TOKOH Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai
cita-cita wacana pendirian negara khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
tak perlu direspon pemerintah dengan menuding mereka sebagai kelompok
anti-Pancasila.
Menurut Din,
khilafah bagi umat Islam layaknya eksistensi Vatikan yang menjadi kiblat umat
Katolik di seluruh dunia. "Wawasan dan wacana khilafah itu di kalangan
umat Islam tak lebih pada eksistensi Vatikan," kata Din di kantor DPP
Partai Amanat Nasional (PAN), Jalan Senopati Raya, Jakarta Selatan, Rabu malam
12 Juli 2017.
Wacana dan
cita-cita khilafah, kata Din, merupakan keinginan adanya kepimpinan universal
umat Islam sedunia. Layaknya Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dan
berpusat di Kota Vatikan.
Dengan cita-cita
seperti itu, lanjut Din, pemerintah seharusnya tak terlalu cepat melabeli HTI
sebagai kelompok anti-Pancasila. "Tak berarti umat Katolik di Indonesia
yang patuh ke Vatikan anti-Pancasila. Saya memahami posisi pemikiran HTI itu,"
kata mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Pemerintah resmi
menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sejumlah pasal dalam UU Ormas dihapus,
direvisi, dan ditambahi. Melalui perppu ini pemerintah bisa membubarkan ormas
tanpa melalui pengadilan.
Penerbitan perppu
dipicu temuan pemerintah terhadap ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang
dinilai bertentangan dengan Pancasila.
Sumber: Metrotvnews.com, 13 Juli 2017
Ket
foto: Din Syamsuddin
0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!