Hak Bicara Anggota DPRD Lembata Yakobus Liwa Dicabut

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata, Ferdinandus Koda, S.E, mencabut hak bicara Yakobus Liwa, anggota DPRD Lembata. Yakobus Liwa dilarang berbicara dalam Rapat Paripurna DPRD Lembata Tahun 2015, Senin (16/2/2015).

Larangan terhadap Yakobus Liwa untuk berbicara dalam rapat paripurna tersebut berawal ketika Ferdinandus Koda yang juga Sekretaris DPC PDIP Lembata membuka Sidang Paripurna XXX DPRD Lembata, untuk membahas Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Lembata terhadap Kebijakan Umum dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KU PPAS) APBD Tahun 2015.

Saat sedang berbicara, Yakobus Liwa tiba-tiba melakukan interupsi untuk minta bicara. Ferdi Koda, demikian Ketua DPRD Lembata biasa disapa, pun mengabulkan permintaan itu. Yakobus Liwa yang berasal dari Fraksi PDIP ini, lantas berbicara.

Dia memulai dengan menyapa Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun. Ia sama sekali tidak menyebut nama Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, yang juga hadir pada kesempatan tersebut.

Lantaran merasa dilecehkan, Bupati Sunur langsung bereaksi. Orang nomor satu di Lembata itu lantas bersiap-siap hendak meninggalkan meja pimpinan sidang paripurna untuk keluar ruangan tersebut.

Melihat itu, Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda bersama dua Wakil Ketua DPRD lainnya, yakni Yohanes de Rosari dan Paulus Makarius Dolu, juga Wakil Bupati (Wabup) Lembata, Viktor Mado Watun, berusaha menahan bupati sambil meminta untuk bersabar.

Seketika suasana sidang Dewan langsung ribut. Baik sesama anggota DPRD Lembata maupun para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta staf mengungkapkan kekesalan atas sikap Yakobus Liwa yang dinilai kekanak-kanakan.

Dalam kondisi yang demikian, Ferdinandus Koda langsung meminta para anggota Dewan untuk menggunakan etika bila diberi kesempatan berbicara. Ungkapan yang sama terdengar pula dari kegaduhan suasana yang terjadi dalam rapat tersebut.

Baik para kepala dinas maupun sesama anggota Dewan mengingatkan Yakobus Liwa agar memperhatikan etika berbicara. Apalagi dalam rapat paripurna yang dihadiri lengkap oleh semua anggota Dewan maupun pimpinan SKPD se-Kabupaten Lembata.

Meski diingatkan untuk menggunakan etika, namun Yakobus Liwa sepertinya tak mau mengindahkan. Sementara pada saat yang sama, Bupati Sunur sudah bersiap-siap meninggalkan ruang sidang. Dari ekspresinya saat berbicara, Bupati Sunur tampak tegas memberikan ultimatum, apakah dirinya yang meninggalkan ruang sidang ataukah Yakobus Liwa.

Akhirnya, dengan kewenangan yang dimilikinya dalam memimpin rapat tersebut, Ketua DPRD Lembata mencabut hak suara Yakobus Liwa dalam sidang tersebut. "Saya ingatkan saudara untuk tidak berbicara sepanjang sidang ini. Hak bicara saudara saya cabut," kata Ferdi Koda dengan nada sangat tegas.

Mendengar pernyataan tegas Ketua DPRD Lembata itu, Bupati Sunur akhirnya membatalkan niat meninggalkan ruang sidang. Ia lebih memilih mengikuti sidang, karena kesempatan itu merupakan moment emas untuk membicarakan nasib masyarakat dan daerah Lembata dalam tahun anggaran 2015 ini.

Sejak dicabut hak suaranya untuk menyampaikan pendapat dan pikiran dalam rapat tersebut, Yakobus Liwa pun diam. Tidak sepatah kata pun yang ia ucapkan dalam sidang tersebut sampai sidang diskors untuk memberi kesempatan kepada sekretariat Dewan menyiapkan ruang sidang untuk agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KU) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015.

Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut, dilakukan oleh Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur yang didampingi Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun, serta Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, bersama Wakil Ketua I, Yohanes de Rosari dan Wakil Ketua II, Paulus Makarius Dolu.

Meski hak bersuaranya dicabut dalam sidang tersebut, namun Yakobus Liwa terlihat enjoy dan tetap duduk di tempat.

Yakobus Kecewa

Yakobus Liwa mengatakan, selama ini dirinya sangat kecewa terhadap Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur. Kekecewaannya itu berawal dari sikap Bupati Sunur yang melaporkan dirinya ke Polres Lembata dalam kasus pencemaran nama baik.

"Selama ini saya kecewa dengan bupati. Mengapa? Karena dia melaporkan saya ke polisi dengan delik pencemaran nama baik. Dia melaporkan saya itu saat saya berbicara dalam rapat paripurna seperti sekarang. Karena dia (Bupati Sunur,Red) tidak menghargai saya, maka saya juga tidak menghargai dia," kata Liwa ketika ditemui Pos Kupang di Gedung DPRD Lembata, pada sela-sela rehat sidang paripurna, sekitar pukul 12.00 Wita. Dalam rehat itu, sikap Yakobus Liwa menjadi pergunjingan para undangan yang hadir.

Ketika ditanya kenapa ia hanya menyapa Wakil Bupati, Viktor Mado Watun, padahal Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur juga hadir dalam sidang tersebut, Liwa mengatakan, ia tidak menyapa bupati karena bupati tidak menghormatinya.

Saat ditanya, Bupati Sunur tidak menghormatinya dalam kasus apa? Ia mengatakan, dalam kasus yang sekarang sedang dijalaninya, yakni pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik itu berawal saat rapat paripurna seperti ini.

Saat dikejar pertanyaan, bukankah konteks sidang hari itu lain dengan sidang-sidang sebelumnya, bahkan sidang yang menjadi malapetaka bagi dirinya lantaran diseret ke meja hukum? Liwa mengatakan, ia merasa selama ini bupati tidak menghargainya. "Selama ini kan bupati tidak menghargai saya, jadi untuk apa saya hargai bupati? Iya kan?" ujarnya dengan nada ketus.

Ditanya lagi bagaimana perasaannya saat hak suaranya dicabut oleh Ketua DPRD Lembata? "Saya biasa-biasa saja. Bagi saya, saya taat pada larangan Ketua (Ketua DPRD Lembata, Red), karena rapat ini membahas nasib masyarakat dan daerah ini. Itu yang membuat saya harus hormat pada sikap pimpinan," ujarnya. 

Sumber: Pos Kupang.com, 17 Februari 2015 

Ket foto: Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur dan Anggota DPRD Yakobus Liwa