Warga Terancam Kelaparan, Pemda Lembata Dinilai Lamban Ambil Sikap

Warga Kabupaten Lembata mempertanyakan sikap pemerintah terhadap ancaman kelaparan pada ribuan warga yang tersebar di enam dari sembilan kecamatan di Kabupaten Lembata.

Betapa tidak, masalah gagal panen di enam kecamatan itu merupakan persoalan serius yang butuh tindakan cepat dari pemerintah, agar warga tidak kelaparan. Namun anehnya, hingga kini belum satupun bantuan pemerintah berupa bahan makanan sampai ke tangan warga.

Sebelumnya FBC pernah merilis berita terkait pernyataan data korban gagal panen yang disampaikan Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Lembata, dimana sebanyak 6.541 Kepala Keluarga (KK) petani yang tersebar di enam kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lembata mengalami gagal panen.

Kepala Dinas (Kadis) Sosial dan Nakertrans Lembata Markus Lela Udak ketika itu mengatakan, data gagal panen yang bersumber dari BKP3 tinggal menanti disposisi dari Bupati Lembata untuk ditindaklajuti dengan memberi sumbangan beras dan bahan makanan lain kepada warga.

Terkait dengan berita itu, Ketua Advokasi dan Perlindungan Masyarakat, Aliansi Keadilan dan Kebenaran Anti Kekerasan (Aldiras) Kor Sakeng, mendesak Bupati untuk segera membuat pernyataan Kondisi Luar Biasa (KLB) terhadap warga di enam kecamatan. Dia menilai, Pemda terkesan lamban dalam bersikap, padahal ribuan warganya sedang terancam kelaparan.

Tak cuma itu, aktivis yang dikenal gigih memperjuangkan hak rakyat kecil ini, bahkan tak sungkan menuding lambanya pemerintah bersikap karena Bupati Eliaser Yentji Sunur jarang ada di Lembata. “Karena itu, Bupati tidak tahu hal apa yang sedang terjadi di Lembata,” katanya.

Sakeng melalui wartawan di Moting Aldiras, Selasa (17/6) mendesak Sekda Petrus Toda Atawolo untuk menjelaskan keberadaan Bupati Lembata selama satu pekan terakhir, dan meminta Sekda untuk segera menyampaikan kondisi riil Lembata, agar bupati bersikap sebelum warga benar-benar kelaparan.

“Rakyat kelaparan dan butuh makan koq harus tunggu Bupati? Sekda harus jelaskan kemana Bupati dalam satu minggu ini. Kami juga minta Sekda untuk sampaikan kepada Bupati, bahwa ribuan orang lembata di enam kecamatan sedang lapar, jadi Bupati tolong buat pernyataan KLB supaya orang dibawahnya bisa tindaklanjuti dengan turunkan bantuan,” ujarnya.

Minggu Depan Bupati Sudah Pulang Ke Lembata

Terkait desakan Aldiras yang disampaikan Ketua Devisi Advokasi dan Perlindungan Masyarakat Kor Sakeng, FBC lalu menemui Sekda Petrus Toda Atawolo di Kantor Bupati Lembata, sesaat setelah dari Moting Aldiras di Wangatoa, Kelurahan Selandoro.

Saat dikonfirmasi terkait keberadaan Bupati Lembata, Sekda Atawolo menjelaskan, dalam satu pekan terakhir ini Bupati Lembata sedang melakukan perjalanan dinas keluar lembata untuk beberapa urusan, yakni mengikuti kegiatan Pedapenas di Malang, lalu kembali ke Kupang guna mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT.

Setelah dari Kupang, Bupati kembali ke Jakarta dalam rangka kegiatan koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan juga Menteri Kesehatan terkait masalah BPJS, lalu kembali lagi Kupang guna menyerahkan dokumen laporan keuangan Pemda Lembata ke BPK bersama Ketua DPRD Lembata Yohanes Derosari.

“Jadi Bupati ada di Lembata hari Selasa 24/6 karena ada kegiatan pengresmian kantor kas bank NTT di desa Pada” jelas Atawolo.

Sebagai informasi, sebelumnya Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur meninggalkan Lembata selama satu bulan terhitung 29/4 dan baru kembali ke Lembata 29/5. Belum satu minggu tinggal di lembata, Bupati sunur kembali meninggalkan Lembata dan rencananya akan tiba lagi di Lembata pada Selasa 24/6 pekan depan.

Kadis Sosial dan Nakertrans Salah

Sementara terkait pernyataan Kadis Sosial dan Nakertrans Lembata Markus Lela Udak tentang masih menanti disposisi Bupati Lembata sebelum pihaknya menurunkan bantuan kepafa warga di enam kecamatan yang mengalami gagal panen, dinilai salah oleh Sekda Petrus Toda Atawolo.

Menurut Sekda, pernyataan Kadis itu harus diluruskan kembali. Dia mengatakan, pihak yang berwenang untuk menyampaikan data terkait gagal panen ke Bupati adalah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB), yang tentunya tentunya berdasarkan data dari BKP3. 

Dengan laporan dan kajian BPBD itu, Bupati lalu membuat pernyataan KLB, dan merekomendasikan kepada Dinas Sosial untuk menindaklanjuti dengan memberi bantuan berupa bahan makanan.

“Berdasarkan laporan dari BPBD, Bupati membuat pernyataan KLB, lalu Dinas Sosial membuat permohonan untuk menurunkan bantuan, jadi Kadis Sosial omong itu salah, dia tidak paham undang-undang tentang bencana itu. Jadi dia harus luruskan kembali, tidak ada disposisi dari bupati. Disposisi apa?” tanggap Sekda Atawolo.

Lebih jauh terkait ancaman kelaparan karena gagal panen, Sekda mengaku belum bisa menentukan langkah, karena belum mendapat data dari BKP3, dan anehnya lagi, Sekda Atawolo bahkan mengaku belum tau kalau di enam kecamatan dalam kabupaten lembata itu terjadi gagal panen. (Yogi Making) 

Sumber: floresbangkit.com, 18 Juni 2014

Ket foto: Bupati Eliazer Yentji Sunur
Sumber foto: www.flobamora.net