Omongan Politikus

Oleh Septiawan Santana K

Dosen Fikom Universitas Islam Bandung

Ketika seorang politikus mengambil keputusan, lazimnya orang akan patuh dan mengangguk-angguk. Sebab, seorang politikus ialah orang yang sudah masuk-lebur ke dalam dunia politik. Artinya, ia sudah masuk golongan yang teramat ahli dalam dunia politik. Saking leburnya ke dalam politik, ia pun sudah ditahbiskan menjadi sesosok figur politik. Maka itulah, kehebatannya, antara lain, diukur pada tiap kata yang keluar dari mulutnya, disertai cara ia mendelik dan memainkan telunjuk: saat omongannya disetel di ruang publik.

Tiap delikannya bukan hanya bikin orang waswas di sekujur khalayak lawan politiknya, melainkan bikin waspada banyak pihak pada kepentingan sebangsa-setanah air. Dan jika ia menunjuk, maka yang ditunjuknya tentu bukan pohon sengon di depan rumah, tapi pada wujud masalah dan orang yang dinilainya bisa merusak hajat orang sebangsa-setanah air.

Dari ukuran macam itulah, omongan politikus harus punya gema yang panjang. Meski panjang-pendeknya itu relatif, minimal, ada ukuran yang tidak sekadar panjang-kali-lebar di rumah politiknya sendiri. Juga, bukan hanya soal keputusan yang dianggap angin sepoi-sepoi yang bikin kantuk belaka. Tapi, menyangkut omongan politikus yang punya aura pada segenap orang di sekitarnya, khususnya, para pengikutnya, para penganutnya, di banyak jajaran dan domain kekuasaannya.

Sebab, secara kultural, omongan politikus itu sifatnya politis. Omongannya terkait berbagai isu, momen, dan tentu saja ke urusan berbagai publik. Di sini tergabung antara urusan retorika dan urusan kepentingan publik. Seperti dikatakan Ryfe (2005), omongan pemimpin itu biasanya dilabeli dengan urusan publik dan retorika. Publik berarti orang-orang yang melulu ingin mendengar politikusnya tidak mabuk pada urusan sendiri. Mereka tak betah jika politikus kesukaannya hanya tergerak pada kepentingan pendek, dangkal, dan saling gebuk. Publik politikus ialah orang-orang yang cerdas dalam mencium omongan setengah benar setengah `janji palsu'.

Retorika politikus, dengan demikian, terkait dengan hajat hidup sehari-hari publik. Retorikanya punya gema yang panjang, bersahutan sampai ke banyak wilayah. Termasuk wilayah kebangsaan. Maka itulah, retorika kebangsaan sangat diingat rakyat dari berbagai politikus yang punya omongan menyentuh kehidupan bangsa dengan sebenar-benarnya.

Tapi, politikus yang sudah terkorupsi hajat kepentingan sendiri, biasanya hanya akan menjadi pajangan buku parlementaria dari masa ke masa. Namanya hanya menempel dalam cetakan buku proyek, bukan ingatan rakyat sepanjang masa. Ketika media massa menghadirkannya, itu pun sebatas periode kehadirannya di jajaran kepemimpinan, atau sebatas jatah masa duduk politisnya di parlemen, dan seterusnya. Ini gara-gara retorika politis bernuansa tidak menyambung dengan publik. Terkorupsi oleh teknik memanjang-manjangkan leher, dengan urat menonjol sampai jidat, yang dianjurkan konsultan atau teman sejawat. Omongannya sebatas cara berkomunikasi (retorika) politis.

Semua unsur pesannya dirancang seinformatif mungkin. Gaya penyajiannya sudah diatur sepersuasif mungkin. Tiap pesannya dirinci hingga titik-koma atau mimik wajah atau gerak tubuh dari ujung rambut sampai jempol kaki. Tapi, daya rengkuhnya tidak sampai kepada kepentingan dan kebutuhan publiknya sendiri. Publik hanya tahu dan terlibat sebatas kepentingan dan kebutuhan si politikus. Dan Nimmo (2005) mengatakan, gagalnya para komunikator politik ialah karena mereka tak punya daya pengaruh pada khalayak publiknya.

Pengaruh ini harus disadari. Politikus yang baik sadar betul mana omongan yang memakai `teks' kepentingan rakyat, mana omongan yang memakai setelan media. Mana omongan dari hati nurani yang paling dalam, mana omongan pesanan kekuasaan. Dan, kalau sudah dinilai kelewat gombal, maka jangan harap kesetiaan masih berpihak. Psikologis kesetiaan publik pengikutnya sudah dikorupsi oleh kepentingan si politikus itu sendiri.

Kalau sudah begini, berbagai imbauan `kampanye' pun akan menjadi basi. Imbauan untuk mendukung gagasan politikus dianggap tak layak dapat tempat. Suara publik pengikutnya mulai berpindah chanel. Suara mereka mencari saluran yang lebih afdal mengabarkan iklim politik yang sebenar-benarnya.

Mereka mencari kabar harga kursi politik yang sesuai anggaran belanja pendapatan politikus. Mereka mengikuti kabar kemacetan politik yang bisa bikin mereka terjebak, tak bisa maju tak mungkin mundur. Mereka tentu tidak mau terjebak banjir masalah bikinan si politikus.

Para pengikutnya mulai arif memerankan posisi `diam itu emas', atau penggembos tak kelihatan, karena dianggap lebih rasional seperti dianjurkan demokrasi. Perilaku politik para pengikutnya mulai menyosialisasikan diri ke ruang kelas yang dipimpin kepala sekolah politik yang baru. Para pengikutnya pun mulai mengincar tempat duduk yang tengah dirancang setelan dan modelnya oleh calon pemimpin yang baru.

Sumber: Republika, 20 Februari 2013