Mendengarkan Harapan Orang Papua

Oleh Neles Tebay

Pengajar pada STFT Fajar Timur Abepura

SEPERTI yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu, pemerintah bertekad menata Papua dengan hati. Guna mewujudkan tekad ini, pemerintah perlu memperhitungkan harapan masyarakat Indonesia di Tanah Papua, terutama harapan orang asli Papua.

Tanpa mengenali harapan mereka, segala upaya pemerintah menata Papua dengan hati—meski dilakukan melalui berbagai program besar dengan dana berlimpah—belum tentu menjawab kebutuhan penduduk lokal.

Kalau begitu, apa saja harapan orang Papua? Orang Papua telah mengungkap harapannya melalui Konferensi Perdamaian Tanah Papua pada awal Juli 2011 di Jayapura. Mereka menghendaki tanah leluhur mereka, Tanah Papua, jadi Tanah Damai.

Lima indikator

Mereka juga menetapkan indikator perdamaian dalam lima bidang: politik, ekonomi dan lingkungan hidup, hukum dan hak asasi manusia (HAM), keamanan, serta sosial-budaya.

Indikator ini tak hanya merupakan ukuran yang akan dipakai untuk menilai sejauh mana Papua sudah atau belum menjadi Tanah Damai, tetapi juga merupakan ungkapan harapan mereka.

Dalam politik, orang Papua mengharapkan agar mereka merasa aman, tenteram, dan hidup sejahtera di Tanah Papua serta punya hubungan baik dengan sesama, alamnya, dan Tuhan-nya. Mereka merasa tenteram jika tak lagi mengalami stigma separatis.

Harapan lain adalah mereka perlu dilibatkan dalam kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan mereka. Mereka ingin melihat bahwa perbedaan pandangan politik tentang status politik Papua dapat diselesaikan secara damai.

Terkait ekonomi dan lingkungan hidup, orang Papua berharap agar seluruh tanah ulayat mereka dapat dipetakan dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan kelestarian alam, menghargai kearifan lokal, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk lokal.

Perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dan merugikan pemilik tanah ulayat perlu diberi sanksi hukum dan administratif. Orang Papua merasa perlu diberdayakan di berbagai sektor ekonomi melalui regulasi yang berpihak kepada mereka.

Adapun harapan orang Papua dalam sosial-budaya meliputi, antara lain, adanya peningkatan kualitas pendidikan dengan menerapkan kurikulum yang kontekstual serta pengelolaan dana pendidikan yang sesuai sasaran dan tujuan, serta penghapusan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS.

Selain itu, orang Papua mengharapkan adanya pengakuan dan penghargaan atas hak-hak dasar mereka, termasuk adat istiadat dan norma-normanya, serta penghentian kebijakan yang mengarah kepada depopulasi orang asli Papua, seperti program KB yang membatasi kelahiran.

Dalam hal keamanan, orang Papua mengharapkan agar aparat keamanan menjalankan tugasnya secara profesional dan menghormati HAM demi menjamin rasa aman bagi penduduk lokal. Pos militer hanya didirikan di daerah perbatasan antarnegara, bukan di antara permukiman penduduk.

Pemerintah diharapkan mengurangi jumlah pasukan nonorganik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di seluruh Tanah Papua, serta menghentikan operasi intelijen yang intimidatif dan tak memberi rasa aman bagi orang asli Papua.

Orang Papua mengharapkan agar TNI dan Polri dilarang berbisnis dan berpolitik. Anggota yang melanggar ketentuan ini perlu dikenai sanksi hukum yang tegas. Aparat keamanan juga tak perlu dipekerjakan sebagai ajudan atau tenaga keamanan bagi pejabat sipil.

Dalam bidang hukum dan HAM, orang Papua masih merasa perlu mendapat kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul. Kekerasan negara terhadap orang Papua, termasuk perempuan dan anak, perlu diakhiri. Selain pelaku kekerasan negara mesti diadili dan dihukum sesuai rasa keadilan orang asli Papua dan korban, pemerintah juga diharapkan mendirikan pengadilan HAM di Papua.

Tata Papua dengan hati

Harapan orang Papua masih belum lengkap dan, karena itu, dapat diperkaya dan dilengkapi oleh warga Papua yang lain dengan bantuan kajian dari akademisi. Satu hal yang pasti adalah bahwa orang Papua akan menggunakan harapan-harapan tersebut untuk mengukur dan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pemerintah di Tanah Papua.

Harapan-harapan di atas tak terlepas dari berbagai masalah yang mereka alami dalam politik, ekonomi dan lingkungan hidup, hukum dan HAM, keamanan, serta sosial-budaya.

Maka, penataan Papua dengan hati perlu diarahkan untuk menjawab masalah-masalah orang Papua agar harapan-harapan mereka dapat terpenuhi.

Harapan-harapan orang Papua bisa dipenuhi secara bertahap. Pemenuhan harapan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Mereka pun berkomitmen terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan yang dapat menjawab harapan mereka.

Maka, penataan Papua dengan hati merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan orang Papua. Oleh sebab itu, penataan Papua dapat diawali dengan dialog Jakarta-Papua yang melibatkan kedua pihak.

Sumber: Kompas, 13 September 2011