Mengurai Kekerasan di Nduga

Oleh Ansel Deri

Sekretaris Papua Circle Institute

KEAMANAN dan kedamaian merupakan dua hal yang menjadi kerinduan masyarakat Kabupaten Nduga, Papua. Jaminan keamanan dan kedamaian boleh jadi ialah napas kehidupan masyarakat. Kerinduan rasa aman dan damai, terutama bagi sebagian umat kristiani warga Nduga menjelang dan puncak perayaan Natal 2019, misalnya, masih jauh dari kehidupan sosial warga setempat. Mengapa? Fakta memperlihatkan, setahun belakangan ketegangan bahkan kekerasan masih menyelimuti Nduga.

Publik nasional tentu masih ingat baik peristiwa kelam berbau SARA di Wamena pada akhir September 2019. Buntutnya, seperti disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat, Kamis (3/10), sebanyak 32 warga meninggal, 67 luka-luka, belasan ribu orang meninggalkan wilayah Wamena, Jayawijaya, untuk mengungsi ataupun kembali ke kampung halaman masing-masing.

Duka Nduga ialah duka bangsa. Siapa pun tentu tak sudi kekerasan antarpihak beranak pinak di tengah upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin menggelontorkan anggaran bersumber APBN, dan mendorong sejumlah kebijakan strategis guna memacu ketertinggalan Nduga serta daerah-daerah lainnya di tanah Papua. Namun, konflik masih saja terjadi. Bisa saja dalam hati pelaku berdiam frasa ini, ‘kekerasan ialah satu-satunya bahasa yang saya pahami’. Mengapa Nduga bergelimang konflik dan kekerasan?

Belum membaik

Sejak akhir Desember 2018 hingga penghujung 2019, kekerasan di Nduga, Papua, belum memperlihatkan tanda-tanda membaik. Persis dalam konteks relasi Jakarta-Papua. Dalam Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua (2009), (alm) Neles Tebay, salah seorang penggagas dialog damai Papua dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Dioses Jayapura, juga mengingatkan, jalan kekerasan tidak pernah menyelesaikan konflik. Soal yang kini tengah dialami pemerintah dan masyarakat Nduga.

Meski tak terkait dengan kekerasan Nduga, Neles bicara ihwal kekerasan seperti yang melanda Nduga saat ini. Kata Neles, kenyataan sejarah di Papua memperlihatkan secara jelas bahwa hingga kini masalah Papua belum dituntaskan secara komprehensif kendati telah diupayakan penyelesaiannya melalui berbagai cara.

Pada Rabu (14/8), Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, memerinci sedikitnya 184 warga sipil meregang nyawa pascaoperasi keamanan di Nduga sejak Desember 2018 hingga Juli 2019.

Menjelang Natal 2019, kekerasan terus menemui ruangnya. Theo menyebut ada tiga aktor kekerasan, yaitu masyarakat sipil, TNI-Polri, dan Organisasi Papua Merdeka. Buntutnya, Senin (23/12/2019), Wakil Bupati Wentius Nimiangge di hadapan warganya menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

Wentius berkilah, sudah satu tahun terjadi kekerasan, pihaknya menghadap menteri, DPR, Panglima TNI, dan Kapolri meminta pasukan di Nduga ditarik agar masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, permintaan tidak direspons sehingga penembakan terhadap warga terus terjadi. Karena itu, ia memilih mundur sebagai bentuk protes atas operasi militer karena banyak memakan korban warga masyarakat (Media Indonesia, 26/12).

Bara dalam sekam

Kekerasan di Nduga sepintas bukanlah konflik yang berdurasi pendek, tetapi berkepanjangan sejak puluhan tahun. Potensi konflik Nduga ibarat bara dalam sekam yang bisa terbakar. Karena itu, tak berlebihan bila Nduga senantiasa berada dalam zona konflik yang perlu penangangan serius, tak hanya pemangku kepentingan lokal, tapi juga nasional.    

Pertanyaan retorik muncul dari Forum Kerja Oikumene Gereja-gereja Papua melalui sejumlah pendeta, yaitu Dorman Wandikmbo, Socratez Yoman, dan Benny Giyai. Menurut mereka, kalau Presiden Jokowi bisa gunakan pendekatan dialogis dengan Aceh, mengatasi krisis kemanusiaan di Rohingya dan mendukung kemerdekaan bagi Palestina, mengapa masih gunakan pendekatan militer di Papua?

Intelektual Papua Markus Haluk dalam Konflik Nduga: Tragedi Kemanusiaan Papua (2019) mengemukakan, Nduga dalam zona konflik mencakup beberapa dimensi. Dimensi-dimensi dimaksud ialah, pertama, kehidupan sosial politik. Kedua, religi dan sejarah gereja. Ketiga, administrasi pemerintahan. Keempat, perjuangan hak penentuan nasib sendiri. Kelima, memoria passionis suku Nduga dari waktu ke waktu. Memoria passionis ini mengungkapkan berbagai kejadian yang bertalian dengan pembunuhan dan pelanggaran HAM orang Papua.

Penderitaan warga Papua selama 55 tahun (1 Mei 1963 hingga Desember 2018) bersama Indonesia, demikian Haluk, dialami dengan tindakan berbagai operasi terbuka dan tertutup yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada warga Papua.

Sejumlah contoh operasi militer yang berakibat pada pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua dapat dikemukakan di sini. Misalnya, Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Barathayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Militer di Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1980), dan Operasi Militer Pembebasan Mapenduma (1996).

Bagaimana langkah efektif pemerintah pusat dan daerah serta semua pemangku kepentingan mengurangi kekerasan Nduga? Ini pertanyaan penting. Salah satu pilihannya, dialog sebagaimana disampaikan tiga gembala Papua: Dorman, Socratez, dan Giyai. Dialog ini juga pernah disampaikan Muridan S Widjojo dkk (2009), bertolak dari empat akar persoalan di Papua. Akar persoalan itu ialah diskriminasi dan marginalisasi, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik.

Catatan editorial Media Indonesia, Jumat (27/12), menarik. Pendekatan kesejahteraan bagi Papua (termasuk Nduga tentunya) sudah tidak bisa ditawar lagi. Semua sepakat, kesenjangan pembangunan selama ini juga menjadi faktor pemantik munculnya aksi-aksi perlawanan dari sebagian rakyat di sana.

Apresiasi tentu juga dialamatkan kepada Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan mulai pusat sampai daerah. Membangun Nduga dan daerah-daerah lainnya di Papua, mengupayakan kesejahteraan rakyat ialah pilihan rasional sejak awal memimpin negeri ini. Namun, kekerasan yang terjadi hampir setahun belakangan ini merupakan persoalan serius yang tentu tak dapat dibiarkan berlarut-larut.

Presiden Jokowi perlu mengundang para pemangku kepentingan lokal segera bertemu guna mencari alternatif solusi mengurai kekerasan agar rakyat Nduga tak tersandera lagi dalam kubangan konflik dan kekerasan berkepanjangan.

Para kepala distrik, ondoafi (kepala suku), pimpinan gereja lokal, tokoh pemuda dan perempuan juga perlu diundang bersama bupati, wakil bupati, DPRD setempat, pimpinan aparat keamanan untuk duduk bersama mencari alternatif solusi damai.

Duduk bersama satu meja dalam semangat persaudaraan sejati, boleh jadi ialah kado istimewa pemerintah bagi masyarakat Nduga memasuki babak baru kehidupan awal tahun yang damai dan penuh cinta.

Tiga aktor kekerasan seperti disampaikan Hesegem: masyarakat sipil, TNI-Polri, dan Organisasi Papua Merdeka perlu juga bergabung dan duduk satu meja. Memandang Nduga dan Papua sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi, surga penuh cinta dan damai. 

Sumber: Media Indonesia, 31 Desember 2019