Headlines News :
Home » , » Puluhan Guru K2 Duduki Rumah Jabatan Bupati Lembata

Puluhan Guru K2 Duduki Rumah Jabatan Bupati Lembata

Written By ansel-boto.blogspot.com on Tuesday, September 09, 2014 | 2:17 PM

Puluhan guru tenaga kontrak kategori dua (K2) yang batal menjadi PNS duduki rumah jabatan Bupati Lembata. Mereka mengancam untuk tetap tinggal rumah jabatan Bupati (Rujab), jika pemerintah tidak memberi kepastian hukum terhadap nasib para K2 yang digagalkan menjadi PNS.

“Sejak jam 5 subuh tadi, kami sudah ada di sini. Kami, sedang memperjuangkan nasib kami, karena itu kami mau bertemu Bupati, karena kami ini sudah lulus PNS tetapi dibatalkan oleh pemerintah, karena alasan mengabadi di sekolah swasta,” kata Maria Uku, salah satu tenaga K2, diamini rekan-rekannya.

Puluhan guru ini marah kala mengetahui Pemerintah Kabupaten Lembata hanya mengirim 48 berkas milik tenaga K2 untuk diproses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), sementara sisanya sebanyak 336 dinyatakan cacat hukum dan berkasnya tidak diproses ke Badan Kepagawaian Nasional (BKN).

Untuk diketahui, tenaga K2 Kabupaten Lembata yang lulus CPNSD tahun 2013 sebanyak 384 orang, namun setelah di teliti, ditemukan ada sebagian besar yang merupakan tenaga K2 siluman dan disinyalir merupakan titipan dari beberapa orang pejabat eksekutif dan legislatif. Disamping itu sebagian lainnya adalah guru mengabdi di sekolah-sekolah swasta.

Guru di sekolah swasta yang lulus tes PNS, sebagaimana penjelasan Sekda Petrus Toda Atawolo, dalam rapat bersama DPRD Kabupaten Lembata berapa bulan silam, merupakan tenaga K2 yang mengabdi dengan SK Kepala Sekolah Negeri maupun SK Dinas PPO Kabupaten Lembata namun dititipkan ke sekolah-sekolah swasta.

Kebijakan ini, menurut Sekda ternyata tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2012, atau perubahan kedua dari PP nomor 48 tahun 2005 juga PP nomor 43 tahun 2007 atau perubahan pertama atas PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dimana salah satu syaratnya adalah tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PNS adalah yang berkeja pada lembaga milik pemerintah.

Dalam rapat dengan DPRD itu disepakati untuk dibentuk tim gabungan yang melibatkan eksekutif dan legislatif, guna memverfikasi ulang seluruh berkas K2. Jika ditemukan melenggar aturan Sekda memastikan untuk tidak diperoses berkasnya ke BKN.

Yoseph Ketoj, ketua Forum Tenaga Honorer K2 kepada wartawan di Rujab, Senin(8/9) mengakui, sejak pukul 05.00 wita, dia bersama rekan-rekannya sudah datang ke Rujab untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan Bupati Lembata, terkait nasib 384 tenaga honorer K2. Sayangnya, niat mereka batal karena Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur sedang bertugas ke luar Lembata.

Dia menjelaskan, mereka yang hadir adalah guru-guru K2 yang mengajar pada sekolah-sekolah swasta yang tersebar di Kabupaten Lembata. Karena tidak bertemu Bupati, mereka bertekad untuk tetap menunggu di Rujab sampai Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur kembali dari tugas dan memberi kepastian resmi terkait nasib mereka.

“Kami sengaja datang pagi-pagi supaya bisa bertemu Bupati, ternyata Bupati tidak ada. dan sudah kami putuskan untuk tidak pulang. Kami tetap tidur di sini sampai bertemu Bupati, dan mendapat kepastian sikap resmi dari pemerintah terhadap nasib sekian banyak teman K2 yang sudah lulus PNS tetapi berkasnya tidak diproses ke BKN,” ujar Ketoj.

Sementara itu, Bupati Lembata Eliaser Yantji Sunur melalui Kabag Humas Setda Kabupaten Lembata, Karel Burin yang diuhubungi melalui telepon mengakui, Bupati Lembata sedang berada di Mataram, guna mengikuti telekonference dengan Presiden RI, terkait pembangunan kawasan Indonesia Timur. Ia membenarkan jika usulan berkas milik tenaga K2 Kabupaten Lembata sudah disampaiakan ke BKN pusat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karel saat ditanya terkait jumlah berkas K2 yang diproses ke BKN, mengaku, jika dirinya tidak mengetahui persis berapa jumlah berkas K2 yang diproses Pemerintah Kabupaten Lembata.

“Berkas sudah disampaikan ke BKN dan sesuai aturan yang berlaku, hanya soal jumlah saya tidak tahu persis karena secara teknis itu menjadi tanggungjawab Badan Kepegawaian Daerah,” ujarnya.

Sebagai informasi, pantauan terakhir pukul 16.00 wita, puluhan tenaga honorer K2 masih menduduki Rujab Bupati. Bahkan puluhan ibu-ibu bertiduran di ebang (lopo) di depan Rujab Bupati Lembata.
Sumber: floresbangkit.com, 9 September 2014
Ket foto: Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur
SEBARKAN ARTIKEL INI :

0 komentar:

Silahkan berkomentar

Tuliskan apa pendapatmu...!

 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger