TERASA ada desakan sangat kuat agar rencana mengunjungi sejumlah kampung di pedesaan bisa berangkat lebih awal. Harapannya, paling lambat sudah meluncur pukul 08.00 pagi waktu setempat. Namun, desakan itu jelas bukan karena ketatnya waktu yang tersedia. Waktu masih longgar. Alasan utamanya adalah agar terbebas dari jebakan kabut debu yang diketahui mulai ganas melanda kota menyusul surya beranjak naik.
DESAKAN agar lebih awal ke pedesaan adalah reaksi kecewa atas perubahan wajah kota pantai itu. Kota berpenduduk sekitar 7.000 jiwa, yang dulu ditata apik dan selalu mengembuskan kesejukan, kini malah menjadi sumber penular berbagai jenis penyakit seperti batuk, pilek, sesak napas, flu atau gangguan saluran pernapasan. Kabut debu seakan menjadi selimut tebal pembalut tubuh kota.
Gambaran ini adalah penggalan kesaksian ketika mengunjungi Lewoleba dan perkampungan sekitarnya di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), medio November lalu. Lembata-pulau seluas 1.339 km², sejak tiga tahun lalu berubah statusnya menjadi kabupaten definitif.
Atau tepatnya lepas dari induknya, Kabupaten Flores Timur di ujung timur Pulau Flores, per 14 Oktober 1999 sesuai Undang-Undang Otonomi Lembata Nomor 52 Tahun 1999. Bersamaan dengan perubahan status tersebut, Lewoleba dikukuhkan menjadi kota kabupaten.
Sedikit gambaran tentang Lewoleba, sejak lama diasumsikan sebagai lokasi rekreasi. Berbeda dengan wilayah sekitarnya, Lewoleba terbebas dari kesan gersang. Pohon penghijauan tumbuh di tepi jalan, pekarangan kantor atau halaman rumah.
Nyiur segala usia yang tumbuh subur dan hijau juga selalu berbuah lebat untuk pohon berusia produktif. Kesemuanya turut mengembuskan kesejukan.
Masih ada lagi keistimewaan lainnya. Sekitar bibir pantai di tepi kota sejak lama tumbuh puluhan rumah unik dari etnik "Orang Bajo". Rumah-rumah yang sebagian di bawah naungan nyiur pantai, tancapan tiang-tiangnya langsung di atas perairan dangkal. Juga tidak jauh di depannya terlihat sebuah gundukan putih.
Gundukan itu lazim disebut Pulau Siput. Berjarak sekitar 15 menit dengan speedboat dari Pantai Lewoleba, gundukan putih itu diyakini masyarakat setempat sebagai lumbung siput yang tak pernah habis dikuras.
KINI atau sejak akhir tahun lalu, Lewoleba tidak lagi ideal sebagai tempat rekreasi. Perjalanan dengan motor laut dari Larantuka, kota Kabupaten Flores Timur menuju Lewoleba, lancar dengan waktu tempuh empat jam.
Waktu bepergian pun tinggal pilih, pagi atau siang karena rute perjalanan antarkota kabupaten itu dua kali sehari dengan motor laut atau lazim disebut bus laut oleh masyarakat di sana, relatif mulus.
Memasuki Lewoleba, kabut debu mulai terlihat sejak turun di dermaga di tepi barat kota. Ternyata kabut debu itu bersumber dari proyek pengaspalan jalan yang tidak rampung. Diperoleh keterangan, APBD Lembata tahun 2001 lalu mengalokasikan dana Rp 1 milyar untuk pengaspalan jalan sepanjang 7 km, sejak pelabuhan/dermaga hingga batas kota sebelah timur.
Tentang proyek ini menyimpan kisah sendiri. Kontraktornya bukan pengusaha lokal di Lewoleba atau kota kabupaten induk, Larantuka. Hanya untuk mengerjakan proyek tersebut, pengusaha didatangkan dari Kefamananu, kota Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Pulau Timor. Kontraktor antarpulau ini namanya Edu Tanur. Di Kefamananu, Edu Tanur selain sebagai pemilik Toko Tulip, juga pemilik PT Roda Mandiri.
Untuk mengerjakan proyek di Lewoleba tersebut, Edu Tanur harus ke Kupang dulu yang berjarak sekitar 180 km. Selanjutnya perjalanan ke Lewoleba bisa dengan pesawat kecil yang rutenya sekali seminggu, tiap Selasa. Bisa juga dengan feri berjadwal dua kali seminggu.
Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, mengakibatkan pengerjaan proyek menjadi terabaikan. Hingga pertengahan November lalu, proyek pengaspalan 7 km itu hanya merampungkan sekitar 400 m dari arah dermaga. Jalan aspal itu sudah berujung hingga kurang lebih 300 meter sebelum mulut Kota Lewoleba. Selebihnya masih sebatas tahap pelebaran berupa penggusuran tepi jalan ditambah tumpahan material sirtu alias pasir bercampur batu (kerikil). Di puncak kemarau sekarang ini, kondisi jalan yang hanya berbalut sirtu, justru menjadi sumber utama kabut debu bagi Kota Lewoleba.
Seorang pengusaha yang juga pengurus Gapensi (Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia) di Lembata, malah menyayangkan kebijakan otonomi daerah yang digulirkan sejak Januari 2001.
"Semuanya menjadi serba aneh. Lihat saja, kontraktor proyek pengaspalan jalan itu didatangkan dari luar. Yang kita tahu, ini semua terjadi atas kerja sama dengan anggota DPRD dari fraksi kuat di Lembata. Juga ada kejanggalan lain, di Lembata anggota DPRD tetap sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah. Karenanya, tidak perlu heran kalau di Lembata rata-rata anggota DPRD adalah juga kontraktor," jelas pengusaha yang menuding semua kepincangan ini sebagai dampak buruk pelaksanaan otonomi.
"Selama otonomi daerah ini, elite eksekutif atau legislatif di daerah seakan lepas kendali memanfaatkan kekuasaan," tambahnya.
Bertambah parah karena Lewoleba kini lebih mirip gelanggang pertarungan sekitar 300 sepeda motor yang beroperasi sebagai ojek. Tanpa menghiraukan aturan lalu lintas, mesin sepeda motor terus menderu mengejar penumpang.
"Di Lewoleba ini, ojek hampir-hampir menguasai angkutan kota," tutur Stef Pareta, tukang ojek berhelm kuning. Di Lewoleba, sekitar 300 unit sepeda motor sebagai ojek itu milik dua perusahaan perorangan dan sebuah koperasi. "Untuk membedakan dari perusahaan mana, bisa dilihat dari warna helm. Kalau helm berwarna merah berarti di bawah pengelolaan Koperasi Mandiri," tambah tukang ojek lainnya.
Sebuah penginapan kelas melati, Hotel Aneka, tergolong paling baik di Lewoleba. Hotel di tepi jalan utama kota itu harus diakui sudah tidak nyaman lagi. Dinding dan atapnya sudah berlapis debu. Bahkan empasan debu sering menerobos hingga ruang atau kamar hotel.
Harapan atau lebih sebagai desakan agar cepat pergi dari Lewoleba sebelum empasan kabut debu bertambah ganas, akhirnya terkabul juga. Sebuah mobil Suzuki milik Yosef Lembata datang menjemput dan langsung meluncur ke pedesaan sekitar pukul 08.00 Wita.
Oleh karena agendanya antara lain adalah merekam kisah para TKI Malaysia asal Lembata, salah satu lokasi yang dituju adalah Desa Muruona, Kecamatan Ileape. Dari Lewoleba jaraknya sekitar 15 km. Namun perjalanan dengan kendaraan sewaan ternyata membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Kendaraan terpaksa merangkak pelan karena harus menghindari lubang-lubang. Juga tidak jarang harus menepi di antara gundukan material sirtu, jika berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Saat itu, kendaraan dalam terpaan kabut debu.
Sejumlah sahabat di Lewoleba, seperti Valens Laruston, Petrys Isomone, Cornel Nunang atau Eman Sinuor, juga menyatakan penyesalan mereka tentang Lembata. Menurut mereka, Lembata atau khusus Lewoleba dalam perjalanannya ternyata malah tidak lebih baik setelah menjadi kabupaten definitif.
"Sejak lama seluruh warga Lembata sama-sama berjuang agar pulau ini menjadi kabupaten sendiri. Asumsinya, Lembata bisa lebih cepat melangkah maju kalau pisah dari induknya, Flores Timur. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya, Lembata atau Lewoleba semakin terpuruk," kata Laruston. (Frans Sarong)
Sumber: KOMPAS
Waktu bepergian pun tinggal pilih, pagi atau siang karena rute perjalanan antarkota kabupaten itu dua kali sehari dengan motor laut atau lazim disebut bus laut oleh masyarakat di sana, relatif mulus.
Memasuki Lewoleba, kabut debu mulai terlihat sejak turun di dermaga di tepi barat kota. Ternyata kabut debu itu bersumber dari proyek pengaspalan jalan yang tidak rampung. Diperoleh keterangan, APBD Lembata tahun 2001 lalu mengalokasikan dana Rp 1 milyar untuk pengaspalan jalan sepanjang 7 km, sejak pelabuhan/dermaga hingga batas kota sebelah timur.
Tentang proyek ini menyimpan kisah sendiri. Kontraktornya bukan pengusaha lokal di Lewoleba atau kota kabupaten induk, Larantuka. Hanya untuk mengerjakan proyek tersebut, pengusaha didatangkan dari Kefamananu, kota Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Pulau Timor. Kontraktor antarpulau ini namanya Edu Tanur. Di Kefamananu, Edu Tanur selain sebagai pemilik Toko Tulip, juga pemilik PT Roda Mandiri.
Untuk mengerjakan proyek di Lewoleba tersebut, Edu Tanur harus ke Kupang dulu yang berjarak sekitar 180 km. Selanjutnya perjalanan ke Lewoleba bisa dengan pesawat kecil yang rutenya sekali seminggu, tiap Selasa. Bisa juga dengan feri berjadwal dua kali seminggu.
Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, mengakibatkan pengerjaan proyek menjadi terabaikan. Hingga pertengahan November lalu, proyek pengaspalan 7 km itu hanya merampungkan sekitar 400 m dari arah dermaga. Jalan aspal itu sudah berujung hingga kurang lebih 300 meter sebelum mulut Kota Lewoleba. Selebihnya masih sebatas tahap pelebaran berupa penggusuran tepi jalan ditambah tumpahan material sirtu alias pasir bercampur batu (kerikil). Di puncak kemarau sekarang ini, kondisi jalan yang hanya berbalut sirtu, justru menjadi sumber utama kabut debu bagi Kota Lewoleba.
Seorang pengusaha yang juga pengurus Gapensi (Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia) di Lembata, malah menyayangkan kebijakan otonomi daerah yang digulirkan sejak Januari 2001.
"Semuanya menjadi serba aneh. Lihat saja, kontraktor proyek pengaspalan jalan itu didatangkan dari luar. Yang kita tahu, ini semua terjadi atas kerja sama dengan anggota DPRD dari fraksi kuat di Lembata. Juga ada kejanggalan lain, di Lembata anggota DPRD tetap sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah. Karenanya, tidak perlu heran kalau di Lembata rata-rata anggota DPRD adalah juga kontraktor," jelas pengusaha yang menuding semua kepincangan ini sebagai dampak buruk pelaksanaan otonomi.
"Selama otonomi daerah ini, elite eksekutif atau legislatif di daerah seakan lepas kendali memanfaatkan kekuasaan," tambahnya.
Bertambah parah karena Lewoleba kini lebih mirip gelanggang pertarungan sekitar 300 sepeda motor yang beroperasi sebagai ojek. Tanpa menghiraukan aturan lalu lintas, mesin sepeda motor terus menderu mengejar penumpang.
"Di Lewoleba ini, ojek hampir-hampir menguasai angkutan kota," tutur Stef Pareta, tukang ojek berhelm kuning. Di Lewoleba, sekitar 300 unit sepeda motor sebagai ojek itu milik dua perusahaan perorangan dan sebuah koperasi. "Untuk membedakan dari perusahaan mana, bisa dilihat dari warna helm. Kalau helm berwarna merah berarti di bawah pengelolaan Koperasi Mandiri," tambah tukang ojek lainnya.
Sebuah penginapan kelas melati, Hotel Aneka, tergolong paling baik di Lewoleba. Hotel di tepi jalan utama kota itu harus diakui sudah tidak nyaman lagi. Dinding dan atapnya sudah berlapis debu. Bahkan empasan debu sering menerobos hingga ruang atau kamar hotel.
Harapan atau lebih sebagai desakan agar cepat pergi dari Lewoleba sebelum empasan kabut debu bertambah ganas, akhirnya terkabul juga. Sebuah mobil Suzuki milik Yosef Lembata datang menjemput dan langsung meluncur ke pedesaan sekitar pukul 08.00 Wita.
Oleh karena agendanya antara lain adalah merekam kisah para TKI Malaysia asal Lembata, salah satu lokasi yang dituju adalah Desa Muruona, Kecamatan Ileape. Dari Lewoleba jaraknya sekitar 15 km. Namun perjalanan dengan kendaraan sewaan ternyata membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Kendaraan terpaksa merangkak pelan karena harus menghindari lubang-lubang. Juga tidak jarang harus menepi di antara gundukan material sirtu, jika berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Saat itu, kendaraan dalam terpaan kabut debu.
Sejumlah sahabat di Lewoleba, seperti Valens Laruston, Petrys Isomone, Cornel Nunang atau Eman Sinuor, juga menyatakan penyesalan mereka tentang Lembata. Menurut mereka, Lembata atau khusus Lewoleba dalam perjalanannya ternyata malah tidak lebih baik setelah menjadi kabupaten definitif.
"Sejak lama seluruh warga Lembata sama-sama berjuang agar pulau ini menjadi kabupaten sendiri. Asumsinya, Lembata bisa lebih cepat melangkah maju kalau pisah dari induknya, Flores Timur. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya, Lembata atau Lewoleba semakin terpuruk," kata Laruston. (Frans Sarong)
Sumber: KOMPAS
0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!