Bumerang Menebar Kebohongan Politik

Oleh Bagong Suyanto

Guru Besar Sosiologi Fisip Universitas Airlangga 

DI tengah iklim kontestasi politik yang makin rigid, tampaknya makin sulit memastikan mana hoaks dan mana pula realitas yang bisa dipercaya. Kebo­hong­an demi kebohongan terus membanjiri ranah publik, yang menyebabkan masyarakat tidak bisa lagi membedakan dan menempatkan di posisi mana mereka harus bersikap. Di tahun politik, kebenaran sepertinya menjadi barang langka yang makin susah untuk didapat. Sementara itu, bak air hujan, kebohong­an demi kebohongan justru makin deras menetes di bumi politik kita.

Masyarakat yang seharusnya menjadi subjek utama pesta demokrasi kini dihadapka­n pada pilihan yang serbagamang. Jangan dibayangkan berbagai kabar bohong yang beredar di media sosial di-upload mentah-mentah apa adanya. Hoaks yang terus-menerus dilontarkan, pelan tetapi pasti, akan diterima masyarakat sebagai kebenaran. Masyarakat di tahun politik seperti sekarang ini menjadi makin sulit mengenali apakah sebuah berita politik itu bohong atau tidak sebab pihak yang menyebarka­n hoaks pun ternyata para profesional yang sudah terbiasa mengolah informasi sebagai senjata menjatuhkan reputasi lawan politik.

Tim Cyber Patrol Polda Jatim, misalnya, dilaporkan baru saja menindak puluhan akun medsos penyebar informasi politik yang tidak jelas kebenarannya. Akun-akun penipu itu menyebut ada 10 juta nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) asal Tiongkok untuk Pilpres 2019. Polisi telah menonaktifkan atau men-take down 32 akun medsos penyebar kabar bohong itu. Akun-akun itu dari berbagai medsos seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Apakah setelah berbagai akun itu ditutup dijamin tidak ada lagi akun politik lain yang menebar kabar bohong? Tentu tidak. Setiap satu akun penebar kabar bohong ditutup, dalam detik yang sama muncul akun bohong lain.

Kabar bohong (hoaks) ibaratnya jamur di musim hujan. Terus bermunculan dan diproduksi secara sengaja untuk berbagai kepentingan.

Salah satu kabar bohong lain yang kini ramai menjadi perbincangan warganet ialah berita tentang adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kabar hoaks yang mendiskre­ditkan salah satu kontestan pemilu ini awal mulanya dipicu lontaran Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter-nya.

Memang dalam cicitannya Andi meminta agar kabar adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok itu dicek. Secara hukum, barangkali tidak ada yang salah dari apa yang dicicitkan Andi di akun Twitter-nya. Tetapi, di tahun politik, cicitan semacam ini sebetulnya rawan dipolitisasi dan ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat.

Berbeda masalahnya jika cicitan Andi tidak dikemukakan dalam akun yang terbuka seperti Twitter yang bisa diakses masyarakat luas. Jika pertanyaan Andi dikemukakan langsung ke aparat kepolisian, tentu interpretasi akan lain. Meski dari segi tata bahasa cicitan Andi wajar saja dikemukakan orang yang memiliki kepedulian terhadap persoalan politik, karena ini adalah tahun politik, dan Andi termasuk tim sukses salah satu kontestan, wajar pula jika di masyarakat muncul pertanyaan ada-tidaknya motif politik di balik cicitan Andi itu.

Menebar kabar bohong dan menjatuhkan reputasi lawan melalui narasi-narasi yang menohok kini memang makin populer dan diyakini efektif untuk meraih simpati masyarakat. Kombinasi antara menebar kabar bohong dan pernyataan yang mendramatisasi masalah tampaknya ialah instrumen yang diandalkan untuk meraup dukungan suara.

Alih-alih bersaing menawarkan program-program andalan yang bisa dipercaya masyarakat untuk menimbulkan daya ungkit bagi masa depan bangsa Indonesia, memasuki tahun politik 2019 kampanye yang berkembang sepertinya jauh dari ideal. Atas nama kepentingan ekonomi, di dunia politik makin lazim bermunculan orang-orang yang membajak reputasi pemilu sebagai pesta demokrasi yang bisa dipercaya menjadi ajang persaingan yang dangkal.

Anggapan bahwa masyarakat belum sepenuhnya berpendidikan dan sadar akan makna demokrasi menjadikan sebagian pihak memilih jalan pintas. Sembari tetap berkeli­ling di sejumlah daerah untuk menebar janji dan menawarkan solusi, menebar berita bohong tampaknya menjadi pilihan pragmatis yang diyakini lebih menguntungkan. Orasi yang tidak berbasis data, narasi-narasi yang lebih banyak bermuatan kebencian, dan drama-drama yang hiperbola serta kontroversional ialah kiat yang acap kali menjadi pilihan para pendukung, tim sukses, bahkan tak jarang didemonstrasikan kontestan itu sendiri.

Apakah strategi mencoba meraih dukungan melalui tebaran kabar bohong, ujaran kebencian, dan pernyataan kontroversional akan terbukti efektif, tentu waktu yang akan menjawabnya. Tetapi, menabur hoaks yang berlebihan dan bahkan cenderung melewati batas-batas wilayah kriminal, bukan tidak mungkin strategi itu justru akan menjadi bumerang.

Siapa pun kontestan yang kini ber­laga meraih suara terbanyak dan menang dalam pemilu, masih ada waktu yang tersisa untuk kembali ke koridor yang demokratis dan ber­etika. Ketika masyarakat makin kritis dan pintar, jangan harap strategi menebar kebohongan politik bakal efektif untuk meraup dukungan suara. Bagaimana pendapat Anda? 

Sumber: Media Indonesia, 4 Januari 2019