Keteladanan Politik

Oleh Ansel Deri

Staf Anggota DPR RI

MOMENTUM HUT ke-72 RI lalu semakin meriah karena menjadi ajang bertemunya pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR, dan DPD RI, para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Gatot Nurmantyo beserta jajaran dan Kapolri Tito Karnavian beserta jajarannya menjaga dan meneruskan tradisi kenegaraan yang sudah berjalan selama 72 tahun. Berikut pimpinan dan elite (partai) politik negeri seperti Setya Novanto, Surya Paloh, Zulkifli Hasan, Oesman Sapta Odang, Muhaimin Inskandar, Romahurmuziy, dan para tamu undangan yang sebagian besar mengenakan pakaian khas masing-masing daerah. Pertemuan tersebut, yang juga melibatkan para petinggi partai tingkat nasional, boleh jadi sekaligus memastikan makna politik hakiki dalam mengelola pemerintahan dan relasi yang produktif untuk menggapai kebaikan bersama (bonum commune).

Momentum ini juga semakin menarik dan meriah kala Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla tampil dalam sesi foto bersama usai peringatan HUT RI di Istana Negara, Jalan Merdeka Utara. Saat itu, Jokowi mengajak presiden-wakil presiden terdahulu seperti Bacharuddin Jusuf Habibie, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, Try Sutrisno dan Ibu Tuti Sutiawati Sutrisno, Boediono dan Ny Herawati Boediono, untuk foto bersama.

Gambar yang diabadikan Agus Suparto, pewarta foto dari Sekretariat Presiden tentu menggembirakan masyarakat. Meski negeri ini kerap dibelit berbagai persoalan sosial-politik sesulit apapun, para pemimpin masih bisa bertemu dalam suasana kekeluargaan penuh persaudaraan: hal yang selalu dirindukan masyarakat. Keteladanan pemimpin seperti itu adalah hal yang terus memenuhi ruang batin masyarakat meski pemandangan itu langka dan kerap absen di mata publik.

Kemeriahan acara HUT RI kali ini boleh jadi merupakan sejarah baru dalam pemerintahan Jokowi-Kalla. Sesi foto bersama Jokowi tersebut bisa saja merupakan hal biasa bagi para pejabat, karyawan maupun wartawan yang bertugas di lingkup Istana Kepresidenan. Bagi publik, apakah foto bareng ini membanggakan, menggembirakan, dan luar biasa? Tentu. Paling kurang bagi publik dan masyarakat Indonesia yang bermukim di seluruh pelosok Tanah Air; dari Sabang-Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menyaksikan langsung melalui tayangan televisi.

Makna politik

Apa yang bisa dipetik dari –terutama– pertemuan antara Jokowi, Megawati, dan Yudhoyono dari pertemuan penting tiga tokoh penting dari Merdeka Utara? Tulisan ini terinsiprasi artikel terdahulu masing-masing, Asa di Hari Kemerdekaan ulasan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra (Kompas, 22/8) dan Keteladanan dari Merdeka Utara tulisan pengajar Universitas Mercu Buana Maksimus Ramses Lalongkoe (Media Indonesia, 23/8).

Azyumardi menyebut, lewat peringatan Hari Kemerdekaan, kebinekaan ditegaskan kembali lewat politik pengakuan (politics of recognition) yang merupakan prinsip dasar multikulturalisme. Datang memenuhi undangan Presiden Jokowi untuk peringatan 17 Agustus, hadir tiga figur yang pernah menduduki jabatan presiden, yaitu Habibie, Megawati, dan Yudhoyono.

Sedangkan Ramses mengamati pertemuan itu dalam sebuah pertanyaan retoris: mengapa kehadiran SBY menjadi perhatian publik? Ia menemukan tiga jawaban. Pertama, selama dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, SBY tidak pernah menghadiri HUT RI di Istana Negara. Kedua, selama sepuluh tahun SBY menjadi orang nomor satu Indonesia, Megawati tidak pernah menghadiri HUT RI di Istana Negara meskipun mendapat undangan resmi sebagai mantan presiden. Selama bertahun-tahun, demikian Ramses, hubungan keduanya renggang dan saling menghindar. Ketiga, SBY kerap menyampaikan kritik terhadap Jokowi baik lewat media massa maupun media sosial.

Lepas dari itu, hemat saya pertemuan para tokoh tersebut terutama “trio” orang nomor satu RI yang pernah dan sedang mengemban tugas bersama rakyat: Jokowi, Mega, dan Yudhoyono, menyampaikan pesan penting dari makna politik ideal. Dalam arti luas, seperti kerap diulas, politik dipahami sebagai bagian dari dimensi terdalam hidup manusia (rakyat).

Dalam Spiritualitas Politik (2014), Paulinus Yan Olla, MSF, doktor teologi spiritual lulusan Pontificio Instituto di Spiritualita Teresianum, Roma, lebih jauh menjelaskan detail makna politik. Politik dipahami sebagai partisipasi aktif semua warga negara secara bebas dan aktif dalam meletakkan dasar juridis bagi suatu masyarakat maupun dalam tata pemerintahan. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban membangun kesejahteraan umum sebagai tujuan dari politik.

Ia bisa menjadi bentuk keterlibatan di tempat kerja, di perkumpulan-perkumpulan, maupun dalam kelompok masyarakat sipil. Dalam arti umum, partisipasi politik adalah tindakan seorang warga negara biasa yang dilakukan secara sukarela untuk memengaruhi keputusan-keputusan publik. Politik mencakup pula hal khusus yakni keterlibatan langsung dalam politik praktis demi tercapainya kebaikan umum. Di sana ada keterlibatan langsung mengurus kepentingan publik di tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah (hal. 17).

Awal yang baik

Hemat saya, pertemuan Jokowi yang diikuti dengan sesi foto dalam suasana kekeluargaan pada peringatan hari kemerdekaan memiliki arti penting. Pertama, pertemuan itu merupakan awal yang baik bagi bagi masa depan Indonesia dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara serta relasi mengurus negeri dan merawat partai guna menggandakan peran dan arti terdalam politik yang berkiblat ke kebaikan bersama. Kedua, Jokowi dan Jusuf Kalla adalah tipikal pemimpin negara yang cerdas dalam mengelola setiap perbedaan di antara para pemimpin melalui komunikasi politik yang efektif dan apa adanya.

Ketiga, Jokowi melalui gerak-gerik yang terkesan ‘kampungan’; ndeso, kebiasaan hidup ada adanya, dan melalui tindakan-tindakan terkesan remeh temeh namun sangat luar biasa pengaruhnya bagi bangsa dan negara adalah kekuatan kecil yang boleh jadi mampu meyakinkan para tokoh dan pemimpin negeri untuk ikut memberikan nasihat dan saran konstruktif atas kepemimpinan yang tengah diemban. Ia mantap di jalurnya dan memahami sungguh bahwa bersama rakyat (termasuk para pemimpin pendahulunya), politik itu menjadi simpel.

Dalam bahasa Jokowi: Politik tanpa Pencitraan (2012) bekas Walikota Surakarta itu dilukiskan tampil apa adanya yang merupakan karakter khasnya. Jokowi tak neko neko, simpel, dan sederhana baik dalam berbicara maupun berperilaku. Ia bukannya tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang dirinya; malah ia cederung “manut”, apa yang orang mau ia lakukan. Pokoknya ia mengiyakan dulu saran dan pendapat orang. Apakah ia benar-benar mengikuti dan melaksanakan apa yang orang mau dia lakukan, itu soal nanti atau malah soal lain. Dia menerima orang lain dan orang lain itu pada akhirnya akan menerima dirinya, bukan menerima Jokowi yang mereka mau (hal. 27).

Hal-hal kecil inilah sesungguhnya merupakan keteladanan yang sudah dan sedang mekar dan terus akan berdenyut dalam nadi politik para elite negeri dan politisi kita yang sedang dikobarkan dari pertemuan dan sesi foto di ruang sejuk Istana Negara bilangan Merdeka Utara, 17 Agustus lalu. Hebat, kan? Ini sesungguhnya yang selalu dirindukan rakyat: keteladanan pemimpin dan elite (politik).

Jakarta, 23 Agustus 2017