PDIP, Apa yang Dicari?

Oleh Bawono Kumoro

Peneliti Politik The Habibie Center

Keputusan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agaknya tidak dapat diundur lagi. Pilihan itu menjadi kebijakan paling rasional untuk ditempuh oleh pemerintah saat ini menyusul kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012.

Kenaikan harga minyak dunia yamg kian menggila itu dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah antara Iran versus Amerika Serikat yang kian memanas. Situasi konflik di kawasan tersebut memang sangat rentan terhadap harga minyak dunia. Selain itu, kenaikan harga minyak juga disebabkan resesi ekonomi global di Eropa dan AS. Kompleksitas masalah di tingkat global itu tentu berada jauh di luar jangkauan kita sehingga sulit untuk menghindar.

Lonjakan harga minyak dunia itu tentu akan membawa dampak serius bagi perekonomian nasional. Harga minyak dunia yang terus berada di atas level US$120 per barel otomatis akan mengakibatkan beban APBN bertambah, sebab subsidi negara terhadap BBM masih cukup tinggi. Sementara itu, asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN tahun 2012 hanya sebesar US$90 per barel. Keseimbangan APBN yang terganggu akibat lonjakan harga minyak dunia cepat atau lambat akan membawa dampak negatif terhadap performa perekonomian nasional secara keseluruhan.

Tidak ada jalan lain, untuk meminimalisasi efek negatif dari akibat lonjakan harga minyak dunia, pemerintah perlu mendorong efisiensi konsumsi BBM. Harga BBM yang murah karena ditopang subsidi pemerintah merupakan salah satu sebab utama inefisiensi konsumsi BBM selama ini.

Mengacu pada data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dari sisi kemanfaatan sosial ekonomi subsidi BBM juga terbukti tidak tepat sasaran. Konsumen BBM bersubsidi sebanyak 85 persen adalah kendaraan pribadi. Sedangkan angkutan umum hanya menggunakan 4 persen dari total BBM bersubsidi dan angkutan barang hanya 7 persen.

Berdasarkan data di atas terlihat jelas kelompok masyarakat mana yang sesungguhnya menikmati subsidi BBM selama ini. Sungguh tidak adil bila saat pemerintah tengah dipusingkan dengan lonjakan harga minyak dunia, pada saat yang sama dana subsidi BBM itu justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Selain itu, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, maka beban subsidi di dalam APBN akan terus membengkak.

Selama ini masalah pemborosan anggaran dan ketidaktepatan sasaran subsidi selalu menghantui Indonesia. Kita seakan tidak pernah dapat lepas dari perangkap ini. Sungguh tidak adil bila saat pemerintah tengah dipusingkan dengan lonjakan harga minyak dunia, pada saat yang sama dana subsidi BBM itu justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Karena itu, dibutuhkan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi efek negatif lonjakan harga minyak dunia terhadap keseimbangan APBN. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan salah satu wujud langkah strategis itu.

Memang, menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang selalu dianggap tidak populer secara politik. Akan tetapi, menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang produktif secara ekonomis. Jika pemerintah tidak menempuh langkah itu, beban subsidi di dalam APBN akan terus membengkak. Pergerakan roda pereknonomian terganggu, dan semua komponen bangsa ini, termasuk orang miskin, juga akan menuai akibatnya.

Sebagai gambaran, saat ini total subsidi energi di APBN 2012 mencapai Rp168 triliun, meliputi subsidi BBM dan tabung gas 3 kg Rp123 triliun dan subsidi listrik Rp44 triliun. Dapat dibayangkan, jika langkah menaikkan harga BBM tidak ditempuh pemerintah, sangat boleh jadi total subsidi energi di APBN akan mencapai Rp 200 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibanding dana pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah selama satu tahun.

Politik Pencitraan

Patut disayangkan, kebijakan baik dan rasional itu kini justru menjadi ajang pencitraan bagi sebagian elite politik kita (baca: kelompok oposisi). Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kian lantang menyuarakan penentangan terhadap rencana kenaikan harga BBM merupakan salah satu wujud hal itu.

Sebagai bagian dari kelompok oposisi, memang wajar dan lumrah jika PDIP mengambil sikap kontra terhadap rencana kenaikan harga BBM. Sudah menjadi tugas kelompok oposisi untuk mengingatkan dan melakukan koreksi terhadap pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif dalam setiap langkah pengambilan kebijakan. Namun, tugas mulia menjadi kehilangan makna ketika berbalut dengan kepentingan jangka pendek berupa pencitraan politik.

Masih segar dalam ingatan publik tatkala Januari 2012 lalu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputi, mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM menyusul ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Padahal, saat itu harga minyak dunia belum menyentuh level US$120 per barel. (tempo.co, Selasa, 12 Januari 2012). Dalam konteks itu, aneh jika kini saat harga minyak dunia telah meroket di atas level US$120 per barel, PDIP justru menunjukkan resistensi terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Bahkan, dalam beberapa hal resistensi yang ditunjukkan partai berlambang moncong putih itu terlihat sangat berlebihan.

Seakan tidak cukup dengan menyampaikan aspirasi melalui kader-kader mereka di parlemen, PDIP juga melakukan mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM. Suatu hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini. Sebagai partai politik ketiga terbesar di parlemen, PDIP semestinya menggunakan arena parlemen sebagai sarana perjuangan, bukan melalui cara-cara ekstraparlementer. Dengan melakukan mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi, maka--disadari atau tidak--sesungguhnya PDIP sedang menghinakan diri sendiri.

Berpijak dari hal itu, wajar jika kini muncul kesan di benak publik bahwa PDIP memanfaatkan isu kenaikan harga BBM sebagai ajang untuk melakukan pencitraan agar terlihat seakan-akan peduli dengan kehidupan rakyat kecil. Sebuah sikap yang culas, tidak fair, dan membawa implikasi buruk pada proses pembelajaran demokrasi di Indonesia. Publik patut miris melihat tingkah laku elite politik mereka yang gemar menjadikan isu kesulitan hidup rakyat sehari-hari sebagai ajang untuk sekadar mewujudkan kepentingan politik jangka pendek mereka.

Sumber: Jurnas.com, 30 Mar 2012