Merajut Kebersamaan Politik

Oleh Max Regus 

Rohaniawan & Kandidat Doktor The Graduate School 

of Humanities, Tilburg University, The Netherlands 

ADA suatu masa, Indonesia hadir sebagai ‘momok’ menakutkan bagi sebagian komunitas politik global. Di masa itu, banyak orang sepakat untuk mengatakan bahwa ‘peradaban’ bisa berawal dan berakhir dari negeri ini. Hal itu terjadi sejak lama, bahkan jauh sebelum negeri ini mengumumkan kemerdekaan. Untuk alasan itu, dengan kekuatan dan kebanggaan yang masih membekas di ingatan, sebagian orang sedang tekun menabur mimpi masa depan meski sebagian pihak mungkin sedang menertawakan beberapa kisah yang belum menyenangkan hati.

Dua buku lama karya Noam Chomsky, Professor linguistik dari Massachussets Institute of Technology, diterbitkan lagi pada tahun ini. Buku pertama yang ditulisnya bersama Edward S Herman berjudul The Washington Connection and Third World Fascism yang terbit pertama kali pada 1979. Sementara itu, buku kedua yang berjudul Year 501 terbit pertama kali pada 1993. Dengan ringkas, buku itu menceritakan hegemoni Amerika Serikat (AS) di seluruh dunia. Yang cukup penting, di kedua buku itu, Chomsky juga secara khusus mengulas Indonesia.

Barometer kawasan

Saya mulai dengan buku kedua. Pada bab kelima dari buku itu, Chomsky mengulas kerisauan AS di tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Terutama, kedekatan Indonesia dengan blok Uni Soviet beberapa tahun setelah itu. Chomsky mengutip pendapat George Frost Kennan (1904–2005) yang mengatakan, “The problem of Indonesia is the most crucial issue of the moment in our struggle with the Kremlin.” Sejarah AS mengenang Kennan sebagai otak terpenting negara itu dalam meladeni panasnya Perang Dingin.

Dia (Kennan) melakoni peran itu selama 42 tahun, dari 1947 hingga 1989, saat kebangkrutan Uni Soviet. Sebagai penanggung jawab perang melawan komunisme, Kennan menulis kerisauannya pada 1948. Dalam tulisan itu, dia juga secara tegas menyebut Indonesia (is the anchor) ialah ‘jangkar’ dari rantai kepulauan yang membentang dari Hokaido hingga Sumatra. Dalam laporan itu, jelas terlihat AS ingin menjadikan negeri ini sebagai kekuatan ekonomi-politik kontra blok komunis di kawasan Asia Pasifik.

Namun, ketegangan internal antara Soekarno, Partai Komunis, dan petinggi Angkatan Darat meniadakan kekompakan nasional. Indonesia yang baru berumur 20 tahun harus merasakan kepedihan luar biasa akibat ‘kecolongan politis’ mematikan. Chomsky menyimpulkan konflik elite di Tanah Air sebagai jalan lapang bagi AS untuk menancapkan pengaruh politik. Komunitas politik internasional dengan mulus meraup hegemonisme politik.

Selama ini, merujuk pada buku itu, tidak salah juga dugaan yang menyebutkan bagaimana AS dengan CIA-nya secara sengaja meminjam tangan ‘Jenderal Soeharto’ yang kurang diperhitungkan pada waktu itu untuk mengendalikan ‘situasi’. Barangkali dengan itu, ‘agenda tersembunyi’ AS tidak mudah terlacak ketika memanfaatkan posisi internal militer yang dipandang ‘sebelah mata’ oleh  sesama elite jenderal masa itu. ‘Situasi’, yang menurut Guy Pauker, tokoh RAND Corporation pada era 1960an, tidak pernah terbayangkan akibat pembantaian ratusan ribu anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

(Bukan) surga bagi rakyat

Tentang kepekatan di seputar sejarah 1965, Chomsky telah membahasnya secara terbuka pada buku pertama. Dia menulis soal itu pada satu bab tentang ‘teror’ yang dihubungkan dengan hasrat AS dalam mengincar sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Dia menulis pembahasan itu dengan judul yang sangat jujur, Indonesia; mass extermination and investor’s paradise. Itu menjadi salah satu tragika sejarah paling pengap. Indonesia menjadi ruang dari kepedihan sebagian warga sekaligus sukacita kaum pemilik modal global.

Dengan jumlah korban di pihak PKI, yang menurut Amnesty International menembus angka satu juta orang, cukup beralasan apa yang dilukiskan Chomsky dan Edward S Herman dengan sebutan pembasmian massal (mass extermination). Jumlah itu belum ditambah dengan ratusan ribu lainnya yang mendekam dalam kabut kesepian di sekian banyak penjara di seluruh Indonesia.

Runtuhnya militer nasionalis, terkucilnya Soekarno, yang diikuti dengan pembersihan negeri ini dari antek-antek komunis, dalam kurun waktu yang sangat cepat, menyediakan jalan lancar kedua bagi AS untuk memimpin invasi mesin kapitalisme. Tidak ada lagi kekuatan utama di Indonesia yang menahan kemaruk kuasa AS untuk melibas setiap sumber kekayaan alam terbaik. Itulah yang disebut dengan sangat terbuka sebagai surga bagi para investor (investor’s paradise) dalam ulasan Chomsky.

Membangun Kebersamaan Politik

Beberapa waktu lalu, publik Indonesia terkejut dengan sinyal yang dikirim Presiden Jokowi tentang tekad politiknya mengambil alih beberapa perusahaan trans-nasional. Jokowi, dalam artian ini, sedang menggagas proyek politik, yang mungkin hanya bisa ditanggapi dengan ‘geleng-geleng kepala’. Alasannya sangat jelas. Indonesia harus melawan kekuatan ekonomi politik yang memiliki sejarah panjang dalam menghisap sekaligus merusak. Belum lagi, kekuatan mereka sudah menjalar ke dalam jaringan kekuasaan politik domestik.

Sungguh, jika serius, niat itu akan menjadi jalan terjal dan penuh risiko yang harus dilewati Indonesia. Niat politik paling fundamental menjadikan negeri ini sebagai surga bagi rakyat Indonesia (people’s paradise). Bagaimanapun, harapan itu akan memudar dan menguap begitu saja ketika kita tidak memiliki ‘kebersamaan politik’ yang tangguh akibat perselisihan kelas elite kekuasaan yang berlarut-larut.

Editorial Media Indonesia dengan judul Menyalakan Harapan di Tengah Kelesuan (26/08/2015) menjadi ‘energi sosial dan politik’ yang sangat dibutuhkan pada hari-hari ini. Karena itu, sebetulnya, bukan hanya persoalan finansial, seperti melemahnya rupiah yang merisaukan kita, melainkan juga tentang akhlak sebagian warga atau elite yang memanfaatkan situasi semacam ini untuk menyoraki ketidakberdayaan politik pihak lain.

Selain tentang masa silam yang merekam heroisme membekap imperialisme, kita juga mencatat egoisme politik kaum elite yang memberikan jalan lapang bagi ‘neokolonialisme’ ekonomi. Persoalan kedua ini sedang menjadi tantangan nyata bagi Indonesia. 

Sumber: Media Indonesia, 1 September 2015.