Undangan Rapimnas Demokrat Tanpa Tandatangan Anas

MAJELIS Tinggi DPP Partai Demokrat membuktikan telah mengambil alih kewenangan pengurus DPP di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum terutama dalam keputusan yang bersifat strategis.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya surat undangan bagi seluruh DPD dan DPC PD untuk mengikuti rapat pimpinan nasional (rapimnas) tanggal 17 Februari mendatang yang ditandatangani oleh Sekretaris Majelis Tinggi, Jero Wacik dan Sekjen DPP, Edhie Baskoro Yudhoyono.

Kendati demikian, anggota Majelis Tinggi DPP PD, Marzuki Alie meminta agar publik tidak perlu membesar-besarkan undangan rapimnas yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum, Anas Urbaningrum. Pasalnya, saat ini kewenangan administrasi partai sudah berada di Sekretaris Majelis Tinggi, Jero Wacik.

“Saya tidak tahu persis, karena ini menyangkut hal-hal teknis. Jadi, silakan konfirmasi ke yang bersangkutan (Jero Wacik-red) soal teknis administrasinya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/2).

Menurutnya, surat undangan rapimnas yang tidak ditandatangani Anas tetap sah secara administrasi, karena hal tersebut bersifat internal. Oleh karena itu, sekretariat partai tetap bisa mengirimkan undangan ke seluruh kader tanpa harus ditandatangani ketua umum.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP PD, Max Sopacua, yang menyatakan bahwa meskipun tidak ditandatangani ketua umum, tetapi undangan untuk mengikuti rapimnas tetap sah sehingga seluruh DPD dan DPC wajib hadir pada tanggal 17 Februari mendatang. Bahkan, Ketua Umum DPP PD, Anas Urbaningrum diyakini juga akan tetap hadir dalam forum yang digagas Majelis Tinggi tersebut.

“Tetap sah sesuai AD/ART. Undangan yang dibuat Majelis Tinggi dikatakan tidak sah itu namanya kita hidup di hutan. Tapi, kalau tidak mau, tidak setuju tidak apa-apa, nggak usah datang. Konsekuensinya ya kita berpisah,” tukasnya.

Undangan Rapimnas Demokrat Tanpa Tandatangan Anas

Sumber: Jurnas.com, 15 Februari 2013.

Ket foto: Anas Urbaningrum