Selain dukun bersalin, anggota DPRD Lembata, kader posyandu, tokoh agama, wakil perempuan, kepala desa, pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Lembata dan para kepala program dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lembata juga ikut kegiatan yang berlangsung di Aula Don Bosco, Selasa (15/6/2010).
Sebagai salah satu pemateri dalam pembahasan Ranperda Kibbla tersebut, Anggota DPRD NTT, Gabriel Suku Kotan, S.H mengatakan untuk membuat Ranperda Kibbla, butuh pemahaman yang sama tentang prosedur anggaran.
Dengan begitu, lanjut Kotan, meskipun dana terbatas, tetapi anggaran tersebut dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Menurut Kotan harapkan untuk mendapat dukungan dana yang maksimal untuk KIBLLA di Lembata, harus diperjuangkan. Dan, perjuangan itu harus dilakukan bersama semua stakeholder, termasuk kepala daerah bersama legislatif.
Dia mengatakan penyelenggaraan pemerintahan merupakan penjabaran dari kekuasaan politik. Untuk mengimbanginya butuh kekuatan politik di tingkat legislatif.
"Jadi, kalau ada usulan program ke propinsi dan kurang mendapat respon, selayaknya para pimpinan dinas melakukan pendekatan secara langsung dan beberkan urgensi kepentingan bagi masyarakat. Kalau pun masih terhambat, maka gunakanlah kami di legislatif. Kami siap membantu masyarakat," ujarnya.
Untuk itu, Kotan menyarankan beberapa langkah yang bisa diambil terkait Ranperda Kibbla tersebut. Pertama, tingkatkan kualitas perencanaan. Berikutnya, melibatkan semua komponen dan terakhir adanya komitmen politik dari para pengambil kebijakan.
Sumber: Pos Kupang, 19 Juni 2010
Ket foto: Gabriel Suku Kotan
Ket foto: Gabriel Suku Kotan
0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!