Beban Politik Periode Kedua Jokowi

Oleh Bawono Kumoro

Kepala Departemen Politik &
Pemerintahan The Habibie Center

SELASA (21/5) dini hari tepat pukul 01.46 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilihan presiden. Pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,50%). Kemudian pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan 68.650.239 suara (44,50%).

Hasil rekapitulasi nasional juga menunjukkan sembilan dari 16 partai politik nasional lolos ambang batas parlemen 4%. Sembilan partai itu PDI Perjuangan 27.053.961 suara (19,33%), Partai Gerindra 17.594.839 suara (12,57%), Partai Golkar 17.229.789 suara (12,31%), PKB 13.570.097 suara (9,69%), Partai NasDem 12.661.792 suara (9,05%), PKS 11.493.663 suara (8,21%), Partai Demokrat 10.876.507 suara (7,77%), PAN 9.572.623 suara (6,84%), dan PPP 6.323.147 suara (4,52%).

Setelah pengumuman hasil rekapitulasi nasional oleh KPU, kini paling tidak tersisa dua tahapan lagi dari seluruh rangkaian Pemilu 2019, yaitu proses pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi, serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur PHPU dalam sejumlah pasal. Untuk pemilu legislatif, PHPU diatur melalui Pasal 474, sedangkan untuk pemilihan presiden, PHPU diatur melalui Pasal 475.

Merujuk hasil rekapitulasi nasional pemilu legislatif, tercatat lima dari sembilan partai politik lolos ambang batas nasional merupakan koalisi pengusung pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Dapat dipastikan komposisi parlemen selama lima tahun mendatang akan didominasi partai-partai politik koalisi Jokowi-Amin. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan sejumlah parpol pengusung Prabowo-Sandiaga di pemilihan presiden kemarin akan hijrah menuju koalisi Jokowi-Amin.

Pertemuan intensif Presiden Joko Widodo dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim pesan politik sangat kuat bahwa partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut tinggal menunggu waktu saja untuk bergabung. Belum lagi manuver Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam sejumlah kesempatan pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Tanpa beban politik

Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahan dalam lima tahun ke depan, dinilai sejumlah pihak akan lebih mudah dan cepat dalam melakukan eksekusi berbagai kebijakan, terutama di bidang ekonomi. Selain karena dukungan lebih kuat dari partai-partai politik di parlemen sebagaimana penulis sampaikan di atas, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan dalam sejumlah kesempatan bahwa ia tidak lagi memiliki beban politik sehingga dapat leluasa memutuskan apa saja sepanjang untuk kepentingan negara. Presiden Jokowi tidak lagi memiliki beban politik elektoral karena tidak bisa mencalonkan diri kembali di pemilihan presiden 2024.

Karena itu, wajar apabila kemudian muncul harapan agar di periode kedua pemerintahan mendatang Presiden Jokowi dapat melakukan akselerasi lebih cepat dalam menjalankan program-program pemerintahan. Berbagai pekerjaan rumah telah menanti di depan mata untuk segera diselesaikan. Seiring dengan hal itu, perhatian publik perlahan-lahan kini mulai tertuju pada komposisi kabinet seperti apa kelak akan dibentuk di periode kedua pemerintahan.

Dalam pembentukan kabinet mendatang, Presiden Jokowi harus belajar dari pengalaman lima tahun periode pertama pemerintahan terdahulu dan 10 tahun periode pemerintahan Presiden SBY. Bukan rahasia lagi salah satu kendala serius bagi presiden terpilih selama ini dalam membentuk kabinet ialah dominasi kuat parpol. Hal itu merupakan konsekuensi harus diterima seorang presiden terpilih akibat keberadaan koalisi partai-partai politik dan ketidakjelasan praktik sistem presidensial kita saat ini.

Empat kali reshuffle kabinet dilakukan Presiden Jokowi selama lima tahun periode pertama pemerintahan, juga menujukkan betapa kompromi-kompromi politik dengan partai-partai politik koalisi harus diperbarui secara terus-menerus. Meskipun Presiden Jokowi sering kali berdalih, perombakan kabinet tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan mempercepat akselerasi program-program pemerintah dan refreshment kabinet.

Jika memang koalisi menjadi suatu hal mutlak dalam membangun pemerintahan, publik tentu berharap koalisi tidak sekadar koalisi bagi-bagi kekuasaan tanpa kejelasan platform sebagaimana terjadi selama lima tahun terakhir. Tidak dapat dimungkiri, tema utama dan dominan muncul dalam pembicaraan koalisi di tingkat elite selama ini seputar pembentukan kabinet ialah siapa mendapat apa, ketimbang mewujudkan penguatan sistem presidensial demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang.

Betapa pun ramai pembicaraan di ruang publik selama beberapa minggu ke depan seputar komposisi kabinet, harus dipahami semua pihak bahwa penentu akhir mengenai siapa saja nama akan mengisi 34 pos kementerian ialah presiden. Itu merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana dilindungi undang-undang. Mengabaikan kader-kader parpol dalam pembentukan kabinet memang hampir mustahil dilakukan siapa pun presiden Indonesia, di tengah ketidakjelasan praktik sistem presidensial pasca-Orde Baru.
 
Dalam konteks itu, penulis agak pesimistis bila di periode kedua nanti Presiden Jokowi akan memimpin pemerintahan lebih lepas tanpa beban politik sama sekali. Beliau memang tidak lagi memiliki beban politik elektoral pribadi dalam menjalankan roda pemerintahan karena tidak dapat mencalonkan diri kembali di Pemilu 2024.

Akan tetapi, jangan lupa partai-partai koalisi pemerintahan memiliki agenda politik sangat strategis untuk menunjukkan eksesitensi mereka menuju pemilu 2024. Di pemilihan presiden lima tahun mendatang tidak ada lagi petahana sehingga saat ini partai-partai politik sudah mulai berpikir untuk mempromosikan kader-kader terbaik mereka sebagai calon presiden mendatang.

Mendudukkan dalam jabatan-jabatan strategis di kabinet merupakan salah satu cara paling efektif bagi parpol untuk mempromosikan kader-kader mereka tersebut. Dengan menduduki jabatan startegis di kabinet, kader terbaik sekaligus capres mereka akan memiliki panggung lebih memadai untuk tampil setiap saat di hadapan publik.

Karena itu, hemat penulis mereka akan mendatangkan beban politik tidak ringan bagi Presiden Jokowi dalam menjalankan periode kedua pemerintahan. Selama lima tahun mendatang, di tengah koalisi gemuk pemerintahan, partai-partai politik akan terlibat pertarungan sengit dalam mencari panggung demi memperoleh atensi publik luas. Publik akan disuguhkan berbagai drama politik terjadi di internal koalisi pemerintahan, seperti silang pendapat dan rivalitas antarmenteri di kabinet, terutama yang berbeda asal parpolnya.

Tepat di sanalah kapasitas kepemimpinan Presiden Jokowi akan mengalami ujian lebih sulit ketimbang berbagai ujian selama lima tahun terakhir ini. Sejauh mana ia dapat menangani potensi friksi antarpartai koalisi selama memimpin pemerintahan lima tahun mendatang sehingga tidak berimbas negatif terhadap performa kabinet.

Sumber: Media Indonesia, 25 Mei 2019