Trauma Politik, Kenegarawanan, dan Konsolidasi Keindonesiaan

Oleh Max Regus

Doktor lulusan Universitas Tilburg, Belanda;

Pengajar Universitas Katolik Indonesia (UKI) St Paulus, Ruteng, Flores 

REKONSILIASI, tidak terbantahkan, menjadi salah satu, jika tidak hendak menyebutnya, sebagai satu-satunya kebutuhan fundamental kita saat ini. Jalan ini niscaya diambil karena kita telah lalai menjadikan Pemilu 2019 sebagai aras utama pembangunan peradaban politik bersama.

   

Kompetisi politik ini sudah berubah menjadi ajang perkelahian, momentum saling lempar makian, serentak tukar-menukar’ kebencian. Kondisi ini juga menyeret publik dalam arus permusuhan sosial mencemaskan.

   

Di titik itu, seperti Editorial Media Indonesia, “Jokowi, Prabowo Bertemulah” (24/5/2019), kita tidak hanya membutuhkan sebatas rekonsiliasi. Kita perlu menggagas proses rekonsiliasi yang bermuatan keteladanan.

   

Dengan makna ini, apa yang bisa dikerjakan tidak hanya bersifat formalitas, perjumpaan antarelite sambil menikmati secangkir teh kepalsuan, melainkan sebuah terobosan radikal dalam menanggalkan gunungan egoisme politik-kekuasaan demi merumuskan jalan 'konsolidasi Keindonesiaan'.

Trauma politik

Kini, kita sedang berdiri di hadapan sebuah pemandangan politik, membentang luas seolah tanpa ujung, dengan anyir kekerasan yang melumurinya. Tidak terhindarkan, kemenangan dan kekalahan terpahat sebagai dua sisi bertentangan dari proses politik ini.

   

Kubu Joko Widodo-Maruf Amin (01) bersorai-sorak dalam kemenangan. Hanya sedikit perayaan di sejumlah pelosok Nusantara. Kubu Prabowo-Sandiaga Uno (02), sekurang-kurangnya, berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menderita kekalahan.

    

Melampaui dua sisi ini, ada hal yang patut dikemukakan dan diangkat ke permukaan. Hal itu tentang seberapa mencemaskan apa yang bisa kita sebut sebagai trauma politik yang mengitari proses politik itu. Hal ini tidak dialamatkan kepada kubu yang kalah saja. Kekalahan yang menyisakan luka politik berkepanjangan. Sama sekali tidak hendak diasosiasikan dengan Kubu 02 yang kemungkinan menelan kekalahan dalam Pilpres ini.

    

Sementara, Kubu 01, terutama Jokowi secara pribadi, juga menghadapi tuduhan dan fitnahan yang mengular tiada akhir. Hal ini bisa pula menumbuhkan pengalaman politik traumatis yang tidak terlupakan. Hampir tidak ada hari di mana layar media sosial hadir tanpa hujatan dan caci maki kepada Jokowi sebagai seorang presiden. Jokowi barangkali akan mengenang kepemimpinan politik nasional, yang ada di bawah kendalinya, sebagai sesi sejarah paling menggetarkan serentak melukai.

   

Kristalisasi 'perang politik' elitis dalam pemilu ini, pada sisi lain, secara langsung seolah menyegarkan kembali trauma sosial-politik dalam sejarah kita. Ketegangan politik pada hari–hari ini juga melibatkan sebagian dari mereka yang berada di sekitar hari-hari mencekam di tahun 1998.

   

Dan, betapa begitu mudahnya ingatan akan kekejian itu muncul kembali. Dijadikan peluru yang ditembakkan ke pusat kenangan publik untuk mengorek kembali trauma politik. Ternyata, kita memang tidak bisa menyembuhkan trauma sosial politik dengan bantuan sekian banyak elite politik yang ambisius.

Kenegarawanan

Sikap kenegarawanan (Statesmanship) dianggap sebagai salah satu simpul harapan kita saat ini. Tentu tidak mudah. Demokrasi prosedural tahun 2019, yang sebagian besarnya sudah hampir usai, menelan biaya yang tidak kecil. Salah satu pertanyaan kuantitatif fundamental ialah berapa banyak negarawan lahir dari rahim Pemilu 2019 ini?

   

Kemudian, sebuah pertanyaan kualitatif substansial yang tidak kalah penting, seberapa dalam kadar ‘kenegarawanan’ elite politik kita di seputaran kompetisi politik prosedural ini? Pertanyaan-pertanyaan ini secara spesifik dan etis diarahkan pada pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) sebagai satu bagian paling krusial Pemilu 2019.

   

Dimensi prosedural-administratif tidak lebih dari sekadar alat untuk implementasi ideologi politik. Ciri pemerintahan demokratis modern tampaknya hanya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang merujuk pada pembentukan prosedur dan perangkat administratif untuk pemberlakuan prinsip-prinsip dasar demokrasi.  Dimensi prosedural, melalui Pemilu 2019, begitu penting.

    

Namun, dalam kondisi kerapuhan sosial sebagai imbas pertarungan politik ambisius seperti sekarang ini, kearifan politik menempati titik paling mendasar. Kenegarawanan dalam makna semacam ini menjelaskan posisi elite politik yang dengan rela memperlihatkan rasa tanggung jawab untuk menempatkan substansi penyelesaian kebuntuan politik di atas dimensi prosedur demokrasi (Levitan, 2018).

   

Sisi tanggung jawab sosial-politik kelas elite mendefinisikan aspek kepemimpinan moral mereka. Ini baru menjadi salah satu aspek dasar dari kenegarawanan politik. Lebih jauh, kemampuan untuk bergulat dengan situasi yang ambigu untuk menyelamatkan kepentingan publik merupakan ciri lain sikap kenegarawanan.

  

Sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai sikap kenegarawanan ketika elite politik menjalani dimensi prosedural-administratif proses politik ini dengan melontarkan ketidakpercayaan, intimidasi, dan kesombongan kepada institusi-institusi formal negara. Eskpresi sikap kenegarawanan yang paling sederhana niscaya ada dalam kesediaan menahan diri untuk memperlihatkan keangkuhan dan pemaksaan kehendak (Newswander, 2012).

Konsolidasi

Desakan untuk menggagas “konsolidasi Keindonesiaan” dialamatkan kepada elite politik kita sesudah benturan (clash) dan kerusuhan pada 21-22 Mei lalu. Mereka diminta untuk mengambil jalan menikung yang sifatnya ‘segera’ menuju pembangunan kembali mosaik persaudaraan kebangsaan.     

   

Harapan ini muncul bersisian dengan rasa jengah warga politik menyaksikan ‘baku pukul’ politik antarelite yang sepertinya belum juga akan usai dalam waktu singkat. Rakyat (publik) secara perlahan mulai meninggalkan dua titik yang memisahkan mereka secara brutal selama ini.

    

Dua hal fundamental mesti dilakukan kelas elite kita. Pertama, di satu sisi, dua kubu politik ini harus mau menyelesaikan ‘ganjalan’ politik mereka di ranah hukum (Mahkamah Konstitusi) secara elegan. Mereka tidak perlu melibatkan publik untuk tujuan kasar.

Kedua, di sisi lain, ketidakstabilan politik kita adalah kerentanan serius. Situasi ini sebagiannya bisa diselesaikan melalui proses konsolidasi yang dilalui elite politik secara sukarela.

   

Dua sisi ini akan menentukan bobot kenegarawanan elite politik. Tindakan politik yang merefleksikan kualitas ‘kebijaksanaan’ elite kita adalah kerelaan bergerak melampaui perolehan elektoral mereka. 

Sumber: Media Indonesia, 29 Mei 2019