Sebanyak 16 warga Iran yang ditahan di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, dibebaskan serta diberangkatkan ke Australia dan empat di antaranya dideportasi ke negara asal oleh Kantor Keimigrasian Sikka. Tindakan Kantor Imigrasi ini dipertanyakan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur karena mencurigakan.
Total warga Iran yang hendak mencari suaka politik di Australia pada medio Desember 2009 itu sebanyak 20 orang.
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigadir Jenderal (Pol) Bambang Suedi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (31/1), mengatakan, pembebasan ke-16 warga imigrasi gelap tersebut patut dipertanyakan.
”Polisi berusaha menangkap mereka, tetapi kemudian dibebaskan oleh lembaga lain. Kalau mereka itu legal, mengapa harus melewati perjalanan yang berbelit-belit, sulit, dan berani menghadapi risiko tenggelam di laut,” katanya.
Karena itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur tidak bisa menerima kebijakan pembebasan ke-16 orang yang masuk Indonesia secara mencurigakan itu.
Namun, anggota staf Kantor Keimigrasian Kupang, Moon Bagarai, berargumen, jika warga asing yang ditangkap memiliki paspor dan surat perjalanan lain lengkap, mereka boleh melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan dengan status sebagai turis. Sementara yang tidak memiliki dokumen perjalanan secara lengkap tetap dikembalikan ke negara asal. Empat orang yang dikembalikan ke negara asal itu tidak memiliki paspor.
Sementara itu, mengenai 57 warga Turki dan Afganistan yang masih berada di Pulau Sabu Raijua, Kapolda Nusa Tenggara Timur Bambang Suedi mengatakan, mereka belum dipulangkan ke Kupang. Mereka masih dalam pengawasan Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration) dan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) bersama kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat.
”Sesuai dengan rencana, ketika feri pertama tiba di Sabu, mereka harus sudah dikembalikan ke Kupang, tetapi mungkin masih ada halangan sehingga mereka belum dikembalikan,” kata Bambang Suedi.
Total warga Iran yang hendak mencari suaka politik di Australia pada medio Desember 2009 itu sebanyak 20 orang.
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigadir Jenderal (Pol) Bambang Suedi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (31/1), mengatakan, pembebasan ke-16 warga imigrasi gelap tersebut patut dipertanyakan.
”Polisi berusaha menangkap mereka, tetapi kemudian dibebaskan oleh lembaga lain. Kalau mereka itu legal, mengapa harus melewati perjalanan yang berbelit-belit, sulit, dan berani menghadapi risiko tenggelam di laut,” katanya.
Karena itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur tidak bisa menerima kebijakan pembebasan ke-16 orang yang masuk Indonesia secara mencurigakan itu.
Namun, anggota staf Kantor Keimigrasian Kupang, Moon Bagarai, berargumen, jika warga asing yang ditangkap memiliki paspor dan surat perjalanan lain lengkap, mereka boleh melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan dengan status sebagai turis. Sementara yang tidak memiliki dokumen perjalanan secara lengkap tetap dikembalikan ke negara asal. Empat orang yang dikembalikan ke negara asal itu tidak memiliki paspor.
Sementara itu, mengenai 57 warga Turki dan Afganistan yang masih berada di Pulau Sabu Raijua, Kapolda Nusa Tenggara Timur Bambang Suedi mengatakan, mereka belum dipulangkan ke Kupang. Mereka masih dalam pengawasan Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration) dan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) bersama kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat.
”Sesuai dengan rencana, ketika feri pertama tiba di Sabu, mereka harus sudah dikembalikan ke Kupang, tetapi mungkin masih ada halangan sehingga mereka belum dikembalikan,” kata Bambang Suedi.
Ket foto: Potret imigran gelap yang kerap dihadapi Pemerintah Indonesia. Foto: dok. communitykompas.com.
0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!