Headlines News :
Home » » Warga Memprotes Penyerahan Tanah Adat ke Kodam Udayana

Warga Memprotes Penyerahan Tanah Adat ke Kodam Udayana

Written By ansel-boto.blogspot.com on Wednesday, January 30, 2008 | 12:12 PM


Ende, Kompas - Penyerahan tanah warga seluas 2.000 hektar kepada Kodam IX/Udayana, yang sudah dilangsungkan beberapa hari lalu, Selasa (29/1) kemarin dipermasalahkan warga suku Paumere.


Mereka merasa tidak pernah menyerahkan tanah adat tersebut kepada pihak mana pun. Karena itu, mereka menolak pembangunan kantor korem baru atau sejenisnya di sana.

Penolakan itu dikemukakan warga Kampung Kepi, Desa Sanggarhorho, saat Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1602 Ende Letkol Mohamad Shokir meninjau wilayah tersebut kemarin. Dalam dialog, terutama ketika Shokir menyebut bahwa warga yang bernama Musa telah menyerahkan tanah seluas 2.000 hektar itu kepada TNI, warga langsung emosional.

”Tidak ada warga di sini yang bernama Musa. Kalau ada, silakan yang bersangkutan datang ke sini dan langsung mengucapkan sumpah adat di tubumusu (tugu peringatan). Saya amat sedih ada orang luar yang berani menjual tanah adat di sini. Tak semudah itu memindahtangankan tanah adat,” kata Wilhelmus Mbuja, warga setempat, menanggapi pernyataan Shokir, sambil menangis dan kemudian memeluk susunan batu tubumusu.

Peristiwa itu disaksikan Camat Nangapanda Gabriel Da dan Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Iptu Pua M Noor.

Melihat reaksi itu, Shokir langsung berupaya meredam kemarahan warga suku Paumere. Ia menjelaskan, kedatangannya bukan untuk melakukan pengukuran tanah, melainkan untuk survei. Hasil survei, katanya, akan dilaporkan kepada Panglima Kodam Udayana Mayor Jenderal GR Situmeang. ”Semua yang saya lihat saat ini akan saya laporkan ke atasan saya, termasuk menyangkut persoalan adat yang ternyata belum beres,” kata Shokir menambahkan.

Gunakan hari nurani

TNI, lanjut Shokir, tak akan buru-buru membangun kantor komando resor militer (korem) di areal itu atau langsung main gusur. ”Kami juga menggunakan hati nurani. Yang harus dicatat warga adalah TNI tak akan menyengsarakan rakyat. TNI akan melindungi dan mengayomi rakyat,” katanya menjanjikan.

Shokir menambahkan, rencana pembangunan satuan batalion dan korem di Flores, khususnya di Ende, antara lain atas pertimbangan daerah itu akan berkembang menjadi ibu kota provinsi baru (Flores).

Wilayah adat suku Paumere di Flores meliputi tiga desa, yaitu Kerirea, Sanggarhorho, dan Ndeturea. Luas yang mereka klaim sekitar 6.000 hektar. Tanah yang sekarang dipermasalahkan sebagian terletak di Kerirea dan Sanggarhorho. (SEM)

Sumber: KOMPAS, 30 januari 2008
SEBARKAN ARTIKEL INI :

0 komentar:

Silahkan berkomentar

Tuliskan apa pendapatmu...!

 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger