IBC: NTT Provinsi Terkorup

Nusa Tenggara Timur disinyalir oleh Indonesia Budget Center (IBC) sebagai provinsi terkorup di Indonesia karena 52 persen anggaran untuk membiayai kebutuhan aparat pemerintah daerah tersebut. Pemanfaatan APBD di NTT ada 41 persen (Rp 3,45 triliun) untuk pengeluaran program. Namun, hal itu tidak sebanding dengan kondisi daerah yang tergolong miskin.

Catatan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan mengungkap, sampai dengan akhir semester II Tahun Anggara 2009 terdapat 1.804 temuan pemeriksaan sebanyak 3.305 rekomendasi sebesar Rp 5,29 triliun.

Sebanyak 1.568 rekomendasi dengan nilai Rp 2,98 triliun sudah ditindaklanjuti dan sebanyak 437 senilai Rp 252,93 miliar masih dalam tahap proses tindak lanjut. Sedang sebanyak 1.300 rekomendasi sebesar Rp 2,06 triliun belum ditindaklanjuti. "Ini membuktikan ada praktik korupsi dalam hal anggaran pelayanan publik," ujar direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam.

Hal ini berimplikasi kepada rendahnya pembangunan SDM di wilayah itu. Berdasarkan data survei BPS tahun 2007, tingkat partisipasi sekolah di NTT masih di bawah rata-rata APK Nasional terutama di jenjang SMP dan SMU. APK di NTT hanya 62, 5 persen jika dibandingh dengan APK Nasional yang mencapai 81,08 persen.

Sementara, APK SMU NTT 51,87 persen dari APK Nasional sebesar 57, 51 persen." Faktor-faktor sangat kelihatan. Biaya yang mahal belum lagi lokasi yang sulit dijangkau," tandasnya.

Selain itu dari faktor kesehatan, Propinsi NTT masih tergolong rendah. Potensi kematian bayi sebesar 31 orang/1000 kelahiran. Rata-rata ini lebih tinggi dari rata-rata Nasional sebesar 27 bayi. Sedangkan angka harapan hidup penduduk 67, 27 persen, ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 69,09 persen.

Pejabat-Aparat Kaya

Direktur Eksekutif International NGO Forum of Indonesia Development Don K Marut mengatakan, dalam 15 tahun terakhir ini, terdapat 3 kelompok di NTT yang semakin kaya. "Mereka adalah para pejabat, pelaku kontraktor, dan lembaga peradilan yang meliputi polisi, hakim, dan jaksa. 90 Persen APBD itu masuk ke aparat pemerintahan dan kontraktor. Inilah yang mengakibatkan rakyat NTT semakin miskin," katanya saat memberikan keterangan di kantor ICW.

APBD, menurutnya, hanya dimanfaatkan untuk memperkaya diri oleh para pejabat ini. Sedangkan para kontraktor akan melakukan berbagai proyek pesanan pemerintah setelah berhasil menambah pundi-pundi rupiahnya. Tetapi kenyataannya, kualitas dari pekerjaan proyek tersebut hanya mampu berumur paling lama 6 bulan. "Membuat aspal saja paling enam bulan sudah rusak, belum lagi penanggulangan longsor, banjir, dan lain-lain," katanya.

Sementara bagi lembaga peradilan mendapatkan sumber langsung kepada masyarakat setempat. Ia mengatakan bahwa para hakim dan jaksa akan bekerja semaksimal mungkin kepada orang yang mampu membayar lebih mahal.

Selanjutnya, dikatakan oleh Don Kamarut, saat ini di NTT sulit membedakan antara polisi dan pencuri. Pasalnya, mereka dengan mudahnya mengambil apa yang mereka mau tanpa mengeluarkan sepeserpun. "Di NTT polisi gampang memukul orang demi mendapatkan pepaya. Jadi sulit membedakan mana polisi dan mana pencuri," ungkapnya.

Sumber: Tribun Manado, 10 Mei, 2010
Ket foto: Korupsi di NTT sebagaimana disinyalir International NGO Forum of Indonesia Development Don K Marut kini menggurita.