Zaid Ibrahim: Ini Kesalahan Pemimpin Negara

Hubungan Indonesia dan Malaysia sedang diuji. Insiden saling tangkap di perairan Bintan Jumat, 13 Agustus 2010 lalu membuat ketegangan dua bangsa serumpun ini kian tinggi.

Di Indonesia, sejumlah massa mendemo kedutaan, dan perusahaan Malaysia. Aksi Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) pada Senin lalu, bahkan sangat kasar. Tak hanya menginjak bendera Malaysia, Jalur Gemilang. Kotoran manusia dilempar ke gedung Kedubes Malaysia di Jakarta.

Menyikapi hal ini, Mantan Menteri Kehakiman Malaysia pada pemerintahan PM Abdullah Ahmad Badawi, Datuk Mohd. Zaid Ibrahim berusaha melihatnya secara jernih. Zaid adalah juga pengacara senior, dan tokoh politik yang terkenal bersikap independen dan kritis.

Kata dia, buntut insiden Bintan adalah akibat sering diabaikannya masalah-masalah besar, baik oleh pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Zaid, kita, rakyat tak perlu jadi bodoh. Berikut petikan wawancara VIVAnews dengan Zaid Ibrahim.

Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dilempari kotoran sebagai bentuk protes sebagian warga Indonesia ke Malaysia. Apa pendapat anda?
Demonstrasi tak apa-apa, tapi tak perlu menggunakan najis, tak perlu pijak-pijak bendera. Saya tidak tahu reaksi (orang Malaysia) bagaimana. Tapi dalam hubungan Indonesia-Malaysia perkara kecil bisa jadi besar.

Maksudnya?
Insiden Bintan itu perkara kecil, jadi besar karena terlalu lama perkara-perkara besar tidak diselesaikan.

Apa misalnya yang termasuk perkara besar?
Ada banyak, misalnya masalah perairan, sempadan (batas wilayah), postponed. Juga soal tenaga kerja Indonesia – soal gaji, kesejahteraan yang sepatutnya. Saya memahami perasaan orang Indonesia soal masalah-masalah itu.

Apa yang harus dilakukan agar permasalah ini tidak berlarut-larut?
Yang saya lihat, baru ‘hangat-hangat tahi ayam’. Seharusnya ada task force untuk membahas isu-isu tertentu. Harus ada perundingan yang solutif, tidak perlu diperlihatkan kamera (pers). Kalau sudah ada jawaban, solusi, baru sebar ke pers.

Juga tidak cukup dengan hanya pertemuan pemimpin dua negara, harus ada kajian dan riset soal batas wilayah, misalnya. Ini harus dilakukan terus-menerus, jangan hanya di atas (tataran elit).

Apakah solusi konflik yang dilakukan dua negara sudah maksimal?
Kalau kita merasa perkara itu besar, seharusnya kedua negara harus fokus menyelesaikannya, bukan membiarkan.

Apakah ada elit politik tertentu yang menunggangi kasus ini?
Saya bukan politisi untuk menjawab itu. Tapi, saya harap perkara ini tidak jadi masalah yang mengganggu kesejahteraan rakyat dua negara.

Kesalahannya ada pada pemimpin, janganlah rakyat biasa menyalahi rakyat yang lain. Kita tak perlu jadi bodoh.

Sumber: VIVANews, 27 Agustus 2010
Ket foto: Datuk Mohd. Zaid Ibrahim, Mantan Menteri Kehakiman Malaysia zaman PM Abdullah Ahmad Badawi