Oleh Umbu TW Pariangu
Dosen Fisipol Undana, Kupang
MEMBUAT sebuah kebijakan yang meyakinkan dan dimafhumi semua kalangan rakyat rasanya impossible. Apalagi di sebuah negara di mana pemerintahnya masih terus berupaya menyesuaikan sistem kebijakan sosial sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan untuk mampu menjamin kesejahteraan warganya secara menyeluruh.
Amerika Serikat saja butuh puluhan bahkan ratusan tahun bagi pemerintahannya untuk bisa melakukan revitalisasi kebijakan publik setelah dinamika pemerintahan daerahnya mampu menginisiasi dan memformulasikan prinsip kebijakan publik yang berbasis data, nilai pelayanan publik yang berkeadilan serta nilai filosofis demokrasi (Wibawa, 2011).
Prinsip kebijakan seperti inilah yang perlu didorong secara intensif agar sebuah negara memiliki norma, sistem kerja yang proprosional-akuntabel, yang independen, bisa ditaati rakyat, agar cita-cita dan redefinisi kemaslahatan rakyat dapat tercipta. Sebab, nilai kepuasan dalam kebijakan publik di tangan siapa pun sesuatu yang relatif. Yang mutlak adalah penegakan aktualisasi hak-hak rakyat dalam bingkai supremasi demokrasi.
Silakan demo
Hari-hari ini, pemerintah dan rakyat Indonesia diperhadapkan pada dilema keputusan sulit, yakni kenaikan harga BBM per 1 April nanti. Teriakan protes, yang menaruh kepentingan rakyat dalam keranjang kekhawatiran sejumlah pihak yang menolak kebijakan tidak populis tersebut pada berbagai forum penolakan belakangan ini, dari segi falsifikasi politis adalah sesuatu yang normal dan meniscaya. Terlebih dalam masyarakat yang terus melembagakan nilai-nilai demokrasi di tengah beban kehadiran rezim masa lalu yang kejam (the oppressive presence of the past).
Presiden SBY bahkan mempersilakan rakyat berdemonstrasi, mengungkapkan aspirasi mereka terkait rencana penaikan harga BBM. Tentu, sejauh dilakukan dalam koridor demokrasi yang santun, beretika, dan cerdas. ''Silakan gunakan ruang demokrasi bagi yang kurang sependapat dengan pemerintah. Tapi ikuti hukum dan aturan etika yang berlaku,'' demikian pesan Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum memulai rangkaian kunjungan tujuh hari ke luar negeri.
Ini penting agar mesin aspirasi publik senyatanya juga mewakilkan opini--respek ataupun kontra-policy--rakyat atas sebuah kebijakan sebagai pembanding yang bijak dalam seluruh “kearifan‘ kebijakan yang dibuat dan dieksekusi oleh pemerintah terhadap rakyat. Sementara itu segenap petisi kekecewaan terhadap beleid pemerintah tidak harus serta merta menihilkan cara-cara yang mengganggu proses penyemaian benih demokrasi.
Dalam konteks ini, kepercayaan yang terbangun antara rakyat-pemerintah harus menjadi atribut penengah dalam setiap eksekusi kebijakan publik yang bermartabat. Bahwa apa pun ending-nya, di sebuah negara yang kontraktualitas politiknya berpijak pada konstitusi UUD 1945, kita yakin segala sesuatu pada galibnya diawali semangat tulus pemerintah untuk menjamin kemaslahatan rakyat.
Adapun kecemasan terhadap nasib rakyat yang akan terkena imbas langsung dampak pascakenaikan harga BBM secara rasional layak diterima, terutama oleh pemerintah, supaya tak terbersit bahwa pemerintah menafikan realitas keseharian masyarakat. Namun yel-yel protes dan uap marah di tengah kawalan tank baja yang menghiasi langit Ibu Kota maupun daerah-daerah lain hari-hari ini sama sekali bukan ibarat negeri ini mau perang. Ini lebih menunjukkan masih beraraknya awan kebebasan demokrasi penyampaian suara rakyat sebagai modal keabsahan demokrasi di republik ini.
Kebesaran berdemokrasi
Kita tengah meniti kebesaran bangsa sebagai bagian dari negara yang berdaulat dalam berdemokrasi. Maka, sekalipun “atas nama rakyat‘, proses ini tidak boleh dirusak berbagai tindakan provokasi, anarkisme yang menggembosi simbol-simbol kedaulatan berdemokrasi.
Bahkan, kalau segala sesuatunya bisa diselesaikan lewat komunikasi politik elegan yang melibatkan rakyat, mahasiswa, kaum akademisi dan pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan aksi-aksi nekad merusak dan membakar simbol-simbol negara (termasuk foto Presiden yang adalah pemimpin kita, wakil Tuhan untuk mengurus bangsa ini), memblokade fasilitas publik yang berakibat menghambat kelancaran aktivitas perkenomian nasional. Rakyat butuh ketenangan dalam menjalankan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup.
Rakyat tahu demonstrasi kenaikan harga BBM adalah sebuah bentuk advokasi kritis bagi kepentingannya. Tapi, bukan berarti memaksa rakyat masuk dalam barisan demonstrasi yang anarkis yang hendak menjungkirbalikkan nilai-nilai keadaban yang sudah satu dasawarsa lebih kita perjuangkan. Apalagi jika gerakan demonstrasi cuma dijadikan komoditas dan reifikasi politik elite-elite politik dengan menjaga citra dan menyelamatkan muka partai an-sich.
Kalau ini yang terjadi, maka relevan bagi kita untuk menjawab pertanyaan reflektif Lawrence Le Duc, dkk (2002): apakah (elite/partai) politik sekarang ini cuma sebagai the problem atau the solution. Apakah benar bahwa hubungan partai dengan kelompok populis di masyarakat (popular base) benar-benar mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung kelompok tertentu?
Kerumitan kebijakan dengan segala implikasinya harusnya dipecahkan secara bijak, terutama oleh elite partai dengan pendirian sikap dan solusi demokratik. Bukan justru memboncengi atau menebar provokasi dalam setiap infiltrasi gerakan massa yang berpotensi menimbulkan implosi bagi demokrasi. Terlampau banyak harga yang harus dibayar oleh rakyat dengan emisi politik radikal seperti ini. Demokrasi modernisme adalah demokrasi transformatif yang mengedepankan revolusi mental (pikiran, kesetiaan, kesabaran, kerja keras) daripada revolusi fisik (politik anarkis dan kekerasan) (Huntington, 1996: 189-207).
Sebagai sebuah proses, tentu kebijakan sosial pemerintah perlu dikawal dan dikritisi. Hanya saja, harus dilakukan melalui cara-cara yang didalami dengan perang argumentasi dan pencerahan substansial dan rasional, etis dan sehat agar elite-elite politik di negeri ini dapat menjadi guru bagi proses pembelajaran berdemokrasi di Tanah Air. Tanpa ini, kita khawatir, jangan-jangan perjuangan berdemokrasi kita selama ini hanya berhenti dan terjebak dalam berdemonstrasi tanpa pijakan aksi konkret keluar dari kebuntuan.
Amerika Serikat saja butuh puluhan bahkan ratusan tahun bagi pemerintahannya untuk bisa melakukan revitalisasi kebijakan publik setelah dinamika pemerintahan daerahnya mampu menginisiasi dan memformulasikan prinsip kebijakan publik yang berbasis data, nilai pelayanan publik yang berkeadilan serta nilai filosofis demokrasi (Wibawa, 2011).
Prinsip kebijakan seperti inilah yang perlu didorong secara intensif agar sebuah negara memiliki norma, sistem kerja yang proprosional-akuntabel, yang independen, bisa ditaati rakyat, agar cita-cita dan redefinisi kemaslahatan rakyat dapat tercipta. Sebab, nilai kepuasan dalam kebijakan publik di tangan siapa pun sesuatu yang relatif. Yang mutlak adalah penegakan aktualisasi hak-hak rakyat dalam bingkai supremasi demokrasi.
Silakan demo
Hari-hari ini, pemerintah dan rakyat Indonesia diperhadapkan pada dilema keputusan sulit, yakni kenaikan harga BBM per 1 April nanti. Teriakan protes, yang menaruh kepentingan rakyat dalam keranjang kekhawatiran sejumlah pihak yang menolak kebijakan tidak populis tersebut pada berbagai forum penolakan belakangan ini, dari segi falsifikasi politis adalah sesuatu yang normal dan meniscaya. Terlebih dalam masyarakat yang terus melembagakan nilai-nilai demokrasi di tengah beban kehadiran rezim masa lalu yang kejam (the oppressive presence of the past).
Presiden SBY bahkan mempersilakan rakyat berdemonstrasi, mengungkapkan aspirasi mereka terkait rencana penaikan harga BBM. Tentu, sejauh dilakukan dalam koridor demokrasi yang santun, beretika, dan cerdas. ''Silakan gunakan ruang demokrasi bagi yang kurang sependapat dengan pemerintah. Tapi ikuti hukum dan aturan etika yang berlaku,'' demikian pesan Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum memulai rangkaian kunjungan tujuh hari ke luar negeri.
Ini penting agar mesin aspirasi publik senyatanya juga mewakilkan opini--respek ataupun kontra-policy--rakyat atas sebuah kebijakan sebagai pembanding yang bijak dalam seluruh “kearifan‘ kebijakan yang dibuat dan dieksekusi oleh pemerintah terhadap rakyat. Sementara itu segenap petisi kekecewaan terhadap beleid pemerintah tidak harus serta merta menihilkan cara-cara yang mengganggu proses penyemaian benih demokrasi.
Dalam konteks ini, kepercayaan yang terbangun antara rakyat-pemerintah harus menjadi atribut penengah dalam setiap eksekusi kebijakan publik yang bermartabat. Bahwa apa pun ending-nya, di sebuah negara yang kontraktualitas politiknya berpijak pada konstitusi UUD 1945, kita yakin segala sesuatu pada galibnya diawali semangat tulus pemerintah untuk menjamin kemaslahatan rakyat.
Adapun kecemasan terhadap nasib rakyat yang akan terkena imbas langsung dampak pascakenaikan harga BBM secara rasional layak diterima, terutama oleh pemerintah, supaya tak terbersit bahwa pemerintah menafikan realitas keseharian masyarakat. Namun yel-yel protes dan uap marah di tengah kawalan tank baja yang menghiasi langit Ibu Kota maupun daerah-daerah lain hari-hari ini sama sekali bukan ibarat negeri ini mau perang. Ini lebih menunjukkan masih beraraknya awan kebebasan demokrasi penyampaian suara rakyat sebagai modal keabsahan demokrasi di republik ini.
Kebesaran berdemokrasi
Kita tengah meniti kebesaran bangsa sebagai bagian dari negara yang berdaulat dalam berdemokrasi. Maka, sekalipun “atas nama rakyat‘, proses ini tidak boleh dirusak berbagai tindakan provokasi, anarkisme yang menggembosi simbol-simbol kedaulatan berdemokrasi.
Bahkan, kalau segala sesuatunya bisa diselesaikan lewat komunikasi politik elegan yang melibatkan rakyat, mahasiswa, kaum akademisi dan pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan aksi-aksi nekad merusak dan membakar simbol-simbol negara (termasuk foto Presiden yang adalah pemimpin kita, wakil Tuhan untuk mengurus bangsa ini), memblokade fasilitas publik yang berakibat menghambat kelancaran aktivitas perkenomian nasional. Rakyat butuh ketenangan dalam menjalankan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup.
Rakyat tahu demonstrasi kenaikan harga BBM adalah sebuah bentuk advokasi kritis bagi kepentingannya. Tapi, bukan berarti memaksa rakyat masuk dalam barisan demonstrasi yang anarkis yang hendak menjungkirbalikkan nilai-nilai keadaban yang sudah satu dasawarsa lebih kita perjuangkan. Apalagi jika gerakan demonstrasi cuma dijadikan komoditas dan reifikasi politik elite-elite politik dengan menjaga citra dan menyelamatkan muka partai an-sich.
Kalau ini yang terjadi, maka relevan bagi kita untuk menjawab pertanyaan reflektif Lawrence Le Duc, dkk (2002): apakah (elite/partai) politik sekarang ini cuma sebagai the problem atau the solution. Apakah benar bahwa hubungan partai dengan kelompok populis di masyarakat (popular base) benar-benar mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung kelompok tertentu?
Kerumitan kebijakan dengan segala implikasinya harusnya dipecahkan secara bijak, terutama oleh elite partai dengan pendirian sikap dan solusi demokratik. Bukan justru memboncengi atau menebar provokasi dalam setiap infiltrasi gerakan massa yang berpotensi menimbulkan implosi bagi demokrasi. Terlampau banyak harga yang harus dibayar oleh rakyat dengan emisi politik radikal seperti ini. Demokrasi modernisme adalah demokrasi transformatif yang mengedepankan revolusi mental (pikiran, kesetiaan, kesabaran, kerja keras) daripada revolusi fisik (politik anarkis dan kekerasan) (Huntington, 1996: 189-207).
Sebagai sebuah proses, tentu kebijakan sosial pemerintah perlu dikawal dan dikritisi. Hanya saja, harus dilakukan melalui cara-cara yang didalami dengan perang argumentasi dan pencerahan substansial dan rasional, etis dan sehat agar elite-elite politik di negeri ini dapat menjadi guru bagi proses pembelajaran berdemokrasi di Tanah Air. Tanpa ini, kita khawatir, jangan-jangan perjuangan berdemokrasi kita selama ini hanya berhenti dan terjebak dalam berdemonstrasi tanpa pijakan aksi konkret keluar dari kebuntuan.
Sumber: Jurnas.com, 30 Mar 2012
0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!