PPP pimpinan Djan Faridz mengirimkan surat ke Menkum HAM, Yasonna Laoly yang meminta agar Yasonna membatalkan SK pengesahan kubu Romahurmuziy (Romi). Wasekjen PKB, Daniel Johan meyakini bahwa Yasonna tidak akan mengabulkan keputusan tersebut.
"Saya merasa Menkum HAM tidak akan mengambil kebijakan berdasarkan politik praktis sesaat karena itu akan menjadi contoh yang sangat tidak baik," ucap Wasekjen PKB, Daniel Johan saat dihubungi, Selasa, (18/10/2016).
PKB merupakan salah satu partai pengusung bakal cagub-cawagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Jika Yasonna segera membatalkan SK pengesahan kubu Romi, Daniel mengatakan nantinya hukum akan menjadi permainan politik belaka. "Jadi pertimbangan harus murni pertimbangan hukum," lanjutnya.
Sebelumya, Yasonna menyampaikan bahwa tim hukum yang telah dibentuk masih akan mengkaji lebih dalam terkait surat tersebut. Sejumlah pendapat ahli turut menjadi masukkan dalam menimbang hasil keputusan terhadap SK Kepengurusan PPP.
"Ya masih dikaji dong. Dikaji secara mendalam. Kita kaji dulu. Beliau katanya ada novum baru, ada pendapat para ahli disampaikan ke kita. Tentu kita harus buat pengkajian mendalam," kata Yasonna usai menghadiri acara di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).
Dalam surat PPP kubu Djan yang diterima Laoly pada Rabu (12/10/2016), kubu Djan juga menyertakan salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan PPP kepemimpinan Djan hasil Muktamar VIII di Jakarta. Putusan yang dimaksud adalah putusan kasasi yang diketok MA pada 2 November 2015. (imk/imk)
"Saya merasa Menkum HAM tidak akan mengambil kebijakan berdasarkan politik praktis sesaat karena itu akan menjadi contoh yang sangat tidak baik," ucap Wasekjen PKB, Daniel Johan saat dihubungi, Selasa, (18/10/2016).
PKB merupakan salah satu partai pengusung bakal cagub-cawagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Jika Yasonna segera membatalkan SK pengesahan kubu Romi, Daniel mengatakan nantinya hukum akan menjadi permainan politik belaka. "Jadi pertimbangan harus murni pertimbangan hukum," lanjutnya.
Sebelumya, Yasonna menyampaikan bahwa tim hukum yang telah dibentuk masih akan mengkaji lebih dalam terkait surat tersebut. Sejumlah pendapat ahli turut menjadi masukkan dalam menimbang hasil keputusan terhadap SK Kepengurusan PPP.
"Ya masih dikaji dong. Dikaji secara mendalam. Kita kaji dulu. Beliau katanya ada novum baru, ada pendapat para ahli disampaikan ke kita. Tentu kita harus buat pengkajian mendalam," kata Yasonna usai menghadiri acara di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).
Dalam surat PPP kubu Djan yang diterima Laoly pada Rabu (12/10/2016), kubu Djan juga menyertakan salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan PPP kepemimpinan Djan hasil Muktamar VIII di Jakarta. Putusan yang dimaksud adalah putusan kasasi yang diketok MA pada 2 November 2015. (imk/imk)
Sumber: detik.com, 18 Oktober 2016
Ket foto: Djan Faridz dan Romahurmuziy
0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!