua anak bangsa berhak menjadi presiden. Karena itu, siapa pun capresnya, ia harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Tidak boleh membiarkan perpecahan terjadi di Indonesia. "Kita ke depan harus berpikir keras untuk nusa dan bangsa agar menyatukan bangsa ini. Kita tidak ingin terpecah-pecah," tandas Ryamizard.

Peneliti Pol-Tracking Institute Jakarta, Ali Rif’an, mengemukakan, ada sejumlah simbol yang diproduksi Jokowi dan Prabowo merebut simpati masyarakat. Jokowi, misalnya, dikenal dengan simbol "pro-wong cilik", sementara Prabowo "pemimpin kuat". Itu terlihat dari gaya komunikasi Jokowi serta gestur dalam kesehariannya yang sederhana, sementara Prabowo terkesan berkelas. “Saat berkampanye, Jokowi sering blusukan dan berjalan kaki, sementara Prabowo menunggang kuda dan memakai helikopter, seperti saat memimpin kampanye di Gelora Bung Karno, 23 Maret lalu,” ujar Ali Rifan.

Namun, pengajar STF Driyarkara, B Herry Priyono mengingatkan, siapa pun pemimpin baru Indonesia seharusnya bukan sosok yang haus kekuasaan. "Bukan pula sosok yang terlalu gandrung dengan citra dan tepuk tangan internasional, bukan juga sosok yang hanya berlagak memahami aspirasi dan jerih payah rakyat biasa," kata Herry saat berlangsung diskusi Lingkar Muda Indonesia di Jakarta belum lama.

Sedangkan peneliti LIPI Mochtar Pabottingi mengingatkan, pada era reformasi, kedaulatan rakyat tergerus bukan karena direncanakan. Motif-motif dan perilaku korupsi masif dan meluas yang banyak memangsa hak-hak rakyat. Sosiolog Ignas Kleden mengingatkan perlunya membenahi pendidikan nasional. ”Apakah pendidikan kita ini ingin mendidik manusia seperti rezim Orde Baru, mendidik orang taat pada kekuasaan, tetapi tidak taat pada akalnya sendiri?” ujar Ignas.

"Sekarang ini sedang dilakukan upaya-upaya strategis maupun teknis dalam menangkan Jokowi-JK. Antara lain tentu teruskan 'menjual' (nama) tokoh yang kami punya," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Sabtu (24/5). Ia menambahkan, Jokowi tampil apa adanya, tidak dipaksakan, sederhana, dan tidak aneh-aneh. “Itu merupakan daya tarik Jokowi," ujarnya.

Bagi Jokowi, Papua adalah bumi dengan beragam keelokan dan kekayaan alam melimpah. Karena itu, jika terpilih ia berupaya menawarkan suatu model baru dalam proses politik, yang juga memuat pendekatan ke daerah- daerah. "Model ini, hendak memberi makna bahwa proses politik tidak sekadar bicara tentang dukungan suara, melainkan juga keterlibatan, dukungan makna, dan dengan demikian punya dampak kepada upaya memperkuat integrasi nasional kita sebagai suatu bangsa," katanya. (Ansel Deri)

Sumber: Majalah LANI Jayapura edisi Juni 2014
Ket foto: Calon presiden Joko Widodo menyapa sejumlah warga ketika berkunjung ke Kampung Hebeaibulu, Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Kamis (5/6 2014).

Sumber foto: http://barajp-papua.blogspot.com