Mahasiswa PGRI Tuding Dewan ikut Bermain dalam Kisruh PGRI

MAHASISWA Universitas PGRI NTT yang tergabung dalam Forum Mahasiwa Universitas PGRI NTT menuding keterlibatan DPRD NTT dalam kisruh di lembaga tersebut.

Sebab, selama hampir lima tahun persoalan itu terjadi, mahahasiswa sudah breulang kali datang ke DPRD NTT untuk meminta bantuan penyelesaian kasus mereka namun Dewan dianggap tidak menggubris persoalan mereka dan terkesan membiarkan. Akibatnya, nasib para mahasiswa ini terkatung-katung.

Demikian diserukan Koordinator Lapangan aksi Forum Mahasiswa Universitas PGRI NTT Apris Mali dalam orasinya saat menggelar aksi demo di gedung DPRD NTT, Jumat (14/7).

Dewan belum bisa menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog karena  pimpinan Dewan dan Ketua Komisi V sedang bertugas ke luar daerah. Salah satu anggota Dewan Yohanes Rumat yang sempat menemui para mahasiswa ditolak karena mereka hanya mau bertemu pimpinan Dewan dan Ketua Komisi V.

Anggota Dewan Gabriel Suku Kotan yang sempat menemui para mahasiswa dan meminta mereka menyerahkan tuntutan untuk diteruskan ke pimpinan Dewan pun ditolak masa.

Mereka bahkan mengancam akan menduduki gedung Dewan jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Massa aksi bahkan membawa dua unit kompor dan satu unit rice cooker untuk memasak di tangga masuk gedung. Mereka merebus pisang dan menanak nasi di tempat tersebut dan makan bersama.

Mali dalam orasinya menilai Dewan selama hampir lima tahun ini membiarkan persoalan di Universitas PGRI NTT tak terselesaikan dan para mahasiswa ditelantarķan.

Padahal, sesuai SK Mendiknas 208 sudah sangat jelas menginstruksikan agar para mahasiswa PGRI dialihkan ke perguruan tinggi yang ada di NTT yang memiliki fakultas sama dengan PGRI. Sayangnya, SK Mendiknas itu tak juga terlaksana sampai saat ini dan nasib para mahasiswa terkatung-katung.

“Karena itu kehadiran kami hari ini menuntut keputusan Dewan untuk alihkan mahasiswa ke perguruan tinggi yang ada sesuai fakultas yang ada di PGRI,” tegasnya.

Menurutnya, negara, eksekutif, dan legislatif di NTT harus mengambil sikap mengalihkan para mahasiswa ke perguruan tinggi yang ada. Mereka juga menolak dialihkan ke perguruan tinggi yang baru didirikan.

Ketua Forum Mahasiswa Universitas PGRI NTT Petrus Tansius Dedi dalam orasinya menegaskan, Surat Keputusan Kemenristek Dikti mencabut izin Universitas PGRI menunjukkan kegagalan pemerintah memprioritaskan pendidikan dan hanya sibuk mengurus politik dan program yang fokus memeras rakyat.

“Kami tidak akan berhenti berjuang atas keputusan yang tidak berpihak pada mahasiswa. Sudah berulang kali suarakan soal ini di Dewan tapi belum ada jalan keluar,” katanya.

Dalam aksi itu, para mahasiswa juga membacakan tiga tuntutan utama yakni negara harus bertangung jawab terhadap nasib mahasiswa Universitas PGRI NTT yang sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Kemenristek Dikti tentang pencabutan izin pendirian Universitas PGRI NTT dan pencabutan izin program studi pada Universitas PGRI NTT di Kota Kupang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI NTT.

Tuntutan kedua yakni YPLP PGRI NTT wajib bertanggung jawab terhadap kerugian mahasiswa PGRI NTT dan ketiga  mahasiswa tak akan meninggalkan gedung DPRD NTT sampai semua tuntutan mahasiswa dipenuhi.

Meski sempat bersikeras menduduki gedung Dewan, namun pada akhirnya massa aksi meninggalkan gedung Dewan sekitar pukul 17.00 Wita dengan tertib. 

Sumber: victorynews.id, 15 Juli 2017 

Ket foto: Demo mahasswa PGRI NTT