Krisis Kebijakan BBM

Oleh Riant Nugroho

Direktur Institute for Policy Reform

Rencana kenaikan BBM benar-benar membuat negara ini hiruk-pikuk. Pembicaraan tidak saja berkenaan dengan apakah kenaikan sebesar Rp 1.000 atau Rp 1.500, termasuk saran empat kombinasi kebijakan pengendalian BBM bersubsidi, di antaranya menaikkan harga premium sebesar Rp2.000, meng-capping Pertamax Rp 7.500, termasuk opsi-opsi kombinasi yang parsial, seperti Premium dengan Pertamax, atau pemisahan pembelian, misalnya Premium di Jakarta lebih mahal daripada di Depok atau Bogor, jelas tidak perlu disepakati. Opsi yang teknokratis dan kering dari kecerdasan sosial, meski harus diakui rekomendasi ini biasanya lebih disukai karena kaya dengan hitungan matematis, meski klinis, sehingga nampak “cerdas‘.

 

Yang mencemaskan adalah berkembangnya rencana pengerahan massa untuk menolak kenaikan BBM yang mengusung desakan penurunan Presiden, sebuah ide yang merepotkan semua pihak, termasuk rakyat yang enggan dengan pergantian pemerintahan. Pada hemat saya, yang terjadi hari ini bukanlah krisis BBM, namun krisis kebijakan, karena kita tidak tahu kebijakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Kondisi makin mencemaskan, karena informasi yang ada di publik adalah bahwa cadangan BBM kita hanya cadangan operasional, bukan cadangan strategis. Itu pun sekitar 23-30 hari saja.

Kita gamang menetapkan kebijakan untuk merespons harga minyak dalam kondisi kesehatan APBN dan ekonomi masyarakat yang berat. Ini pilihan dilematis yang senantiasa ditemui oleh Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. Bedanya, di zaman Orde Baru, Pemerintah dapat secara arbitrer--artinya sewenang-wenang sesuai wewenang--menetapkan kenaikan harga BBM, mengingat kondisi politik yang monolitik. Hari ini, sesungguhnya Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM. Karena, jika sampai APBN jatuh, maka ekonomi negara bisa masuk kategori bangkrut, dan efek dominonya seluruh perkonomian nasional “dianggap‘ bangkrut, dan terjadilah kebangkrutan massal dan kolosal.

 

Tidak bisa dipungkiri, opsi ideal adalah menaikkan harga BBM. Yang menjadi pertanyaan adalah, “bagaimana‘? Karena opsi ini sangat tidak populer, dan bahkan bisa menjatuhkan kredibilitas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Efek dominonya tidak kalah mencemaskan. Instabilitas politik adalah ancaman besar bagi kesinambungan pembangunan di segala bidang. Hanya para politisi yang oportunistik yang senang dengan kondisi instabilitas seperti ini.

 

Pada hemat saya, di sinilah krisis kebijakan bermula. Rencana kenaikan harga BBM adalah rencana kebijakan stand-alone. Artinya, berdiri sendirian seolah kenaikan harga BBM adalah isu yang tidak terkait ke mana-mana. Uniknya, Pemerintah juga tahu bahwa kenaikan harga BBM berdampak ke berbagai dimensi. Dus, kebijakan kenaikan harga BBM harus dikembangkan dalam model ear-mark-policy. Artinya, kebijakan yang nyambung ke kebijakan lain.

 

Tentu saja, di sini saya sangat kurang setuju untuk menjadikan kebijakan BLT sebagai bagian dari ear-mark kebijakan kenaikan BBM. Untuk itu, analisis kenaikan BBM perlu dilakukan pula dalam dimensi non-standalone-policy-analyisis. Pertama, belajar dari pengalaman masa lalu dan melihat data hari ini, maka sebenarnya masalah terbesar dari masyarakat adalah biaya transortasi.

 

Di perkotaan, biaya publik, khususnya kelompok menengah bawah, untuk transportasi mencapai 30 persen dari keseluruhan pendapatan, karena mereka tidak mampu tinggal di tengah kota, mendekati tempat kerjanya. Jadi, begitu kenaikan harga BBM diterapkan, ongkos transport naik, maka kelompok menengah ke bawah yang sebenarnya menjerit, bukan kelompok atas, seperti dikampanyekan pemerintah yang katanya konsumen terbesar.

 

Jadi, solusinya adalah kebijakan silang. Kenaikan BBM di satu sisi, dan kebijakan cepat dan massal untuk membangun perangkat trasportasi perkotaan modern berupa mass rapid transport, seperti light right train (LRT) untuk train di atas tanah. Atau untuk Jakarta bisa masuk ke subway, atau bisa jadi mengembalikan jalur trem, seperti kebijakan yang dilakukan Melbuorne tahun 1980-an. Di kota-kota besar dengan transportasi massal modern yang baik, kenaikan BBM tidak banyak memberikan pengaruh politik, karena masyarakat kelompok menengah bawah relatif tidak “terpukul‘ karena kebutuhan mobilitas mereka dipenuhi oleh pemerintah dengan baik.

 

Kedua, juga belajar dari pengalaman masa lalu dan data hari ini, biaya terbesar dari barang, baik komoditas primer seperti: pertanian, hingga yang olahan, manufaktur, dan lain-lain, yang bersaing dengan biaya produksi adalah biaya transportasi. Dengan jalur transportasi yang tidak lancar, termsuk jalur Jawa-Sumatera, jalur Sumatera, jalur Kalimantan, dan masih adanya “pungli jalanan‘, menjadikan kenaikan harga BBM sebagai pengabsahan bagi pelaku bisnis untuk melejitkan harga produknya.

 

Dampaknya jelas: inflasi. Jadi, opsi kenaikan harga BBM dilakukan dengan opsi kombinasi penataan transportasi antarkota dan antarwilayah, termasuk di dalamnya pengembangan jalur kerta api, transportasi laut dengan ro-ro, dan membangun manajemen transportasi barang yang efisien.

 

Masalahnya, kita harus menaikkan BBM sekarang, sementara membangun transportasi kota dan antarkota memerlukan waktu setidaknya lima tahun ke depan. Itulah masalah pemerintah kita: baru berpikir panjang jika masalah sudah di depan mata. Sudah di depan mata pun, kadang tidak mau membuat penyelesaian berjangka panjang.

 

Pertanyaan kini: apakah efektif menaikkan harga BBM hari ini dan upaya membangun transportasi kota dan antarkota yang selesai lima tahun lagi? Jawabannya sangat jelas: Iya! Dengan tiga syarat: Pemerintah dengan terbuka mengemukakan kepada publik bahwa dua kombinasi kebijakan ini adalah action policy, bukan kenaikan BBM hari ini, pembenahan transportasi kota dan antarkota “janji dulu, ya‘.

 

Kedua, dengan demikian sudah harus diputuskan akan dibangun apa, oleh siapa, kapan selesai, dan penyiapan biaya oleh pemerintah. Ketiga, masyarakat harus diberi tahu dan mau tahu bahwa dalam prosesnya nanti, masyarakat harus mau mengawasi secara konstruktif, tidak serba menyalahkan, dan sabar jika ada masalah-masalah di tengah jalan. Konsekuensinya memang berat, karena ini menyangkut keputusan politik yang harus diambil oleh Presiden. 

Sumber: jurnas.com, 29 Mar 2012