Ijon Politik Tambang Dalam Pilkada Lembata

Oleh Melky Nahar 

Kepala Kampanye Jaringan 
Advokasi Tambang (JATAM) Nasional
 

DI balik keunggulan sektor tambang yang diagung-agungkan sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi, sektor ini secara langsung maupun tidak langsung erat kaitannya dengan krisis dan masalah yang dihadapi masyarakat di wilayah lingkar tambang. Peluang dan harapan bagi rakyat untuk mendapatkan solusi krisis yang diakibatkan oleh sektor tambang lewat pergantian pemimpin daerah, seperti jauh panggang dari apinya. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melihat bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada Februari 2017 tidak akan menyelesaikan krisis dan masalah di wilayah lingkar tambang. Bagi para politisi, Pilkada hanya menjadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekayaan. Pesta demokrasi lima tahunan ini ternyata merupakan kesempatan bagi para pebisnis berbasis lahan skala besar melakukan praktik ijon politik untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah.
 

Laporan dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Litbang KPK) berjudul, “Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 2015”, memaparkan,  biaya yang dibutuhkan untuk menjadi Walikota/Bupati mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar, sedangkan untuk menjadi Gubernur bisa mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar. Selanjutnya, Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menunjukkan total harta kekayaan calon Kepala Daerah pada 2015 rata-rata hanya mencapai Rp 6,7 miliar. Kekayaan para calon kepala daerah ternyata tidak sebanding dengan kebutuhan biaya yang sangat besar yang dibutuhkan untuk mengikuti kontestasi Pilkada langsung. Sehingga untuk menutupi kebutuhan biaya tersebut para kandidat giat mencari sponsor.
 

Para pebisnis melihat persoalan di atas sebagai salah satu celah untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keberlangsungan investasi mereka. Salah satu pendekatan yang sudah menjadi pengetahuan umum adalah dengan menunggangi dan mengendalikan para kandidat melalui pembiayaan pencalonan dan kampanye sebagai praktik ijon politik. Maka investasi berbasis lahan skala besar adalah bentuk hubungan saling menguntungkan antara pelaku bisnis dan politisi. Modal finansial untuk kebutuhan politik Pilkada ditebus dengan jaminan politik untuk pemberian ataupun pengamanan konsesi perizinan.

Kabupaten Lembata sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017, pun taklepas dari persoalan di atas. Potensi tambang Lembata yang tersebar di hampir seluruh wilayah menjadi incaran para korporasi tambang. Hal ini tentu saja akan mempertaruhkan masa depan masyarakat dan ruang hidupnya yang sekitar 90% bekerja di sektor pertanian dan kelautan. Potensi ancaman seperti daya rusak tambang dipastikan akan menghebat pasca Pemilukada Serentak 2017, mengingat investasi berbasis lahan skala besar ini terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perizinan di tahun menjelang, saat berlangsung dan selepas Pemilukada.
 

Contoh nyata atas kecederungan peningkatan izin tambang ini adalah Kabupaten Belu, dimana pada tahun 2010 tercatat menerbitkan 54 IUP baru, satu tahun setelah pelaksanaan Pilkada, 2009. Padahal, Kabupaten Belu pada tahun sebelumnya hanya menerbitkan tujuh IUP  saja. Kecenderungan  lain  juga terjadi di  Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana satu tahun setelah Pilkada 2010 lalu, jumlah izin tambang baru yang diterbitkan sebanyak 22 IUP. Padahal, satu tahun sebelum Pemilukada (2009), kabupaten ini hanya memiliki 15 IUP. Kecenderungan lain juga terjadi di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang, dan beberapa wilayah lainnya di NTT. Temuan ini bukan karena kebetulan, tetapi menunjukkan bahwa ijon politik sangat kental dalam proses Pilkada.
 

Parahnya, Pilkada serentak dengan biaya yang demikian besar cenderung keluar dengan pesan-pesan kampanye yang tidak menggambarkan kekhasan daerah, baik dari segi potensi maupun permasalahannya. Sekiranya diamati dari satu daerah ke daerah lain, termasuk Lembata yang menyelenggarakan pemilukada serentak, kemungkinan besar akan ditemukan pesan-pesan kampanye yang hampir sama, hanya berbeda wajah para kandidat pada poster dan baliho kampanye.
 

Sementara beragam krisis yang dirasakan masyarakat tidak muncul dalam pesan-pesan kampanye. Prosedur demokrasi yang berlangsung masih terputus dari harapan rakyat untuk terbebas dari krisis, yang ada hanya menjembatani kepentingan politisi dan pelaku bisnis melalui ijon politik. Tak heran jika para pemenang  Pilkada  memiliki tanggungjawab yang lebih berat pada pemodal sebagai penyokong dana ketimbang rakyat pemberi suara. Akibatnya, selepas Pemilukada, muncul bagi-bagi konsesi lahan untuk kepentingan investasi berbasis lahan dan air.
 

Para pemimpin daerah yang lahir dari banyak Pilkada tersebut makin jelas tidak memperjuangkan agenda krisis yang dialami masyarakat. Sebaliknya mereka justru memperjuangkan keamanan investasi dari pemilik modal, sponsor mereka. 

Sebagian besar pesan-pesan kampanye dalam Pemilukada disusun dengan mengacu pada identifikasi masalah yang generik dan tidak mencerminkan realitas krisis yang terjadi di wilayah yang bersangkutan. Identifikasi masalah yang generik mencakup rendahnya sumber daya manusia, pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur, dan kesehatan. Sementara, potret krisis yang sudah diuraikan di atas masih belum digunakan dalam penyusunan pesan-pesan kampanye, termasuk visi dan misi calon kepala daerah yang akan menjadi ruh penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan jika mereka terpilih. Pemilukada  serentak di wilayah lingkar tambang, termasuk Lembata tidak lebih dari  upaya melanggengkan  kekuasaan  dan investasi berbasis lahan skala besar, tanpa membahas urusan keselamatan rakyat dan ruang hidupnya. Apakah sudah sedemikian parah kondisi daerah kita, ketika demokrasi gagal menjamin rakyat untuk memiliki harapan mengakhiri derita dan masalah yang tidak berkesudahan akibat ijon politik?  

Sumber: Pos Kupang, 8 Februari 2017