Diaz Gwijangge: Hanya Paitua SBY yang Kasi Dorang Uang Cash

Usia Diaz Gwijangge masih muda, 35 tahun. Ia lama menghabiskan waktunya dalam kerja-kerja advokasi bagi masyarakat Papua. Jebolan Antropologi Fisip Universitas Cenderawasi ini masuk Partai Demokrat Papua dan mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam.

Modal kepercayaan yang dimiliki mendorong Diaz mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. “Saya akhirnya terpilih dengan suara sebesar 59.921. Saya terpilih bareng Pak Fredy Numberi dan Ibu Etha Bullo,” kata Diaz. Apa yang mesti dilanjutkan presiden terpilih lima tahun ke depan? Berikut petikan wawancara Ansel Deri dari Pro Rakyat dengan anggota DPR kelahiran Mapnduma, Papua, 27 November 1974.

Selama pemerintahan presiden SBY, banyak program pro rakyat yang sangat menyentuh. Apa catatan Anda?
Saya kira SBY tidak saja melakukan beberapa program yang strategis yang sangat membantu kepentingan rakyat di bawah, tetapi secara administratif atau struktural telah melakukan beberapa komitmen pemberantasan korupsi sebagai upaya menyelamatkan uang negara. Nah, menurut saya pada lima tahun ke depan tinggal melanjutkan saja program-program dasar yang langsung menyentuh masyarakat seperti pendidikan, kesejahteraan, kesehatan terutama rakyat kecil yang tidak mampu secara ekonomi. Saya kira itu tentu menjadi fokus perhatian lima tahun mendatang.

Selain itu, apa aspek lainnya yang juga menjadi perhatian pemerintahan baru?
Aspek penting lain menurut saya soal keamanan. Sekarang kita diperhadapkan dalam sengketa dengan Malaysia terkait blok Ambalat, juga beberapa konflik kecil yang mengganggu jalannya roda pemerintahan dan peningkatan ekonomi rakyat. Menurut saya ini harus dibereskan. Nanggroe Aceh Darussalam, misalnya. Kita tentu bersyukur karena di era Presiden SBY keamanan sudah berjalan baik. Proses dialog menuju perdamaian juga melibatkan lembaga-lembaga kredibel. Papua, misalnya, juga sudah kondusif.

Artinya itu merupakan nilai positif yang dirasakan selama pemerintahan presiden SBY?
Oh, ya. Saya kira selama kepemimpinan Pak SBY lima tahun terakhir tidak ada konflik yang muncul dalam skala besar sebagaimana terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Baik Orde Lama, Orde Baru hingga awal-awal era reformasi. Bayangkan saja. Sebelumnya kita mengalami kasus Sambas, Aceh, Jakarta, dan di mana-mana di Indonesia. Belum lagi bencana alam yang mendera bangsa kita. Itu sudah bisa diatasi. Dalam konteks Papua, misalnya, terjadi konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat terkait sengketa tanah ulayat, pelanggaran HAM, dan jaminan eksistensi sebagaimana warga negara lainnya. Kasus-kasus seperti ini ke kepan tentu menjadi fokus perhatian pemerintahan baru. Sebagai calon legislatif terpilih, saya akan maksimalkan peran ini di parlemen untuk diperhatikan.

Ada satu soal yang bakal dihadapi lima tahun mendatang karena gubernur, bupati maupun walikota berasal dari partai berbeda. Menurut Anda bagaimana agar pelayanan kepada rakyat tetap maksimal?
Menurut saya, kalau kita jalankan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara maksimal sesuai kebijakan nasional maka saya kira tak akan mengganggu di tingkat pelaksanaan.

Bagaimana peran Anda saat duduk sebagai wakil rakyat?
Ya, tentu sebagai wakil rakyat yang berasal dari Partai Demokrat kami punya tugas memaksimalkan peran-peran agar bisa menyambung kebijakan pusat dan daerah agar seiring-sejalan. Tidak ada hambatan di tengah jalan. Mayoritas anggota DPR RI Partai Demokrat pada pemilu legislatif lalu tentu akan punya dampak besar terhadap eksekutif dan legislatif terpilih di daerah dalam mengawasi berbagai kebijakan pusat. Begitu pula anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota juga sangat besar. Makanya, saya kira tak akan menjadi kendala dalam mengawasi berbagai kebijakan pemerintah di tingkat implementasi.

Artinya, peran para anggota DPR dari Partai Demokrat benar-benar dipertaruhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya?
Tentu dan harus riil. Rakyat mempercayakan aspirasinya melalui kader-kader Partai Demokrat karena ada banyak program SBY yang sangat membantu rakyat. Nah, mereka tentu akan mau agar makin ditingkatkan lagi lima tahun mendatang. Pemilu kali ini kan hanya mengantar sembilan partai politik yang lolos parliamentary threshold sehingga tentu kita akan mengarah pada pemilu sebagaimana di Amerika Serikat. Kalau hanya dua atau tiga partai maka tentu kita juga membutuhkan dukungan masyarakat. Segala sesuatu yang kita lakukan tentu akan sangat hati-hati karena menjaga kepercayaan masyarakat. Kita tentu tetap menjaga kontrak politik yang sudah kita buat. Nah, kalau itu berjalan bagus maka saya percaya Partai Demokrat tetap eksis dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Perolehan kursi Partai Demokrat di DPR RI dan DPRD Papua pada pemilu legislatif lalu cukup besar. Bagaimana strateginya?
Kami di Papua beda dengan paradigma masa lalu. Sebagai kader Partai Demokrat kami sangat menyadari realitas politik yang dipertontonkan para politisi lokal selama ini. Mereka mereka tidak memihak rakyat yang telah mempercayakan aspirasinya. Masyarakat selalu tuntut ini, itu dalam rangka perbaikan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya namun belum begitu mendapat tanggapan. Menurut saya, ke depan pola pendekatan komunikasi dengan rakyat harus diubah. Ya, selama musim kampanye pileg lalu kami dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pengalaman berbeda-beda bergerak dengan cara masing-masing merebut hati masyarakat. Rupanya, itu sangat berpengaruh besar sehingga banyak kader Partai Demokrat dipercaya baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Ada komitmen kolektif agar ke depan kami tetap menjaga kepercayaan ini agar tidak hilang.

Menurut pengamatan Anda selama kampanye pemilu legislatif lalu, apakah tingkat penerimaan masyarakat terjadap SBY sangat tinggi?
Orang Papua walau dalam konteks Jakarta atau Jawa maupun Bali secara nasional hanya memiliki 2 juta pemilih, tentu tidak bisa dilihat sedangkal itu. Namun, dalam aspek lain ada pengaruh politik yang sangat besar. Orang Papua kalau tidak ikut pemilu, nilai politik dan situasi nasional pasti agak beda. Bukan soal jumlah penduduknya hanya 2 juta orang. Namun, jika mereka tidak ikut pemilu akan muncul pertanyaan, apakah kami bukan warga negara. Ini berpengaruh besar bagi Indonesia.

SBY juga pernah menitipkan salam kepada masyarakat Indonesia Timur dalam dialog di Anteve, termasuk Papua. Menurut Anda?
SBY kita tahu sangat menyayangi warganya di bagian timur Indonesia. Beliau pun masih menitipkan salamnya buat masyarakat. Beliau menyayangi semuanya dan tidak pernah membeda-bedakan antara barat dan timur, Jawa dan luar Jawa karena kita semua sudah memiliki komitmen dan wawasan kebangsaan. Begitu pula dalam berbagai komitmen kebijakan sebagaimana saya sebutkan di atas. Masyarakat Papua menjatuhkan pilihan kepada SBY dan Boediono karena mereka tahu SBY sudah melakukan banyak hal sebelumnya. Tinggal pada periode kedua ini, ya, lanjutkan saja. Ada keunikan lain karena saat SBY menjadi presiden beliau ajak masyarakat duduk dan bicara baik-baik bagaimana membangun Papua sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia.

Artinya masyarakat Papua masih antusias dengan sosok SBY?
Oh, paitua (bapak) SBY sangat dicintai masyarakat Papua. Siapa presiden yang bisa kasi dorang (mereka) pegang uang cash? Hanya paitua SBY. Meski jumlahnya cuma seratus ribu tapi sangat dirasakan manfaatnya. 

Ket foto: (1) Anggota DPR RI Diaz Gwijangge dan (2) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan ribuan rakyat di Merauke, Papua pada acara tatap muka dengan pemerintah daerah, masyarakat umum dan petani sebagaimana dirilis Cenderawasih Pos edisi 6 April 2006.
Sumber: Tabloit Pro Rakyat edisi 20 Oktober 2009