Menimbang Tambang dan Anggur Merah

Oleh Dr. Paul Budi Kleden

staf pengajar STFK Ledalero, Maumere-Flores

Di setiap kampung penghasil ada banyak Heurigen. Namun, tidak semuanya dibuka secara serentak. Ada pengaturan jadwal. Untuk menunjukkan mana Heurigen yang menerima tamu, dipasang di depan Heurigen itu beberapa ranting anggur. Orang Austria menyebutnya ausgesteckt. Ke tempat seperti itu orang-orang sekampung dan para pendatang dari luar mencicipi anggur baru dari tahun itu. Dengan mencicipi, mereka menilai kualitas anggurnya.

Sudah hampir setahun terbiasa dengan istilah anggur merah sebagai slogan yang digunakan oleh Drs. Frans Lebu Raya dan Ir. Esthon Foenay M.Si. Sekarang, anggur ini perlu dilihat berbarengan dengan berbagai tema yang aktual dalam konteks pembangunan di NTT. Saya hendak melihat anggur merah dalam kaitan dengan masalah tambang di NTT.

"Anggur merah" disebut sebagai spirit, bukan program pembangunan NTT. Dia adalah jiwa pembangunan yang hendak diwujudkan di NTT. Berdasarkan spirit ini, maka anggaran pembangunan di NTT hendak diatur untuk semakin memastikan perjalanan rakyat NTT menuju kesejahteraan.

Anggaran untuk rakyat menuju sejahtera (anggur merah) adalah tekad untuk melakukan perubahan terhadap anggaran pembangunan. Anggaran adalah polisi keuangan yang dibuat sebuah lembaga atau seseorang untuk satu keperluan. Karena merupakan polisi keuangan, maka anggaran perlu dipahami sebagai terjemahan visi dan misi ke dalam program dan angka. Bagaimana orang membuat anggaran untuk sesuatu, begitulah pandangan orang tentang sesuatu itu. Pada anggaran kita dapat membaca prioritas yang diberikan seseorang atau satu lembaga. Sebab itu, hal yang paling mendasar adalah melihat visi dan misi satu kepemimpinan politik, apabila kita hendak membaca dan menilai anggaran yang diajukannya. Dengan menyebut anggur merah sebagai spirit politiknya, maka kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013 mestinya tercermin dalam anggaran yang sungguh berorientasi pada kepentingan rakyat, yang mengantar rakyat menuju tingkat yang lebih tinggi dalam ziarah panjang menuju kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat menjadi rujukan dari anggaran yang disusun.

Apabila kita berbicara mengenai anggaran, maka patut diingat bahwa biasanya orang membagi anggaran dalam lajur pendapatan dan penerimaan. Di dalam anggaran dicantumkan pos-pos pengeluaran seperti belanja rutin, belanja modal dan belanja pembangunan. Tampaknya cukup mudah orang menilai orientasi kesejahteraan rakyat pada porsi pengeluaran atau belanja yang disiapkan bagi pembangunan warga. Orang misalnya membandingkan berapa persentase belanja pembangunan kalau dibandingkan dengan belanja rutin. Dan penilaian positif sudah dikantongi apabila belanja pembangunan lebih tinggi atau sekurang-kurangnya meningkat persentasenya dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

Memang mesti dikatakan bahwa belanja rutin pada akhirnya adalah juga demi pelayanan warga. Pegawai yang dibiayai dari anggaran rutin tidak mendapat gaji untuk sesuatu yang lain selain untuk pembangunan warga. Kendati demikian, sebagai lembaga kunci dalam pembangunan masyarakat, anggaran pemerintah mestinya memberikan porsi lebih bagi belanja pembangunan daripada pengeluaran untuk aparat sendiri.

Hal di atas memang penting. Kita perlu mendistribusikan pengeluaran sedemikian sehingga porsi untuk pembangunan menjadi semakin lebih besar dibanding dengan anggaran rutin. Namun, perlu diingat pula lajur lain dari anggaran, yakni pendapatan. Pengelolaan sumber pendapatan pun mesti berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau demikian, rakyat baru disebut semakin sejahtera apabila distribusi anggaran memberikan prioritas bagi pemenuhan kebutuhannya, dan penggalian dana yang digunakan dalam anggaran pun semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan rakyat tidak hanya menjadi orientasi ketika kita membagi uang, tetapi juga saat kita mengumpulkan uang.

Termasuk dalam sumber pendapatan adalah antara lain pajak dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan satu wilayah. Dalam spirit anggur merah, mesti dikatakan bahwa tuntutan pajak yang melampaui kemampuan bayar masyarakat, bukanlah regulasi yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pajak yang tinggi terhadap hasil usaha atau sumber pendapatan yang sangat rendah dari masyarakat akan memperparah kondisi kemiskinan warga.

Pengelolaan sumber kekayaan satu wilayah pun mesti merujuk pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Kita tidak mengambil segala sesuatu yang tersedia, hanya dengan alasan bahwa pengambilan itu bermanfaat bagi peningkatan jumlah pendapatan kita. Pengambilan dan pengelolaan sumber daya alam, misalnya, hanya dapat dilakukan secara bertanggung jawab apabila hal itu sanggup membuat warga kita sejahtera. Artinya, pengelolaan sumber kekayaan yang berakibat pada menurunnya kesejahteraan, harus dicegah.

Penebangan hutan di wilayah hutan lindung dilarang, karena hal ini merupakan satu tindakan yang menghancurkan ekosistem dan berpengaruh negatif secara meluas. Penebangan hutan hanya diperbolehkan di wilayah tertentu dalam jumlah tertentu. Kebutuhan akan kayu mesti dipenuhi, namun penebangan hutan mesti diatur. Di wilayah yang hanya memiliki hutan dalam jumlah yang sangat kecil dan persediaan air yang sangat terbatas, penebangan hutan harus sangat dibatasi malah dilarang secara total. Sebaliknya, di wilayah yang luas penebangan hutan dapat diatur, serentak ditetapkan dan diperhatikan mekanisme rehabilitasinya. Sebab itu, satu pemerintahan yang menjadikan anggur merah sebagai spirit pembangunan, mesti memperhatikan pengelolaan hutan demi kesejahteraan warga.

Contoh lain yang dapat disebutkan adalah penananam koka. Transaksi internasional menunjukkan bahwa tanaman ini mendatangkan keuntungan finansial yang sangat besar. Kendati demikian, karena pengaruh yang ditimbulkannya bagi manusia sangat buruk, maka perkebunan tersebut dilarang dan hanya dibatasi untuk sejumlah kebutuhan yang sangat khusus. Contoh ini menunjukkan bahwa tidak semua hal dan usaha yang mendatangkan keuntungan material dan karena itu meningkatkan pendapatan, dapat dikelola.

Dalam rangka spirit anggur merah kita perlu juga menilai rencana kegiatan penambangan terbuka yang akhir-akhir ini semakin marak di NTT. Memang terdengar masuk akal dan menggugah rasa kalau diargumentasikan bahwa penambangan akan menambah pendapatan asli daerah dan dengan demikian tersedia lebih banyak uang demi pembangunan. Orang akan mudah diyakinkan oleh argumentasi bahwa usaha penambangan akan membantu membuka isolasi satu masyarakat terpencil. Pihak pengusaha berjanji akan membangun jalan dan jembatan menuju lokasi tambang.

Ternyata, banyak kasus tidak mendukung kebenaran pengandaian ini. Karena, ternyata banyak warga di banyak wilayah tambang tidak menjadi semakin sejahtera oleh kehadiran usaha ini. Sebaliknya, mereka harus mengalami banyak persoalan seperti kehilangan lahan pertanian, dan kemiskinan massal setelah ditinggal pergi oleh perusahaan tambang. Persentase keuntungan untuk daerah sangat kecil, dan hanya sekelompok warga beruntung dapat dipekerjakan sebagai buruh tambang. Dan prasarana yang disiapkan hanya dijamin selama dibutuhkan oleh perusahaan.

Namun, juga apabila pengandaian peningkatan sumber pendapatan daerah itu benar, hal yang menjadi persoalan adalah entahkah usaha penambangan itu mensejahterakan masyarakat. Yang dipersoalkan bukan pertama-tama hasil atau keuntungan finansial yang diperoleh, melainkan akibat yang terjadi karena proses penambangan itu sendiri. Kita mesti bertanya, apakah di tengah topografi lingkungan seperti yang kita miliki di NTT, kegiatan penambangan terbuka bukan merupakan sebuah usaha berisiko tinggi yang akan mendatangkan banyak bencana bagi alam dan masyarakat? Apakah mengada-ada, apabila diingatkan bahwa kegiatan penambangan terbuka di wilayah seperti ini akan mengurangkan secara drastis persediaan air yang dikandung bumi dan serentak mencemarkan yang masih tersisa itu? Tampaknya bukanlah satu gambaran yang sengaja dibesar-besarkan apabila disampaikan kepada warga bahaya penyakit yang datang dari limbah yang tidak terurus, yang bakal mereka derita.

Kita memang tidak menutup kemungkinan bagi teknik penambangan terbuka yang ramah lingkungan. Namun, selama pola seperti itu dibuktikan di tempat lain, kita belum boleh memperkenankan NTT menjadi wilayah eksperimentasi. Lahan di sini terlampau sempit untuk dijadikan medan latihan penuh risiko dari sebuah kegiatan penambangan terbuka.

Satu pemerintahan yang menjadikan anggur merah sebagai spiritnya, perlu menyikapi secara kritis dan menolak usaha pertambangan terbuka di wilayah NTT. Di bawah pemerintahan seperti ini diharapkan satu gebrakan pembangunan yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi dalam memperoleh dan mendistribusikan dana. Gagasan provinsi kepulauan dapat merupakan satu alternatif yang baik untuk meningkatkan pendapatan atas cara yang menjamin kesejahteraan warga. Hal penting yang perlu diperhatikan di sini adalah model pemanfaatan sumber kelautan yang tidak mencemarkan alam dan sistem pemasaran yang tidak menjadikan masyarakat kita sebagai pelaut yang tidak memiliki posisi tawar sebagaimana terjadi dengan para petani kita.

Orientasi kerakyatan mesti menjadi dasar perekonomian yang kita bangun. Yang perlu diperkuat dan didorong oleh usaha-usaha masyarakat. Dengan orientasi seperti ini kita memberikan rambu-rambu bagi investasi. Dan ini dijanjikan oleh rumusan anggaran untuk rakyat menuju sejahtera. Anggur merah mestinya dijaga agar tidak dikotorkan oleh limbah tambang yang beracun.

Sumber: Pos Kupang, 13 Juni 2009