Republik "Sontoloyo"?

Oleh Aloys Budi Purnomo

Pemimpin Redaksi Majalah Inspirasi, Lentera yang Membebaskan, Semarang

Syamsir Siregar, Kepala Badan Intelijen Negara, memopulerkan kata sontoloyo.

Syamsir menengarai, sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu bermental sontoloyo karena terlibat aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.

Bagi Syamsir, menteri itu bersikap sontoloyo karena dalam rapat kabinet mendukung kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla untuk menaikkan harga BBM, namun di luar rapat berbalik menentangnya.

Rapuhnya pemerintahan

Dalam konteks lebih luas, sebenarnya mentalitas sontoloyo tidak hanya menimpa ”oknum” menteri seperti dimaksudkan Syamsir. Pernyataan Syamsir menjadi cermin rapuhnya pemerintahan SBY-JK. Republik ini pun, tampaknya, kian hari kian menjadi republik sontoloyo.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sontoloyo berarti ’konyol’, ’tidak beres’ dan ’bodoh’! Kekonyolan, ketidakberesan, dan kebodohan sedang menimpa republik ini. Ironisnya, ke-sontoloyo-an itu justru terjadi di pihak elite politik dan pemerintahan kita yang seharusnya menjadi ujung tombak kemajuan bangsa!

Dengan menunjuk sejumlah menteri bermental sontoloyo, Syamsir secara tidak langsung memaparkan kondisi pemerintahan SBY yang juga bermental sontoloyo. Satu jari menunjuk ke arah satu-dua orang, tetapi empat jari menunjuk diri sendiri (baca: korps pemerintah).

Justru karena Syamsir berbicara sebagai Kepala BIN, ia pun merepresentasikan pemerintahan SBY-JK yang gamang dan panik merespons perkembangan penolakan kenaikan harga BBM. Maka pernyataannya menjadi cermin yang memantulkan rapuhnya kinerja pemerintahan SBY-JK.

Republik ini menjadi republik sontoloyo justru karena tiadanya pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, yang mampu memberi arah terhadap perjalanan bangsa untuk kian menyejahterakan rakyatnya. Alih-alih memberi arah yang menyejahterakan rakyat, pemerintahan dan elite politik kita justru saling tuding dan bertengkar sendiri.

Bahkan, kini pemerintah harus berhadapan dengan wakil rakyat yang sedang menyiapkan hak angket terkait kebijakan menaikkan harga BBM.

Inkonstitusional

Kesepakatan para wakil rakyat untuk menggunakan hak angket tampaknya sudah bulat. Dengannya, DPR berkuasa menyelidiki kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang terindikasikan melanggar UUD 1945. Meluasnya dampak negatif pascakenaikan harga BBM amat dirasakan rakyat. Rakyat miskin kian tidak sejahtera.

Di mata DPR, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dianggap bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum! Dengan logika ini, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan kebijakan inkonstitusional!

Memang, dalam konteks global, kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM tak terhindarkan. Namun, agaknya, pemerintah kurang mengembangkan kearifan think globally, act locally! Akibatnya, kehidupan ekonomi rakyat kian terpuruk terseret arus pasar bebas tingkat global.

Kita lantas ingat pernyataan dahsyat Bung Hatta, ”Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing”.

Memang, pernyataan Bung Hatta itu terkait fakta imperialisme dan feodalisme Belanda pada zamannya. Namun, mutatis mutandis pernyataan yang sama berlaku untuk zaman ini.

Pernyataan itu seharusnya menyadarkan pemerintah dan elite politik yang dalam arti tertentu telah terseret dan terjajah persaingan pasar bebas yang amat ditentukan negara asing yang dominan menguasai pasar minyak global.

Justru di tengah arus global itulah, republik ini kini kian terpuruk menjadi republik sontoloyo! Sementara rakyat susah mendapat BBM, kini ancaman listrik byarpet pun harus siap ditanggung masyarakat.

Kian sempurnalah ke-sontoloyo-an republik ini, di tangan elite politik dan pemerintahan kita! Rakyat kian terpuruk. Kenaikan harga BBM selalu diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok. Ujung-ujungnya, kesejahteraan rakyat miskin kian tidak terjamin. Cita-cita dan tujuan pemerintahan seperti diamanatkan Pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mengusahakan kehidupan yang layak bagi rakyatnya kian jauh dari jangkauan.

Sumber: Kompas, 7 Juli 08