Wagub Tutupi Kelemahan Anies

PENTINGKAH posisi Wakil Gubernur di DKI Jakarta? Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, menyatakan setelah ditinggalkan Sandiaga Uno, kursi wagub yang kosong membuat tata pemerintahan di Ibu Kota pincang.

“Jakarta sangat membutuhkan peran wagub. Dalam tata pemerintahan, gubernur merupakan pemimpin, wagub mengurus manajerial, dan sekda berperan dalam soal administrasi,” sambung Robert, kemarin.

Hilangnya peran manajerial, lanjut dia, membuat proses eksekusif program di lapangan menjadi lamban. Apalagi, Gubernur Anies Baswedan juga memiliki kelemahan dalam mengeksekusi dan berkoordinasi dengan kepala dinas yang menangani program.

“Anies banyak bermain pada tataran konsep dan hal-hal yang sifatnya makro, tapi ekse-kusinya lemah sekali. Butuh orang kedua,” tegas Robert.

Soal tarik ulur pemilihan calon wagub oleh Partai Ger-indra dan Partai Keadilan Sejahtera, Robert menilai hal itu terjadi karena lemahnya komitmen kedua partai peng­usung Anies-Sandi dalam pilkada DKI 2017 lalu. “PKS merelakan kursi calon wapres untuk Sandi. Sebaliknya, Gerindra masih belum rela melepaskan kursi wagub untuk PKS.”

Untuk itu, Robert meminta para politikus Gerindra dan PKS menjauhkan dahulu soal pilpres dan ambisi pribadi. Kepentingan jutaan warga yang butuh pemimpin harus diletakkan di atas semua itu.

Sementara itu, meski tidak terlibat dalam proses pemilihan cawagub, Anies Baswedan berharap wagub terpilih dapat mengikuti visi dan misi yang sudah ia tetapkan sebagai gubernur. “Janji-janji kampanye harus dikuasi, dipahami, dan dilaksanakan,” ujarnya.

Dia juga meminta wagub terpilih loyal terhadap gubernur, bukan kepada pihak lain. “Jangan bawa agenda-agenda lain. Agendanya adalah untuk warga Jakarta, untuk menjalankan semua program.”

Anies mengaku percaya PKS akan mengusulkan nama-nama yang punya komitmen itu. “Saya juga percaya Gerindra akan melakukan proses bersama yang objektif.”

Sandiaga Uno melepas jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak Agustus 2018, setelah ia memilih untuk mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden. Proses pemilihan wakil gubernur baru pun mulai dilakukan.

Setelah tarik ulur, Gerindra DKI Jakarta yang dipimpin M Taufik baru merelakan posisi wagub diisi politikus PKS, pada November lalu. Namun, tidak otomatis terpilih karena Taufik mensyaratkan harus dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Saat ini, PKS sudah mengajukan tiga nama untuk menjalani tes itu, yakni Sekretaris Umum PKS Jakarta Agung Yulianto, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi.

Empat penguji akan bertugas, yakni Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif dan peneliti senior LIPI Siti Zuhro diajukan Gerindra, serta Ke-tua Fraksi Partai PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi dan Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo usulan dari PKS. 

Sumber: Media Indonesia, 4 Januari 2019 

Ket foto: Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng