Catatan Kritis Reshuffle Kabinet Jilid II

Oleh Romanus Ndau Lendong 

Pengamat Politik 

TEKA-TEKI reshuffle jilid 2 Kabinet Joko Widodo- Jusuf Kalla akhirnya terjawab. Rabu (27/7), di Istana Negara, Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla mengumumkan dan melantik wajah baru anggota kabinet mereka. Kepada mereka semua, kita patut menyampaikan proficiat dan selamat berkarya untuk bangsa. Tercatat empat menteri berganti posisi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman, Bambang Brodjonegoro sebagai Kepala Bappenas, Thomas Trikasih Lembong menjadi Kepala BKPM, dan Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Reshuffle kali ini cukup signifikan dengan kemunculan sembilan wajah baru, yakni Wiranto sebagai Menko Polhukam, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Asman Abnur sebagai Menpan dan Rebiro, Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan, Chandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Eko Putro Sandjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Darah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, dan Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan. Kehadiran beberapa wajah baru tersebut mengorbitkan harapan tinggi di hati publik akan perbaikan kinerja pemerintahan. Reshuffle kabinet memang semestinya lebih didasarkan pada upaya mengakselerasi pencapaian kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan sempit politik berjangka pendek.

Peran ganda

Reshuffle kali ini tampak dipersiapkan dengan matang dan diarahkan untuk mencapai dua tujuan sekaligus. Pertama, konsolidasi politik. Presiden Joko Widodo menjadikan reshuffle sebagai momentum untuk mengonsolidasikan kekuatan politik sekaligus memastikan dirinya sebagai pengendali utama. Hal itu terlihat dari bergabungnya Golkar dan PAN yang membuat semakin koalisi pemerintah makin solid dan kuat. Kuatnya koalisi pemerintah tersebut berimplikasi pada melemahnya Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Gerindra dan PKS. Kalau pun KMP masih dipertahankan, toh tetap tidak akan efektif berperan sebagai oposisi. Selain basis politik kurang memadai, oposisi memang tidak memiliki akar kuat dalam budaya bangsa yang berlandaskan gotong royong. Kedua, perbaikan kinerja pemerintahan. Beberapa survei memang mengungkap tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun demikian, suara-suara panik dan gelisah rakyat susah diredam terkait dengan banyak persoalan. Meluasnya kasus korupsi, epidemi narkoba, terorisme, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya kriminalitas merupakan tamparan serius bagi gagasan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Begitu pula soal kemerosotan kredibilitas hukum dan kekarutmarutan birokrasi memicu meluasnya kekecewaan publik. Sorotan tajam terutama diarahkan kepada sektor perekonomian. Mahalnya harga kebutuhan pokok, meningkatnya angka pengangguran, mewabahnya tenaga kerja asing, dan tetap tingginya jumlah orang miskin terkait langsung dengan kinerja menteri bidang perekonomian. Atas dasar itu, tampilnya Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Enggartiasto Lukita diharapkan mampu mendongkrak kinerja sektor perekonomian. Sri Mulyani ialah sosok profesional yang memiliki integritas kuat dan rekam jejak teruji. Pengetahuan luas, jaringan mengglobal, dan keberanian mengambil keputusan merupakan garansi bagi perbaikan sektor keuangan. Airlangga Hartarto, politikus kawakan dan praktisi bisnis andal, diharapkan mampu menghidupkan sektor perindustrian sebagai penopang perekonomian nasional. Begitu pula Enggartiasto Lukita, politikus senior NasDem itu ialah sosok tepat untuk menghidupkan sektor perdagangan.

Catatan kritis

Secara umum, respons publik terhadap reshuffle kali dirasakan positif. Presiden Joko Widodo tampaknya mampu membaca dan menerjemahkan secara cermat tuntutan publik akan pentingnya stabilisasi politik dan pemerintahan. Namun demikian, secermat apa pun sebuah pilihan, selalu ada sisi lemah yang mesti diperhatikan. Pertama, sulit menghindari kesan bahwa reshuffle sangat kental dengan upaya bagi-bagi kekuasaan di antara elite parpol. Tujuh parpol, yakni PDI Perjuangan, PPP, PKB, NasDem, Golkar, Hanura, dan PAN kini bergabung di barisan pemerintah. Imajinasinya, semakin besar koalisi semakin besar kekuasaan yang dihimpun pemerintah. Dari perspektif politik, hal itu dapat dipahami. Persoalannya, semakin gemuk koalisi pemerintah, makin lamban pergerakannya. Padahal, dengan lima parpol saja, Presiden Joko Widodo terlihat kurang leluasa untuk mengambil keputusan. Tarik-menarik kepentingan di antara berbagai kekuatan politik sulit diantisipasi. Kedua, Presiden Joko Widodo tampaknya kurang leluasa menentukan wajah baru anggota kabinetnya. Beberapa menteri berkinerja mengecewakan seperti Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Menteri Pertahanan, Menteri BUMN dan Menteri Pemuda dan Olahraga, tak tergoyahkan. Presiden Joko Widodo memilih 'bermain aman' agar tidak memancing konflik dengan parpol pendukungnya. Ketiga, meski awalnya bertekad untuk lebih memberi prioritas kepada profesional, kini praktis kader parpol mendominasi kabinet. Fragmentasi kekuasaan sulit dihindari, apalagi menyongsong Pemilu 2019. Setiap menteri dari parpol akan membawa kadernya untuk mendominasi dan menguasai posisi-posisi serta agenda strategis di setiap kementerian. Jika itu terjadi, reshuffle kabinet tidak akan membawa perubahan signifikan bagi perbaikan kinerja pemerintah. Berbagai persoalan tadi memerlukan respons segera. Presiden Joko Widodo sudah saatnya bekerja lebih indepeden, terbebas dari intervensi parpol. Apalagi sistem presidensial memberinya previlese untuk berdaulat penuh atas kabinetnya. Presiden wajib mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk parpol, tapi tidak boleh tersandera oleh mereka. Tidak ada pilihan bagi Presiden Joko Widodo untuk memacu kinerja kabinet selain dengan melakukan pengawasan ketat. Pertama, anggota kabinet dituntut membuat perencanaan yang matang disertai target pencapaian yang realistis dan terukur. Kedua, para menteri dituntut untuk lebih fokus bekerja keras dan aktif menyerap aspirasi rakyat. Berhentilah berwacana, sebab hanya menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Ketiga, menteri yang gemar menghimpun keluarga dan kolega apalagi mengakumulasi materi untuk kepentingan diri harus diamputansi agar tidak merusak rasa keadilan publik. 

Sumber: Media Indonesia, 29 Juli 2016