Indonesia Darurat Pancasila!

Oleh Adrianus Garu

Anggota DPD RI &

Ketua DPP Hanura Bidang Keanggotaan

TENTANG eksistensi Indonesia, Soekarno pernah berujar yang berbunyi kurang lebih begini, "Perjuanganku lebih mudah karena hanya melawan bangsa asing. Namun, perjuanganmu jauh lebih sulit karena melawan bangsa sendiri," (Soekarno, Di bawah Bendera Revolusi, Jilid I, 2005).

Yang saya tangkap dari ujaran itu ialah pada maknanya yang jelas bahwa musuh asing itu tampil jelas dan telanjang, yakni penjajah. Namun, musuh dari dalam sifatnya tersamar-samar. Ia tak tampak sebagai oposisi, apalagi musuh.

Namun, ia melakukan pengeroposan dari dalam. Upaya penghancuran dari dalam itu bisa melalui jalan politik, ekonomi, budaya, maupun memanfaatkan cacat-cacat bawaan demokrasi seperti kebebasan berpendapat, berbicara, berkumpul, berorganisasi, dan seterusnya.

Bahaya politik identitas

Bertolak dari hal itu, saya mengamati bahwa hiruk pikuk politik belakangan ini, khususnya politik identitas, bisa mengancam eksistensi NKRI dan menjebloskan ideologi atau falsafah Pancasila ke dalam krisis berat. Mengapa? Kita wajib memulainya dari Pilkada DKI Jakarta yang menyedot perhatian dunia.

Pilkada tersebut merupakan pilkada bersejarah. Sejarah yang mencatat bahwa sesungguhnya dalam demokrasi Indonesia tersimpan magma-magma berletupan dahsyat. Magma politik bermuatan instrumentalisasi identitas: memperalat suku, ras, dan yang paling mencelakakan adalah memperalat agama untuk kepentingan politik.

Magma ekonomi berisi kesenjangan parah antara yang kaya dan yang miskin oleh karena penguasaan pasar oleh kapitalis. Buntutnya bisa berujung pada gerakan-gerakan yang bertampang 'perjuangan kelas' Marxian (Das Kapital, 1867). Lebih celaka lagi jika perjuangan kelas itu diboncengi kepentingan politik dengan cara menggoreng politik identitas tersebut. Pilkada DKI lalu cukup banyak berisi persoalan-persoalan tersebut.

Sementara magma sosial bisa berbuntut pada pembelahan masyarakat akar rumput ke dalam grup-grup yang berwatak, berperilaku, dan bermental primordial. Jauh lebih rusak jika pembelahan itu berakar pada identitas agama. Saya menyorot identitas terakhir ini hanya karena ia menjadi zona yang sangat sensitif. Persis di situlah letak kegundahan publik terkini, manakala agama menjadi instrumen transaksi politik. Ia tidak hanya menghancurkan politik itu sendiri. Tetapi, bisa berbuntut pada upaya menyingkirkan falsafah NKRI, yakni ancasila. Apa alasannya?

Bahaya ormas-ormas primordial

Di balik kerasnya Pilkada DKI Jakarta lalu sesungguhnya tersimpan pekerjaan rumah bagi kita semua, khususnya bagi pemerintah. Pekerjaan rumah itu ialah mengevaluasi kembali prinsip-prinsip dasar berdemokrasi, berpolitik, berorganisasi (masyarakat), dan lain sebagainya.

Prinsip dasar itu tentu merujuk pada filosofi NKRI yakni Pancasila. Artinya, semua hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu mengacu pada falsafah dasar itu. Dalam kaitannya dengan prinsip itu, ormas-ormas primordial yang belakangan ini menjadi sorotan nasional dan bahkan internasional wajib menjadi perhatian kolektif semua anak bangsa.

Masalahnya, jika ada yang menganggap bahwa gerakan-gerakan dan ormas-ormas primordial merupakan semata rekayasa politik, anggapan itu bisa jadi lahir dari ketidakpedulian terhadap eksistensi NKRI. Gerakan-gerakan itu bukan lagi isapan jempol belaka, selain sudah menjadi sebuah kenyataan yang tak terelakan. Mengelak berarti harus siap menyatakan 'selamat tinggal NKRI' dan selamat datang perpecahan.

Adakah di antara kita yang mengamini perpecahan itu pasca hampir 72 tahun kita berjuang keras mempertahankan NKRI? Tidak! Itu jawaban ideal yang semestinya menjadi komitmen kolektif. Namun, belakangan ini sebagian kita semakin ragu untuk menyatakan secara terus-terang bahwa bangsa ini sesungguhnya sedang digiring ke ujung tanduk perpecahan.

Menegakkan Pancasila!

Akhirnya, kita mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah tegas. Ormas-ormas ini sebaiknya bukan saja dibubarkan, tetapi 'ditumpas' habis karena bertentangan dengan Pancasila. Kita tinggalkan keraguan pemerintah sebelumnya dan mendukung keberanian pemerintahan Jokowi-JK dalam menghentikan laju gerakan ormas-ormas primordial, yang ingin melengserkan Pancasila.

Hal ini bukan lagi semata persoalan politik. Tetapi mari kita melihatnya secara holistik bahwa pijaran api 'permainan politik' yang gemar memperalat politik identitas berwatak SARA bisa membakar perpolitikan Indonesia secara keseluruhan. Bayarannya sangat mahal yakni taruhan eksistensi NKRI itu sendiri. Kita juga mendorong pemerintah dan seluruh masyarakat agar posisi TNI dan Polri diberi sokongan penuh dalam mengamankan NKRI.

Soekarno telah mengingatkan kita bahwa musuh paling bahaya bangsa ini sesungguhnya bukan dari luar, tetapi dari dalam negara sendiri. Sabda itu makin ke sini makin menjadi kenyataan. Sudah saatnya kita singkirkan musuh politik dan kekuasaan yakni pelaku KKN, musuh kebangsaan yakni ormas-ormas primordial, dan kelompok-kelompok destruktif yang berniat menyingkirkan Pancasila. 

Sumber: Media Indonesia, 15 Agustus 2017