Korem di Flores Tetap Dibangun

Kupang, NTT Online - Komandan Korem 161/Wirasakti Kol. Inf. Winston Pardamean Simanjuntak menyatakan Mabes TNI-AD tetap akan membangun Komando Resor Militer (Korem) di Pulau Flores, NTT meski aksi penolakan terhadap institusi militer itu masih berlanjut.

“Aksi penolakan mungkin karena mereka belum terlalu paham dengan keberadaan Korem di sana,” kata Simanjuntak menjawab Antara di Kupang, Rabu. “Kelemahan kami mungkin karena kurang sosialisasi. Kami akan terus mengkomunikasikan dengan masyarakat,” katanya menambahkan.

Sesuai rencana strategis Mabes TNI-AD dan Kodam IX/Udayana, Korem akan dibangun di Kecamatan Nangapenda Kabupaten Ende di Pulau Flores pada tahun 2009. Pada Selasa (26/2), sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rakyat Ende (APRE) melakukan unjuk rasa ke DPRD NTT di Kupang menolak rencana pembangunan Korem di Flores yang dilukiskan sebagai sebuah pilihan yang tidak tepat. “Persoalan masyarakat NTT adalah kemiskinan bukan keamanan,” kata Imelda, seorang pengunjuk rasa.

Apalagi, katanya, lokasi pembangunan Korem itu berada di lahan pertanian dan permukiman sehingga akan ada sejumlah orang menganggur dan lahan pertanian dan perkebunan berubah fungsi. Protes serupa juga telah dilakukan para mahasiswa sebelumnya.

Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Keukupan Agung Ende (KPKC-KAE) juga sudah menyurati Simanjuntak pada 21 Februari 2008 berisi penolakan pembangunan Korem di Flores.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua KPKC-KAE Romo Ronny Neto Wuli, Pr dan sekretaris Romo Silverius Betu, Pr disebutkan, keamanan dan ketertiban berada di tangan masyarakat sendiri sambil ditopang pemerintah dan TNI sehingga perlu ada kerja sama antarseluruh kekuatan sosial yang ada.

Simanjuntak menegaskan, aksi penolakan dalam penyampaian aspirasi ke DPRD NTT itu merupakan bagian demokrasi yang harus dihormati karena mereka belum terlalu paham dengan kehadiran institusi militer tersebut. “Saya siap berdialog dengan elemen mahasiswa dan masyarakat yang menolak rencana pembangunan Korem itu,” katanya.

Simanjuntak mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Pemerintah Kabupaten Ende dan DPRD setempat. Mereka pada prinsipnya menerima rencana Mabes TNI-AD dan Kodam IX/Udayana membangun Korem di wilayahnya, kata Simanjuntak. Ia menjelaskan, sesuai UU Sistem Pertahanan Keamanan Negara, pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan lahan bagi pembangunan institusi militer seperti lahan yang disiapkan bagi pembangunan Korem di Ende.

Lahan seluas sekitar 2.000 hektare yang diberikan oleh pemilik hak ulayat atas lahan tersebut, Haji Indra Hassan kepada TNI untuk pembangunan Korem, katanya. Dengan begitu Simanjuntak berpikir tidak ada masalah lagi dengan rencana Mabes TNI-AD dan Kodam IX/Udayana membangun Korem di Flores.

Danrem Wirasakti menegaskan, rencana pembangunan Korem tetap akan dilangsungkan pada 2009 meski masih ada riak kecil yang menolak rencana tersebut karena dari sisi sistem pertahanan keamanan negara, Korem di Flores memiliki posisi yang sangat strategis. “Kami sudah kaji semua dari sisi pertahanan keamanan negara sehingga tidak ada alasan untuk tidak membangun Korem di Flores,” katanya menegaskan.

Sumber: ntt-online.org, 27 Februari 2008